BLT Rp600 Ribu Tak Kunjung Cair, Menko Airlangga Sebut Akan Disalurkan Sebelum Lebaran

BELITONGEKSPRES.COM, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan kekhawatiran terkait keterlambatan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan sebesar Rp 600 ribu yang hingga awal Maret 2023 belum juga cair. 

BLT tersebut diharapkan akan membantu meringankan beban masyarakat, terutama dalam menghadapi risiko pangan. Meskipun sebelumnya direncanakan pencairan pada bulan Februari 2024, namun hingga saat itu belum terealisasi.

Dalam penjelasannya, Airlangga Hartarto memastikan bahwa BLT tersebut akan dicairkan pada semester ini, tepatnya sebelum perayaan Idul Fitri. "Terkait dengan mitigasi risiko pangan akan dilakukan di semester ini," ujar Menko Airlangga dalam Media Briefing di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Jumat, 8 Maret.

Namun demikian, Airlangga tidak dapat memberikan kepastian mengenai tanggal pasti pencairan BLT tersebut. Ia juga tidak menjelaskan secara detail alasan dari penundaan penyaluran BLT ini kepada sekitar 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

BACA JUGA:Wuling Perkenalkan Formo Blind Van dan Formo Max dalam Ajang GIICOMVEC 2024

BACA JUGA:Jelang Ramadhan, Harga Beras Premium Berangsur Turun Meski Stok Belum Merata

"Jadi (cair sebelum lebaran). Nunggu sidang isbat dulu," ucapnya.

Sebelumnya telah diumumkan oleh pemerintah bahwa mereka akan menyediakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 200 ribu kepada 18,8 juta orang selama tiga bulan, yakni dari Januari hingga Maret 2024.

Bantuan ini merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko pangan untuk menggantikan BLT El Nino yang telah diberikan pada akhir tahun sebelumnya. Sebagai persiapan sebelum penyaluran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan dana sejumlah Rp 11,25 triliun untuk program BLT ini.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menjelaskan bahwa dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Rencananya, BLT akan disalurkan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan penjadwalan yang telah ditentukan.

BACA JUGA:Tiktok Shop Dianggap Masih Melanggar, Menteri Teten: Bisa Kena Sanksi Ditutup

BACA JUGA:Jelang Ramadan Stok Beras dan Bahan Pokok Mulai Normal, Harga Telur Melambung

"Sebagian besar kan sudah ada di APBN, tapi ini kan memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global. Nah ini tentunya kita akan carikan," kata Febrio kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip Rabu 31 Januari.