Luhut Nilai Tarif AS Bukan Ancaman Semata, Justru Peluang Reposisi Ekonomi RI

BELITONGEKSPRRES.COM - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menanggapi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap Indonesia bukan sebagai ancaman semata, melainkan sebagai kesempatan strategis untuk memperkuat daya saing dan menarik lebih banyak investasi asing.

Dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa, Luhut menyampaikan bahwa dinamika perdagangan global yang sedang bergeser justru membuka ruang bagi Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok internasional.

“Langkah Amerika ini bukan sepenuhnya negatif. Ini adalah momentum bagi Indonesia untuk menjadi basis produksi yang lebih kompetitif di tengah pergeseran global,” ujar Luhut.

Menurutnya, posisi geografis dan potensi sumber daya menjadikan Indonesia kandidat kuat sebagai pengganti negara lain dalam mata rantai industri global. Ia mencontohkan Eropa yang mulai membuka pintu kerja sama terkait mineral kritis, menyusul lampu hijau dari Presiden Prabowo, sebagai bukti bahwa Indonesia semakin diperhitungkan di panggung global.

BACA JUGA:Menaker Yassierli: Kemnaker Harus Berbenah Hadapi Ketidakpastian Ekonomi

BACA JUGA:Bulog: Serapan Gabah Sesuai HPP, Jawa Timur Dorong Kemandirian Pangan

Meski Indonesia termasuk dalam daftar negara yang terkena kenaikan tarif dari AS yakni sebesar 32% tarif ini masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara tetangga seperti Kamboja (49%), Vietnam (46%), dan Thailand (36%).

Luhut menekankan bahwa tantangan ini harus direspons dengan mempercepat kebijakan deregulasi ekonomi. Ia menyoroti pentingnya pendekatan tegas dari Presiden untuk memangkas birokrasi dan mengurangi ekonomi berbiaya tinggi yang selama ini menghambat efisiensi nasional.

“Kami terus menjalin koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Berdasarkan pengalaman saya di Menko Marves, keputusan top-down dari Presiden adalah metode paling efektif untuk mengeksekusi reformasi dengan cepat,” tambahnya.

Presiden Prabowo sendiri, menurut Luhut, telah memberikan arahan lebih dari sebulan yang lalu untuk mempercepat deregulasi demi menjaga daya saing produk Indonesia di tengah potensi tekanan global.

Langkah reformasi ini juga diarahkan untuk mempercepat penyelesaian kerja sama IEU-CEPA dengan Uni Eropa, sekaligus membuka akses pasar lebih luas ke Amerika, China, dan negara-negara BRICS.

“Ini saatnya kita benahi inefisiensi yang selama ini membebani ekonomi. Dengan reformasi yang tepat, Indonesia bisa melesat sebagai kekuatan ekonomi yang lebih efisien dan kompetitif,” pungkas Luhut optimistis. (antara)