DPR Minta Pemerintah Jaga UMKM di Tengah Kebijakan Tarif Impor AS

BELITONGEKSPRES.COM - Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang menetapkan tarif impor 32 persen terhadap produk dari Indonesia menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam situasi ini, para pelaku UMKM berharap pemerintah bergerak cepat menjaga keberlangsungan ekosistem usaha mereka.

“Sektor UMKM selama ini menjadi penopang ekonomi nasional. Jika kebijakan ini tidak direspons dengan tepat, UMKM bisa terpukul,” ujar Hendry Munief, Anggota Komisi VII DPR RI, yang selama ini aktif membela kepentingan UMKM.

Menurut Hendry, pemerintah perlu segera memperkuat perdagangan domestik dan memperluas jaringan ekspor ke negara-negara mitra baru di luar Amerika Serikat dan Tiongkok. Langkah ini dinilai penting mengingat kedua negara tersebut selama ini menjadi pasar utama ekspor Indonesia, dan kini keduanya menunjukkan tanda-tanda pengetatan akses masuk barang asing.

“Pemerintah AS mengambil langkah tarif ini sebagai upaya menahan tekanan dari China. Dampaknya, bukan hanya China yang terpengaruh, tapi juga negara seperti Indonesia yang menggantungkan ekspor ke dua raksasa ekonomi itu,” jelasnya.

BACA JUGA:Injourney Buka 17 Rute Penerbangan Baru Dimasa Mudik Lebaran

BACA JUGA:Tarif 32 Persen dari AS Berpotensi Tekan Surplus Dagang Indonesia

Dari sisi pelaku UMKM, kebijakan protektif seperti bantuan modal lunak, insentif pajak, serta pengendalian impor sangat diharapkan. Kebijakan tersebut bisa meringankan beban dan mendorong daya saing UMKM lokal.

“UMKM bisa tetap berdaya bila ada keberpihakan. Pemerintah bisa menyesuaikan tarif impor, membatasi kuota barang luar, dan bahkan melarang produk tertentu masuk agar pasar dalam negeri tetap hidup,” lanjut Hendry.

Meski begitu, ia mengingatkan agar setiap kebijakan proteksi dijalankan dengan hati-hati agar tidak berdampak negatif pada sektor ekonomi lainnya, seperti stabilitas fiskal atau hubungan dagang Indonesia secara global.

Sebagai respons, pelaku UMKM berharap pemerintah mendengar suara mereka, tidak hanya sebagai penopang ekonomi nasional, tetapi juga sebagai pihak yang paling rentan saat terjadi perubahan iklim dagang global. (antara)