Menaker Yassierli: Kemnaker Harus Berbenah Hadapi Ketidakpastian Ekonomi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam acara halal bi halal Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta, Selasa (8/4/2025)-Kemnaker RI-ANTARA/HO
BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan perlunya transformasi menyeluruh di tubuh Kementerian Ketenagakerjaan sebagai respons atas situasi ekonomi global yang terus berubah dan penuh ketidakpastian. Menurutnya, stabilitas ketenagakerjaan nasional tak bisa lagi ditangani dengan cara biasa.
"Kita hidup di era yang sangat volatile. Ketidakpastian menjadi keseharian, dan ekspektasi publik terhadap Kemnaker sangat tinggi. Ini bukan sekadar pekerjaan administratif, ini tantangan strategis," ujarnya dalam pernyataan resmi yang diterima Selasa 8 April.
Menaker menggarisbawahi sejumlah tantangan utama yang harus dihadapi dengan pendekatan baru: mulai dari rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja, meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), masih tingginya tingkat pengangguran, hingga belum terpadunya sistem pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Selain itu, penegakan norma ketenagakerjaan juga dinilai masih harus diperkuat demi menciptakan iklim kerja yang adil dan berkelanjutan.
BACA JUGA:Bulog: Serapan Gabah Sesuai HPP, Jawa Timur Dorong Kemandirian Pangan
BACA JUGA:Tarif Impor Trump Ancam Stabilitas Ekonomi Global
Yassierli menyebut masa transisi kepemimpinan di Kemnaker yang sudah berlangsung hampir enam bulan di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menjadi momen penting untuk membenahi fondasi internal kementerian.
"Bersama Wamenaker Immanuel Ebenezer, kami telah menjalani fase awal ini dengan kolaborasi erat bersama jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama. Banyak hal telah dilakukan, tapi transformasi belum boleh berhenti," tegasnya.
Ia menambahkan, Kemnaker kini tengah fokus merancang kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan adil. Di sisi lain, penguatan riset, reformasi birokrasi, serta penataan struktur organisasi juga menjadi prioritas utama untuk menjawab tantangan jangka panjang.
"Kita perlu sistem data yang solid, regulasi yang adil, birokrasi yang gesit, dan program pelatihan yang benar-benar menjawab kebutuhan dunia kerja. PR kita masih panjang," pungkasnya. (antara)