Yang Gelap Kau, Bukan Indonesia, Kata Luhut Tanggapi Aksi 'Indonesia Gelap'

BELITONGEKSPRES.COM - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menanggapi maraknya tagar #IndonesiaGelap yang diangkat dalam aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari. Ia menegaskan bahwa meskipun ada tantangan, Indonesia bukanlah negara yang "gelap" seperti yang digambarkan dalam aksi tersebut.

"Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia," ujar Luhut dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu, 19 Februari. Ia menekankan bahwa banyak negara di dunia juga menghadapi permasalahan yang sama, termasuk dalam aspek tenaga kerja.

Luhut mencontohkan bahwa bahkan di Amerika Serikat, isu ketenagakerjaan masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, menurutnya, kritik terhadap kondisi lapangan kerja di Indonesia sebaiknya dilihat dalam konteks yang lebih luas.

Sebagai upaya mengatasi tantangan tersebut, Luhut menyoroti langkah konkret pemerintah, seperti memberdayakan 300 anak muda di Perum Peruri untuk mengelola GovTech. Selain itu, ia menekankan bahwa Indonesia memiliki keunggulan sebagai negara dengan pasar yang besar dan populasi yang terus bertumbuh, diperkirakan mencapai 300 juta jiwa pada 2030.

BACA JUGA:Mahasiswa Gelar Demonstrasi Bertajuk ‘Indonesia Gelap’ Tolak Efisiensi Anggaran, Mensesneg Beri Tanggapan

BACA JUGA:Kuasa Hukum Hasto Minta KPK Tunggu Praperadilan Sebelum Tetapkan Status Tersangka

"Kita sebagai orang Indonesia harus bangga. We are doing so good so far," tutupnya.

Di sisi lain, aksi Indonesia Gelap yang diinisiasi oleh BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) menyoroti kekhawatiran terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap berdampak pada sektor pendidikan. Koordinator Pusat BEM SI 2024, Satria, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar gerakan mahasiswa, tetapi juga suara keresahan masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dianggap mengancam kesejahteraan.

"Tajuk Indonesia Gelap mewakili kegelisahan terhadap beberapa program yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat," ujar Satria dalam aksi di Monas.

Dengan perbedaan perspektif ini, polemik terkait efisiensi anggaran dan kesejahteraan masyarakat akan terus menjadi perdebatan yang menarik ke depan. (jawapos)