Mempercepat Regenerasi Kepemimpinan Nasional Melalui Pilkada Serentak

BACA JUGA:Menjadi Guru Ala Sunan Drajat

Di luar Indonesia, studi yang dilakukan oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) pada tahun 2020, menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan pemilihan lokal secara berkala mengalami peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan publik dan kepuasan warga terhadap pemerintah. Sebagai contoh, di Brasil, pemilihan walikota serentak terbukti meningkatkan partisipasi politik dan kualitas kepemimpinan lokal.

Isu Negatif yang harus diantisipasi

Meskipun Pilkada serentak memiliki banyak keuntungan, masih ada tantangan yang harus dihadapi, diantaranya adalah isu politik uang dan praktik korupsi serta dominasi calon petahana (incumbent) yang memiliki jaringan kekuasaan, dana, dan pengaruh.

Sebuah studi oleh Transparency International pada 2022 mengungkapkan bahwa sekitar 35 persen pemilih di Indonesia merasa tidak nyaman dengan praktik politik uang dalam Pemilu, sehingga hal itu juga berdampak kepada tingkat kepercayaan calon pemilih yang berpartispasi dalam Pilkada Serentak 2020.

Tingkat partisipasi pemilih saat itu hanya mencapai sekitar 69 persen secara nasional, meskipun ada peningkatan dibandingkan Pilkada 2015 yang hanya mencatatkan partisipasi sekitar 60 persen.

BACA JUGA:Urgensi Korporasi Menjaga Reputasi di Era Media Sosial

Sedangkan berdasarkan survei oleh Transparency International Indonesia (TII) pada Pilkada 2020, sekitar 15-20 persen pemilih mengaku terlibat dalam praktik politik uang, baik sebagai penerima maupun pemberi.

Dengan semakin banyaknya pemimpin muda yang muncul di berbagai daerah, Pilkada menjadi ajang pembuktian bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan dalam mengelola pemerintahan daerah.

Dalam Pilkada 2020 misalnya, beberapa daerah memilih pemimpin muda yang berasal dari latar belakang yang berbeda, seperti pengusaha, akademisi, dan aktivis. Hal ini menunjukkan tren regenerasi kepemimpinan yang lebih inklusif dan beragam.

Sementara itu, terdapat juga isu yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta polemik yang sensitif yaitu politik identitas, terutama di daerah-daerah dengan keragaman etnis dan agama yang tinggi. Politik identitas digunakan sebagai alat untuk menarik dukungan dari kelompok-kelompok tertentu, meskipun ini bisa memicu polarisasi sosial.

BACA JUGA:Menyiapkan Guru yang Cakap Menjawab Tantangan Zaman

Hal ini seperti yang terjadi dalam Pilkada Jakarta tahun 2017, di mana salah satu calon gubernur pada saat itu, Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) menghadapi kontestasi yang kental dengan isu identitas dan agama.

Rekomendasi untuk proses regenerasi

Untuk menjadikan Pilkada Serentak sebagai ajang yang dapat mempercepat regenerasi kepemimpinan nasional, perlu dilakukan berbagai langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada tingkat daerah, tetapi juga melihat dampaknya dalam konteks nasional.

Beberapa rekomendasi untuk mewujudkan Pilkada Serentak yang menghentak regenerasi kepemimpinan nasional antara lain dengan mendorong partai politik untuk lebih selektif dalam memilih calon pemimpin, dengan mengutamakan kualitas dan kapasitas dibandingkan popularitas atau basis dukungan yang sempit.

Hal itu dapat dilakukan salah satunya dengan melibatkan masyarakat lebih aktif dalam proses Pilkada dengan menyediakan informasi yang transparan dan mudah diakses tentang calon-calon kepala daerah, visi, misi, serta track record mereka dan melalui penguatan IT untuk membangun basis data calon Kepala Daerah.