Konsekuensi Legitimasi Pemerintahan yang Lemah

Isu sistem penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) di Bangladesh menjadi penyebab kerusuhan yang berdampak kejatuhan Kepala Pemerintahan, yaitu Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina.

Hal ini tentunya sangat mengherankan bagi sebagian kalangan di Indonesia. Apalagi sistem penerimaan tersebut diutamakan bagi keluarga veteran perang yang telah berjasa dalam perang dengan Pakistan tahun 1971, dengan mengalokasikan kuota sekitar 30 persen.

Kebijakan tersebut menimbulkan protes warga yang menuntut lapangan pekerjaan. Bentrokan aparat kepolisian dengan para pengunjuk rasa yang sebagian besar adalah mahasiswa kemudian memicu kerusuhan dan aksi pembakaran gedung-gedung pemerintahan mulai 16 Juli 2024 di Dhaka, Bangladesh.

Kerusuhan tersebut merenggut korban jiwa sekitar 115 orang dan lebih dari 400 orang terluka. Bentrokan sporadis di beberapa wilayah di Ibu Kota Dhaka dilaporkan terjadi pada Sabtu 20 Juli 2024.

BACA JUGA:Kontribusi TNI Bagi Pembangunan Nasional

Meskipun peraturan alokasi penerimaan PNS telah diubah oleh Mahkamah Agung Bangladesh dari alokasi 30 persen menjadi 5 persen, para pengunjuk rasa tetap melakukan aksi demonstrasi melawan pemerintah.

Sebesar 93 persen kuota PNS kini dialokasikan untuk masyarakat umum berdasarkan prestasi, satu persen ditujukan bagi anggota kelompok etnis minoritas, dan satu persen kuota terakhir untuk transgender dan penyandang disabilitas.

Para pengunjuk rasa tetap menuntut keadilan karena banyak pengunjuk rasa yang meninggal dalam kerusuhan beberapa hari terakhir. Mereka juga menuntut pembebasan para pemimpin protes yang ditahan, pemulihan layanan internet, dan pengunduran diri para menteri pemerintah.

Kerusuhan juga menyebabkan lebih dari 800 tahanan melarikan diri dari penjara dengan membawa 85 senjata api dan 10.000 butir amunisi dan baru 58 tahanan yang ditangkap.

BACA JUGA:Sawah Warisan Peradaban yang Tak Mudah Dibangun

Demonstrasi juga terjadi di negara-negara lain yang dihuni komunitas warga Bangladesh seperti London, Inggris dan New York, AS.

Gelombang protes tersebut merupakan tantangan paling serius bagi pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina sejak memenangkan masa jabatan keempat periode berturut-turut.

Sheikh Hasina adalah Perdana Menteri Bangladesh yang ke-10 yang memerintah dari tahun 1996 sampai 2001 dan dari 2009 sampai 2024. Ia adalah anak sulung dari Sheikh Mujibur Rahman, presiden pertama Bangladesh. Dalam pernyataannya, Sheikh Hasina mengundurkan diri agar tidak menimbulkan korban yang lebih banyak lagi.

Selanjutnya para mahasiswa yang memimpin aksi massa mengajukan Prof. Muhammad Yunus untuk memimpin pemerintahan sementara dan menolak pemerintahan pimpinan militer.