Pemerintah Siapkan 2.000 Rumah Subsidi untuk Pengemudi Ojek Online

BELITONGEKSPRES.COM - Di tengah mahalnya harga rumah dan peliknya akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah mulai melangkah lebih konkret. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, menginisiasi langkah besar: menjajaki penyediaan 2.000 unit rumah subsidi bagi mitra pengemudi ojek online.

"1.000 unit untuk pengemudi roda dua, dan 1.000 unit untuk pengemudi roda empat Gojek," ujar Ara dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 8 April.

Langkah ini bukan semata-mata program pembangunan fisik, tapi bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap para pekerja informal yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas perkotaan. Pertemuan Kementerian PKP dengan pihak Gojek pada hari yang sama menandai awal dari kolaborasi pemerintah dan sektor swasta untuk menjawab tantangan ketimpangan akses perumahan.

Ara menegaskan, program ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta agar rumah subsidi benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan yakni masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pengemudi ojek online yang berjibaku setiap hari di jalan.

BACA JUGA:Prabowo Tekankan Swasembada sebagai Strategi Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global

BACA JUGA:Luhut Nilai Tarif AS Bukan Ancaman Semata, Justru Peluang Reposisi Ekonomi RI

CEO Gojek, Patrick Waluyo, menyambut antusias gagasan tersebut. “Kita punya tujuan yang sama: agar mitra kami makin sejahtera dan memiliki rumah sendiri. Kami sangat mendukung program ini,” ungkapnya.

Inisiatif ini juga mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menyukseskan program hunian rakyat. Menurut AHY, pembangunan hunian rakyat harus mampu menyeimbangkan kebutuhan ruang untuk pemukiman, industri, hingga lingkungan.

AHY juga menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan tiga juta rumah sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi backlog perumahan yang masih tinggi di Indonesia.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan perumahan bukan hanya soal beton dan atap, tapi tentang keberpihakan, keadilan, dan kesejahteraan terutama bagi mereka yang selama ini tak terlihat dalam peta kepemilikan properti. (antara)