Rekomendasi Penghentian Tambak Udang Diacuhkan, PT KPN Babat Mangrove di Pulau Seliu

Reporter: Rheza S |

Editor: Yudiansyah |

Sabtu , 23 Mar 2024 - 20:44

KOLASE: PT KPN anggap angin lalu rekomendasi DPRD Belitung dan akitivitas pembukaan lahan tambak udang di Pulau Seliu tetap berlanjut dengan membabat hutan mangrove--(tangkapan layar video)

BELITONGEKSPRES.COM, TANJUNGPANDAN - Rekomendasi DPRD Belitung agar menghentikan semua aktivitas di lapangan terkait rencana tambak udang di Desa Pulau Seliu hanya dianggap seperti angin lalu oleh PT Kekal Putra Nusantara (KPN).

Bahkan belum genap sepekan, pihak PT KPN diduga telah melanggar kesepakatan atau rekomendasi dari DPRD Belitung usai dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP).

RDP terkait pro dan kontra rencana pembangunan tambak udang digelar bersama Pemda Belitung, masyarakat Desa Pulau Seliu dan pihak PT KPN pada Senin 18 Maret 2024 lalu.

Pada Jumat 22 Maret 2024 beredar foto dan video sejumlah alat berat berwarna oranye tetap melakukan aktivitas di atas lahan yang rencananya bakal dijadikan lokasi tambak udang.

Dalam video berdurasi 01.16 menit tersebut, terlihat pohon-pohon besar dan tanaman mangrove diduga habis dirusak oleh 3 unit alat berat sekitar pukul 9.11 pagi hari.

Aktivis lingkungan sekaligus tokoh masyarakat Pulau Seliu Budi Setiawan meminta, aparat penegak hukum baik PPNS, Dinas Kehutanan maupun Gakkum agar segera bertindak sesuai dengan PP Nomor 21 tahun 2021.

Sebab berbagai alat bukti, baik kondisi riil di lapangan serta rusaknya lingkungan dan tanaman mangrove di Pulau Seliu sesuai pengakuan dari pihak perusahaan saat RDP di DPRD Belitung.

Oleh sebab itu, tindakan proaktif dan preventif harus segera dilakukan apakah itu mengamankan lokasi, memasang police line dan lain-lainya. Supaya hutan mangrove tidak semakin jadi korban serta menghindari gejolak konflik di masyarakat.

"Komitmen dari pihak perusahaan selaku investor tambak udang untuk tunduk dan taat pada aturan sangat dipertanyakan dan ini tidak boleh dibiarkan," kata Budi Setiawan.

Stop Aktivitas Tambak Udang di Pulau Seliu

rekomendasi penghentian tambak udang diacuhkan, pt kpn babat mangrove di pulau seliu                            belitongekspres.com, tanjungpandan - rekomendasi dprd belitung agar menghentikan semua aktivitas di lapangan terkait rencana tambak udang di desa pulau seliu hanya dianggap seperti angin lalu oleh pt kekal putra nusantara (kpn).
bahkan belum genap sepekan, pihak pt kpn diduga telah melanggar kesepakatan atau rekomendasi dari dprd belitung usai dilaksanakannya rapat dengar pendapat (rdp).
rdp terkait pro dan kontra rencana pembangunan tambak udang digelar bersama pemda belitung, masyarakat desa pulau seliu dan pihak pt kpn pada senin 18 maret 2024 lalu.
pada jumat 22 maret 2024 beredar foto dan video sejumlah alat berat berwarna oranye tetap melakukan aktivitas di atas lahan yang rencananya bakal dijadikan lokasi tambak udang.
baca juga:penghentian tambak udang di pulau seliu sudah tepat 
baca juga:rekomendasi dprd belitung, stop aktivitas tambak udang di pulau seliu 
dalam video berdurasi 01.16 menit tersebut, terlihat pohon-pohon besar dan tanaman mangrove diduga habis dirusak oleh 3 unit alat berat sekitar pukul 9.11 pagi hari.
aktivis lingkungan sekaligus tokoh masyarakat pulau seliu budi setiawan meminta, aparat penegak hukum baik ppns, dinas kehutanan maupun gakkum agar segera bertindak sesuai dengan pp nomor 21 tahun 2021.
sebab berbagai alat bukti, baik kondisi riil di lapangan serta rusaknya lingkungan dan tanaman mangrove di pulau seliu sesuai pengakuan dari pihak perusahaan saat rdp di dprd belitung.
oleh sebab itu, tindakan proaktif dan preventif harus segera dilakukan apakah itu mengamankan lokasi, memasang police line dan lain-lainya. supaya hutan mangrove tidak semakin jadi korban serta menghindari gejolak konflik di masyarakat.
baca juga:dprd belitung panggil dinas dan pihak terkait, tindaklanjuti pro kontra tambak udang pulau seliu
baca juga:soal perizinan tambak udang di pulau seliu, dinas perikanan belitung belum berkomentar banyak
"komitmen dari pihak perusahaan selaku investor tambak udang untuk tunduk dan taat pada aturan sangat dipertanyakan dan ini tidak boleh dibiarkan," kata budi setiawan.
stop aktivitas tambak udang di pulau seliu
diberitakan sebelumnya, dprd kabupaten belitung merekomendasikan agar pt kekal putra nusantara (kpn) untuk menghentikan tambak udang di desa pulau seliu.
rekomendasi itu diputuskan dalam rapat dengar pendapat (rdp) antara dprd belitung, pemerintah daerah, masyarakat desa pulau seliu dan perusahaan pt kpn, senin 18 maret 2024.
ketua dprd kabupaten belitung ansori mengatakan, untuk aktivitas tambak udang di desa pulau seliu agar dihentikan karena sudah jelas pihak perusahaan belum atau tidak mengantongi izin.
"hasil kesepakatan kami, tidak boleh ada aktivitas karena sudah jelas tidak ada izin bahkan kajian lingkungan juga belum ada yang terpenuhi," kata ansori kepada belitong ekspres usia rdp.
baca juga:pro kontra tambak udang di pulau seliu terus berlanjut, kini muncul petisi tandingan dukungan
baca juga:polemik tambak udang, aktivis lingkungan belitung ungkap fakta desa pulau seliu
lebih lanjut dikatakannya, untuk penguasaan lahan juga belum diketahui secara jelas dan pasti apakah perusahaan membeli dari masyarakat, lantas masyarakat dapat tanah tersebut dari mana atau hal-hal lainnya.
ansori menambahkan, pihaknya tidak anti atau menolak adanya investasi yang masuk di pulau belitung akan tetapi harus mengikuti dan memenuhi persyaratan dan aturan sesuai dengan undang-undang.
"kami tidak anti dengan investasi, tetapi investasi tersebut harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," tutup politisi pdi perjuangan belitung itu.
sementara itu perwakilan dari perusahaan pt kpn anton mengatakan, kalau pihaknya akan mengikuti hasil keputusan rdp tersebut. "kami akan ikut hasil keputusan rapat pada hari ini," ucap anton sembari meninggalkan gedung dprd belitung.
baca juga:masyarakat tegas tolak tambak udang, kades pulau seliu bungkam, perusahaan diduga belum kantongi izin
baca juga:pendaftaran pasien rawat jalan alami kendala 3 hari, rsud marsidi judono optimalkan pelayanan 
pada kesempatan yang sama, asisten pemerintahan dan kesra setda kabupaten belitung bakri hauriansyah, mengatakan, akan menyampaikan hasil rdp dan rekomendasi dari dprd kepada pj bupati.
"kami akan menindaklanjuti hasil rdp ini dan menyampaikannya kepada pj bupati belitung sesuai hasil keputusan rdp pada hari ini untuk pt kpn menghentikan aktivitasnya," kata bakri.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 24 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan