MenPANRB Singgung Perbaikan Pengadaan ASN dalam Rapat Evaluasi Seleksi CPNS 2024
MenPANRB Singgung Soal Usulan Formasi PPPK 2024 di Daerah yang Belum Optimal.--www.menpan.go.id
BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bersama Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto memimpin rapat evaluasi terkait pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dalam kesempatan ini, Rini mengungkapkan perlunya berbagai perbaikan dalam sistem pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat menghasilkan pegawai negeri yang lebih kompeten dan berintegritas.
“Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kita dapat menghasilkan ASN yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi serta siap menghadapi tantangan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar MenPANRB Rini.
Rapat ini juga dihadiri oleh Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putratnto, serta pejabat tinggi dari Kementerian PANRB dan BKN.
BACA JUGA:UI Evaluasi Tata Kelola Akademik dan Etika Program SKSG, Gelar Doktor Bahlil Ditangguhkan
BACA JUGA:Google Prediksi Pusat Data Indonesia Memiliki Potensi Pertumbuhan Capai 268 Persen
Dalam rapat tersebut, Rini menyoroti beberapa isu penting, termasuk usulan formasi ASN dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) yang belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) nasional.
Rini menambahkan bahwa usulan formasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 dari pemda masih belum optimal. Untuk itu, ia mengimbau agar ke depannya kementerian, lembaga, dan pemda dapat lebih teliti dalam memetakan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.
Ia juga menekankan pentingnya analisis jabatan dan beban kerja agar formasi ASN dapat disesuaikan dengan kompetensi dan tanggung jawab yang ada di masing-masing unit kerja.
Selain itu, Rini menekankan perlunya pemda untuk memetakan kebutuhan pegawai, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, guna mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan dasar tersebut. Dalam hal anggaran, ia berharap kementerian, lembaga, dan pemda dapat merencanakan dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan pembayaran gaji dan fasilitas ASN.
Sebagai informasi, formasi ASN Tahun 2024 akan menjadi yang terbesar dalam sepuluh tahun terakhir, dengan penekanan pada penyelesaian penataan non-ASN atau honorer. (disway)