Saksi Kasus Korupsi Timah, Bukti Baru Ungkap Peran Penting Harvey Moeis

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Senin , 02 Sep 2024 - 22:19

Tiga terdakwa, yakni Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT RBT (kiri), Suparta selaku Direktur Utama PT RBT (tengah) dan Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT (kanan), sedang menunggu sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipiko--

Kelima smelter tersebut adalah PT Refined Bangka Tin (RBT), CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa, bersama dengan perusahaan-perusahaan afiliasi mereka.

Musda Anshori menjelaskan bahwa penambangan ilegal dengan peralatan modern, terutama menggunakan ponton isap jenis rajuk, sebagian besar dilakukan di wilayah lepas pantai.

Kerja sama PT Timah dengan lima smelter swasta mencakup kesepakatan mengenai jatah lima persen produksi bijih timah dari kuota ekspor smelter swasta dan sewa peralatan pengolahan untuk pemurnian timah.

Musda juga menjelaskan bahwa PT Timah memiliki batasan dalam kegiatan penambangan, sehingga peningkatan produksi timah ilegal ini berdampak pada berkurangnya pangsa pasar PT Timah.

Pada tahun 2018, produksi PT Timah turun hingga hanya menyumbang 25 persen dari total produksi di wilayah tersebut, meskipun mereka menguasai sekitar 90 persen dari area pertambangan.

Hakim juga menanyakan metode yang digunakan dalam penambangan ilegal ini, apakah dilakukan secara tradisional atau menggunakan alat berat.

Musda menjelaskan bahwa sebagian besar penambangan ilegal ini sudah menggunakan alat berat dan bahkan melakukan operasi di lepas pantai dengan teknologi yang cukup canggih.

Kasus ini juga melibatkan Harvey Moeis, suami dari artis Sandra Dewi, yang didakwa atas dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah.

Harvey Moeis, sebagai perwakilan dari PT Refined Bangka Tin, diduga mengoordinasi pengumpulan uang "pengamanan" dari beberapa perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung. Uang tersebut disamarkan sebagai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT RBT.

Harvey Moeis didakwa melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga pasal tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), karena diduga terlibat dalam pengaturan dan penerimaan uang hasil korupsi dan pencucian uang.

saksi kasus korupsi timah, bukti baru ungkap peran penting harvey moeis                             jakarta, belitongekspres.com - peran penting terdakwa harvey moeis semakin terungkap dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (iup) pt timah tbk. 
bukti baru yang kembali terungkap di persidangan menunjukkan peran penting harvey dalam mengoordinasi pengumpulan dana "pengamanan" dari perusahaan smelter di bangka belitung (babel). 
keterlibatan harvey moeis semakin memperkuat dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pihak dalam pengelolaan tambang timah di wilayah tersebut. bahkan, penambangan ilegal dilaporkan semakin marak. 
musda anshor dalam kesaksiannya mengungkapkan, bahwa kegiatan penambangan timah ilega semakin meningkat setelah pt timah menjalin kesepakatan dengan lima smelter swasta pada tahun 2019. 
baca juga:kasus perintangan penyidikan korupsi timah: adik bos aon divonis lebih ringan
baca juga:dprd babel setujui rancangan apbd perubahan 2024
pria yang sebelumnya menjabat sebagai kepala bidang pengawasan tambang dan pengangkutan pt timah, menyatakan bahwa penambangan ilegal tersebut terutama terjadi di wilayah abu-abu seperti kawasan hutan, di mana pt timah tidak dapat menerbitkan surat iup. 
"di kawasan abu-abu ini, terdapat penambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat secara tradisional, dan ada juga yang menggunakan metode lebih modern," ujar musda dalam sidang pemeriksaan saksi di tipikor jakarta, senin 2 september 2024.
musda memberikan kesaksian terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah antara tahun 2015 hingga 2022. kasus ini menyeret harvey moeis, suparta, dan reza andriansyah dari pt refined bangka tin.
saat sidang berlangsung, majelis hakim mempertanyakan alasan di balik peningkatan produksi bijih timah yang signifikan pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. hakim menanyakan apakah peningkatan ini berkaitan dengan perjanjian antara pt timah dan beberapa smelter.
baca juga:sri mulyani: anggaran pilkada 2024 tersalurkan rp36,61 triliun, 97 persen dari target
baca juga:bps: inflasi agustus 2024 tercatat 2,12 persen, deflasi bulanan dorong stabilitas harga
musda mengonfirmasi bahwa ada pengaruh besar dari perjanjian tersebut, yang mengakibatkan peningkatan produksi yang signifikan. hakim kemudian mengeksplorasi lebih lanjut apakah peningkatan ini berasal dari aktivitas pertambangan legal atau ilegal.
berdasarkan penjelasan musda, kegiatan penambangan timah ilegal di wilayah tersebut semakin masif, terutama karena adanya kerja sama dengan beberapa smelter. 
kelima smelter tersebut adalah pt refined bangka tin (rbt), cv venus inti perkasa, pt sariwiguna binasentosa, pt stanindo inti perkasa, dan pt tinindo internusa, bersama dengan perusahaan-perusahaan afiliasi mereka.
musda anshori menjelaskan bahwa penambangan ilegal dengan peralatan modern, terutama menggunakan ponton isap jenis rajuk, sebagian besar dilakukan di wilayah lepas pantai. 
baca juga:rapat tertutup pansus haji dengan pihk digelar, libatkan lpsk untuk perlindungan saksi
baca juga:cegah penyebaran mpox, bandara soetta wajibkan aplikasi satusehat bagi penumpang internasional
kerja sama pt timah dengan lima smelter swasta mencakup kesepakatan mengenai jatah lima persen produksi bijih timah dari kuota ekspor smelter swasta dan sewa peralatan pengolahan untuk pemurnian timah.
musda juga menjelaskan bahwa pt timah memiliki batasan dalam kegiatan penambangan, sehingga peningkatan produksi timah ilegal ini berdampak pada berkurangnya pangsa pasar pt timah. 
pada tahun 2018, produksi pt timah turun hingga hanya menyumbang 25 persen dari total produksi di wilayah tersebut, meskipun mereka menguasai sekitar 90 persen dari area pertambangan.
hakim juga menanyakan metode yang digunakan dalam penambangan ilegal ini, apakah dilakukan secara tradisional atau menggunakan alat berat. 
baca juga:mulai oktober 2024, mobil dengan mesin di atas 1.400 cc tidak bisa beli bbm subsidi
baca juga:sri mulyani sebut utang indonesia relatif terkendali di tengah ketidakpastian global
musda menjelaskan bahwa sebagian besar penambangan ilegal ini sudah menggunakan alat berat dan bahkan melakukan operasi di lepas pantai dengan teknologi yang cukup canggih.
kasus ini juga melibatkan harvey moeis, suami dari artis sandra dewi, yang didakwa atas dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah. 
harvey moeis, sebagai perwakilan dari pt refined bangka tin, diduga mengoordinasi pengumpulan uang "pengamanan" dari beberapa perusahaan smelter swasta di bangka belitung. uang tersebut disamarkan sebagai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (csr) pt rbt.
harvey moeis didakwa melanggar beberapa pasal dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga pasal tentang tindak pidana pencucian uang (tppu), karena diduga terlibat dalam pengaturan dan penerimaan uang hasil korupsi dan pencucian uang. 
baca juga:kementerian bumn targetkan dividen rp90 triliun dengan pagu anggaran rp277 miliar pada 2025
baca juga:bps ungkap pandemi covid-19 memicu penurunan kelas menengah ke aspiring middle class
dia didakwa menerima uang sebesar rp420 miliar bersama dengan manajer pt quantum skyline exchange (qse), helena lim. sementara suparta diduga menerima aliran dana mencapai rp4,57 triliun dalam kasus yang merugikan keuangan negara hingga rp300 triliun. keduanya juga didakwa melakukan tppu atas dana yang mereka terima. 
oleh karena itu, harvey dan suparta terancam hukuman sesuai dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 juncto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp, serta pasal 3 atau pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
sementara itu, reza andriansyah, meskipun tidak menerima aliran dana dari kasus korupsi ini, tetap didakwa karena terlibat, mengetahui, dan menyetujui semua perbuatan korupsi tersebut. 
reza dijerat dengan dakwaan berdasarkan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 3 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan