Eksepsi Terdakwa Korupsi Timah Seret Peran Mantan Gubernur Babel, RKAB Dipersoalkan

Reporter: Reza Hanapi |

Editor: Yudiansyah |

Rabu , 07 Aug 2024 - 16:21

Sidang pembacaan eksepsi terkait kasus dugaan korupsi timah di Tipikor Jakarta, Rabu 7 Agustus 2024--(ANTARA/Agatha Olivia Victoria)

Kewenangan yang Tidak Bisa Didelegasikan

Lauren juga menekankan bahwa pendelegasian wewenang oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah cacat hukum dan tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Hal ini diatur dalam Pasal 53 Ayat 2 Huruf a dan Huruf b UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta didukung oleh Yurisprudensi MA No 106/B/2011/PT.TUN.SBY tanggal 3 November 2011.

Surat keputusan Gubernur tentang pendelegasian wewenang ini hanya berlaku hingga Maret 2019, saat Suranto Wibowo menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM, sebelum digantikan oleh Plt Rusbani.

Tuntutan Pembatalan Dakwaan

Dengan dasar-dasar tersebut, Lauren mendesak agar surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap kliennya Suranto Wibowo untuk dibatalkan.

"Dari fakta hukum ini, terbukti bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum salah dan keliru, tidak lengkap, tidak cermat, dan tidak jelas karena kewenangan menerbitkan persetujuan RKAB adalah kewenangan Gubernur yang tidak dapat didelegasikan kepada kepala dinas," pungkasnya.

eksepsi terdakwa korupsi timah seret peran mantan gubernur babel, rkab dipersoalkan                            jakarta, belitongekspres.com - kasus dugaan korupsi timah yang melibatkan suranto wibowo semakin memanas dengan adanya eksepsi atau nota bantahan dari kuasa hukum terdakwa, lauren harianja. 
dalam eksepsi ini, lauren tidak hanya membela kliennya tetapi juga menyeret peran mantan gubernur provinsi kepulauan bangka belitung (babel), erzaldi rosman dalam pusaran korupsi timah tersebut.
di hadapan majelis hakim pengadilan tipikor jakarta pusat, yang dipimpin oleh fajar kusuma aji dan beranggotakan rios rahmanto serta sukartono, lauren harianja mempersoalkan rkab.
menurut lauren, rkab atau rencana kerja anggaran dan biaya (rkab) yang didelegasikan oleh gubernur kepada suranto wibowo sebagai terdakwa, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
baca juga:copot oknum pembeking timah ilegal di belitung, kapolda babel tak merespon
baca juga:aktivitas meja goyang timah di belitung kian marak, perkuat dugaan penyelundupan ke bangka
hal itu kata dia, sesuai temuan surat keputusan (sk) gubernur kepulauan bangka belitung nomor 188.44/113/esdm/2019 tanggal 31 januari 2019 tentang pendelegasian wewenang kepada dinas. dalam hal ini, suranto wibowo selaku kepala dinas esdm.
sk memuat tentang pendelegasian wewenang persetujuan rencana kerja tahunan teknik dan lingkungan (rkttl) rkab, rencana reklamasi (rr), rencana paskatambang (rpt), dan izin usaha pertambangan (iup), yang ditandatangani oleh gubernur erzaldi.
"pendelegasian kewenangan untuk menerbitkan rkab oleh gubernur babel kepada kepala dinas berdasarkan sk tersebut, telah melanggar uu nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan," jelas lauren dalam eksepsinya, rabu 7 agustus 2024
pendelegasian wewenang tidak sah
lauren juga mengutip pendapat ahli hukum administrasi negara dari universitas sebelas maret surakarta, dr. sapto hermawan sh.mh.cilc. menurut sapto, sk gubernur tentang pelimpahan kewenangan penerbitan rkab kepada kepala dinas energi dan sumber daya mineral (esdm) cacat secara yuridis, tidak sah dan tidak dapat dibenarkan.
baca juga:daftar 10 pihak penerima aliran uang korupsi timah di babel, jumlahnya capai puluhan triliun rupiah
baca juga:korupsi timah babel, 3 mantan kadis esdm didakwa rugikan negara rp300 triliun
"dokumen yang dibuat tanpa kewenangan tidak memiliki validitas hukum dan batal demi hukum. pelaku yang mendelegasikan kewenangan yang melanggar ketentuan hukum dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana," tegas lauren.
kewenangan yang tidak bisa didelegasikan
lauren juga menekankan bahwa pendelegasian wewenang oleh gubernur kepulauan bangka belitung adalah cacat hukum dan tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
hal ini diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b uu no 9 tahun 2004 tentang perubahan atas uu no 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, serta didukung oleh yurisprudensi ma no 106/b/2011/pt.tun.sby tanggal 3 november 2011.
surat keputusan gubernur tentang pendelegasian wewenang ini hanya berlaku hingga maret 2019, saat suranto wibowo menjabat sebagai kepala dinas esdm, sebelum digantikan oleh plt rusbani.
tuntutan pembatalan dakwaan
dengan dasar-dasar tersebut, lauren mendesak agar surat dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) terhadap kliennya suranto wibowo untuk dibatalkan.
baca juga:dprd akan panggil polres belitung dan instansi terkait, terkait dugaan maraknya penyelundupan timah
baca juga:vonis terdakwa korupsi proyek pt timah: dituntut 13 tahun, hakim 'diskon' hukuman menjadi 3 tahun penjara
"dari fakta hukum ini, terbukti bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum salah dan keliru, tidak lengkap, tidak cermat, dan tidak jelas karena kewenangan menerbitkan persetujuan rkab adalah kewenangan gubernur yang tidak dapat didelegasikan kepada kepala dinas," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 8 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan