Perkuat Penegakan Hukum, Ditjen Imigrasi dan Jamintel Tingkatkan Kerjasama Intelijen

Dirjen Imigrasi Silmy Karim dan Jamintel Reda Manthovani dan menjalin kerjasama untuk pertukaran data dan informasi intelijen (ist)--

JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM - Guna memperkuat penegakan hukum, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dan  Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani dan menjalin kerjasama untuk pertukaran data dan informasi intelijen. 

Langkah ini diambil guna meningkatkan koordinasi antara kedua lembaga dalam menangani tersangka atau terpidana buron yang dilakukan di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta, Senin 1 Juli 2024.

Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menyambut baik adendum perjanjian kerja sama ini. Menurut Silmy, Ditjen Imigrasi siap mendukung Kejaksaan dalam mengumpulkan data terkait tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini bertujuan memperkuat pertukaran data dan informasi, serta koordinasi intelijen dalam rangka penegakan hukum. Intelijen itu core-nya pengumpulan informasi.

BACA JUGA:Berbeda dengan PPATK, MKD Sebut Hanya 2 Anggota DPR RI yang Terlibat Judi Online

BACA JUGA:Kunjungan Hadi Tjahjanto Kunjungi BSSN, Fokus Penguatan Keamanan Siber

"Karena itu perlu skill khusus dalam mengumpulkan dan menganalisa informasi agar bisa dijadikan bahan bagi user dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan," ujar Silmy dalam keterangannya.

Kerjasama ini memungkinkan Kejaksaan Agung untuk mengakses informasi data perlintasan yang sangat berguna dalam melacak buronan baik di dalam maupun luar negeri. 

Ditjen Imigrasi juga memiliki sistem catatan orang-orang yang bermasalah yang sedang dalam penyempurnaan, dan ke depannya dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak.

Kejaksaan Agung sendiri memiliki catatan mengenai warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang pernah mendapatkan hukuman atau tuntutan di Indonesia. 

BACA JUGA:Saksi Ungkap Ammar Zoni Menjadi Pemodal Jual-Beli Narkotika Jenis Sabu

BACA JUGA:Presiden Jokowi Instruksikan Harga Alkes dan Obat-obatan Disejajarkan dengan Negara Tetangga

Kolaborasi intelijen ini berpotensi memperkuat tugas dan fungsi imigrasi, terutama dalam penerbitan visa dan pengawasan orang asing. Dalam kesempatan tersebut, Silmy menekankan pentingnya penguatan intelijen.

“Mengapa intelijen harus kuat? Karena kita perlu intelijen untuk mengidentifikasi, memahami, dan melawan berbagai ancaman terhadap keamanan nasional dan membantu penegakan hukum,” jelasnya. 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan