Dugaan Korupsi Kawasan Hutan di Tanjung Rusa, Kejari Belitung Periksa 11 Orang Saksi

Reporter: Ainul Yakin |

Editor: Yudiansyah |

Minggu , 06 Apr 2025 - 23:20

Kajari Belitung, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro-Ist-

TANJUNGPANDAN, BELITONGEKSPRES.COM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Belitung mulai mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan di Desa Tanjung Rusa, Kecamatan Membalong.

Sejauh ini, sekitar 11 orang telah dimintai keterangan sebagai saksi oleh Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Belitung, yang menjadi bagian dari proses penyelidikan.

Kepala Kejari (Kajari) Belitung, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, menjelaskan pemeriksan saksi berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT006/L.9.12/Fd.1/01/2025 tertanggal 16 Januari 2025.

“Bahwa telah terjadi penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan tanpa hak di Desa Tanjung Rusa, Kecamatan Membalong,” ujar Bagus saat dikonfirmasi Belitong Ekspres, Minggu (6/4/2025).

Di kawasan hutan tersebut, diketahui telah diterbitkan sekitar 75 Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama sejumlah warga Desa Tanjung Rusa, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung.

Sebelum SKT diterbitkan, terlebih dahulu keluar Fatwa/Advis/Telaah dari UPTD KPHL Belantu Mendanau dan BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang. Hasilnya menyatakan bahwa lahan yang dimaksud berada di luar kawasan Hutan Lindung.

Akan tetapi, belakangan diketahui bahwa penerbitan Fatwa/Advis/Telaah tersebut tidak mengikuti prosedur dan dasar hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, diduga ada pihak-pihak yang menerima imbalan, janji, atau hadiah dalam proses penerbitan Fatwa/Advis/Telaah maupun SKT di kawasan hutan tersebut.

"Hasil Penyelidikan, mulai tanggal 16 Januari 2025, sampai dengan saat ini telah melakukan pemeriksaan terhadap 11orang saksi yang berkaitan dengan perkara a quo," pungkas Bagus.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Belitong Ekspres, historis konflik di Desa Tanjung Rusa bermula pada September 2023, tak lama setelah Zuhaidi dilantik sebagai Kepala Desa.

Pada Oktober 2023, atau sebulan setelah menjabat, Zuhaidi menerima surat undangan dari BPD Tanjung Rusa untuk menghadiri acara sosialisasi bersama perusahaan sawit PT Foresta. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Balai Pertemuan Desa Tanjung Rusa dan berjalan lancar.

Namun, usai acara, pihak PT Foresta meminta Kepala Desa Tanjung Rusa menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk membolehkan perusahaan menggarap lahan seluas kurang lebih 200 hektare yang sudah memiliki SKT.

dugaan korupsi kawasan hutan di tanjung rusa, kejari belitung periksa 11 orang saksi                            tanjungpandan, belitongekspres.com - kejaksaan negeri (kejari) belitung mulai mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan di desa tanjung rusa, kecamatan membalong.
sejauh ini, sekitar 11 orang telah dimintai keterangan sebagai saksi oleh seksi tindak pidana khusus (pidsus) kejari belitung, yang menjadi bagian dari proses penyelidikan.
kepala kejari (kajari) belitung, bagus nur jakfar adi saputro, menjelaskan pemeriksan saksi berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor: print006/l.9.12/fd.1/01/2025 tertanggal 16 januari 2025.
“bahwa telah terjadi penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan tanpa hak di desa tanjung rusa, kecamatan membalong,” ujar bagus saat dikonfirmasi belitong ekspres, minggu (6/4/2025).
baca juga:wabup belitung kunjungi 2 pantai hits saat lebaran, soroti tiket masuk dan fasilitas wisata
di kawasan hutan tersebut, diketahui telah diterbitkan sekitar 75 surat keterangan tanah (skt) atas nama sejumlah warga desa tanjung rusa, kecamatan membalong, kabupaten belitung.
sebelum skt diterbitkan, terlebih dahulu keluar fatwa/advis/telaah dari uptd kphl belantu mendanau dan bpkh wilayah xiii pangkalpinang. hasilnya menyatakan bahwa lahan yang dimaksud berada di luar kawasan hutan lindung.
akan tetapi, belakangan diketahui bahwa penerbitan fatwa/advis/telaah tersebut tidak mengikuti prosedur dan dasar hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
selain itu, diduga ada pihak-pihak yang menerima imbalan, janji, atau hadiah dalam proses penerbitan fatwa/advis/telaah maupun skt di kawasan hutan tersebut.
baca juga:cheng beng di belitung, momentum penghormatan leluhur dan daya tarik wisata
"hasil penyelidikan, mulai tanggal 16 januari 2025, sampai dengan saat ini telah melakukan pemeriksaan terhadap 11orang saksi yang berkaitan dengan perkara a quo," pungkas bagus.
berdasarkan informasi yang dihimpun belitong ekspres, historis konflik di desa tanjung rusa bermula pada september 2023, tak lama setelah zuhaidi dilantik sebagai kepala desa.
pada oktober 2023, atau sebulan setelah menjabat, zuhaidi menerima surat undangan dari bpd tanjung rusa untuk menghadiri acara sosialisasi bersama perusahaan sawit pt foresta. kegiatan tersebut berlangsung di gedung balai pertemuan desa tanjung rusa dan berjalan lancar.
namun, usai acara, pihak pt foresta meminta kepala desa tanjung rusa menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk membolehkan perusahaan menggarap lahan seluas kurang lebih 200 hektare yang sudah memiliki skt.
baca juga:kejari belitung usut dugaan korupsi pembangunan lapangan futsal batu itam, ini temuannya
lahan tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit. namun, kepala desa tanjung rusa menolak menandatangani surat pernyataan tersebut dengan alasan ingin terlebih dahulu mengecek apakah lahan yang dimaksud masuk dalam kawasan hutan lindung sungai pala.
keesokan harinya, dua orang perwakilan dari pt foresta kembali datang ke ruang kerja kepala desa untuk meminta tanda tangan. namun, kades tanjung rusa kembali menolak dengan tegas.
ia menyatakan, pemerintah desa tanjung rusa berencana mengirim surat kepada pihak kehutanan, dalam hal ini bpkh provinsi, guna memastikan apakah lahan tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung atau tidak.
setelah itu, pemerintah desa tanjung rusa secara resmi mengirimkan surat pertama kepada bpkh provinsi kepulauan bangka belitung (babel) untuk meminta kejelasan mengenai status lahan yang telah diterbitkan skt. namun, surat tersebut tidak mendapatkan balasan.
baca juga:libur lebaran, dlh belitung ingatkan bersih sampah saat berwisata
pemerintah desa kemudian mengirimkan surat kedua dengan maksud dan tujuan yang sama, yakni meminta penjelasan mengenai keabsahan lahan tersebut.
masih belum mendapat respons, pemerintah desa kembali melayangkan surat ketiga. barulah setelah itu, bpkh memberikan tanggapan dengan mengutus dua orang perwakilan, yakni holmet dan ari wibowo.
kedua perwakilan dari bpkh yakni holmet dan ari wibowo, datang langsung ke desa tanjung rusa untuk melakukan pengecekan terhadap status lahan yang dimaksud. dari hasil pengecekan lapangan, ditemukan empat patok batb yang menandakan batas kawasan hutan lindung.
berdasarkan temuan tersebut, bpkh babel kemudian menerbitkan telaah yang menyatakan bahwa lahan yang telah diterbitkan skt tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung pantai sungai pala.
baca juga:cerita inspiratif, aksi berbagi takjil gratis swiss-belresort belitung warnai bulan ramadan 
sekitar tiga minggu setelah kunjungan tim bpkh ke belitung, kepala desa tanjung rusa mendatangi langsung kantor bpkh untuk menanyakan kelanjutan dari hasil pengecekan lapangan tersebut.
dalam kunjungan ini, zulhaidi bertemu langsung dengan holmet dari bpkh. saat itu, holmet menegaskan bahwa lahan yang dimaksud memang termasuk dalam kawasan hutan lindung.
ia kemudian bertanya apakah kades yang menandatangani skt tersebut? kades pun menjawab. "bukan saya, pak." holmet kembali bertanya. "kenapa tidak?"
lalu kades menjelaskan, dirinya baru menjabat sebagai kepala desa beberapa bulan. skt itu diterbitkan tahun 2022 oleh kades sebelumnya.
baca juga:taufik mardin minta dinas pendidikan tinjau sekolah, hari pertama pasca libur lebaran
mendengar penjelasan itu, holmet merespons. "kalau begitu, pak kades aman." holmet kemudian menanyakan lagi. "apakah pak kades pernah mengeluarkan uang atau mengetahui ada warga yang membayar untuk proses fatwa/advis itu?"
kades pun menegaskan dirinya tidak tahu sama sekali. "saya tidak tahu sama sekali, pak, karena waktu itu saya belum menjabat." holmet pun kembali menegaskan, "kalau begitu, pak kades aman."
sebelum kades zuhaidi meninggalkan kantor bpkh provinsi bangka belitung, holmet sempat berpesan. “pak kades, nanti kalau ada pihak dari kejari belitung atau kepolisian polres belitung yang ingin mengusut masalah skt ini, jangan dihalangi ya.”
kades zuhaidi pun menjawab. “oh, siap pak. tidak mungkin saya halangi.”
baca juga:bpbd belitung patroli wisata saat libur lebaran 2025, pastikan keamanan pengunjung
tak lama setelah itu, terbitlah surat advis resmi dari bpkh yang menyatakan bahwa skt tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung pantai sungai pala.
surat advis itu kemudian disampaikan dan dibahas dalam pertemuan bersama masyarakat desa tanjung rusa, bpd, camat membalong, serta pihak kplh kehutanan belitung, di balai pertemuan desa.
dari hasil musyawarah tersebut, disepakati bahwa seluruh skt yang masuk dalam kawasan hutan lindung harus dicabut.
setelah rapat tersebut, camat membalong segera memanggil kades tanjung rusa bersama kasi pemerintahan ke kantor kecamatan. camat berkata. “des, kita harus mengikuti hasil rapat kemarin. skt harus dicabut.” saya pun menjawab. “oke, siap. laksanakan.”
baca juga:kabar duka, pengasuh ponpes daarul arofah belitung tutup usia
namun, setelah keputusan itu diambil, mulai muncul opini dan berbagai gerakan dari masyarakat, termasuk aksi pengumpulan tanda tangan untuk menurunkan kades tanjung rusa—sebuah respons dari pencabutan skt tersebut.
sebagai langkah lanjutan, kades kemudian mengirimkan surat resmi kepada kplh kehutanan belitung. tujuannya adalah untuk meminta agar mereka segera turun ke lapangan guna memasang banner atau tanda batas kawasan hutan lindung secara langsung.
tujuan pemasangan tanda batas tersebut adalah agar masyarakat bisa mengetahui dengan jelas mana wilayah yang termasuk kawasan hutan lindung dan mana yang bukan.
sekitar satu minggu setelah surat dilayangkan oleh pemerintah desa, pihak kplh akhirnya turun dan memasang batas-batas kawasan hutan lindung di lapangan.
baca juga:kasus skt di desa tanjung rusa, gugatan warga ditolak ptun pangkalpinang
namun keesokan harinya, batas-batas tersebut sebagian besar sudah hilang. bahkan ada yang sengaja dipindahkan ke lokasi yang sebenarnya tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung.
setelah itu, kades tanjung rusa digugat melalui pengadilan tata usaha negara (ptun) di kejati pangkalpinang. hasilnya, kades tanjung rusa memenangkan gugatan tersebut.
tidak puas dengan putusan itu, pihak penggugat kemudian mengajukan banding. namun hasilnya tetap sama—kades tanjung rusa kembali menang di tingkat banding.
kades tanjung rusa, zuhaidi, membenarkan histori tersebut. namun, ia memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut demi menjaga situasi agar tetap kondusif di desanya.
“no comment (tidak mau komentar),” ujar zuhaidi singkat saat dikonfirmasi belitong ekspres, minggu (6/4/2025).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 7 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan