Ekonom Jelaskan 5 Manfaat Kebijakan Penambahan 1 Persen Tarif PPN

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Kamis , 21 Nov 2024 - 19:47

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede dalam Permata Bank Wealth Wisdom 2024 di Jakarta, Senin (18/11/2024). -Bayu Saputra-ANTARA

Konsekuensi Jika Kenaikan Tidak Dilakukan

Sebaliknya, Josua mengingatkan adanya risiko jika kebijakan ini tidak diterapkan. Pemerintah dapat kehilangan potensi pendapatan tambahan yang esensial untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan program sosial.

Hal ini juga dapat memperbesar defisit anggaran, memaksa pemerintah meningkatkan utang, dan menciptakan risiko fiskal jangka panjang.

Selain itu, penundaan kenaikan PPN dapat memperlambat reformasi struktural dan membuat Indonesia kurang kompetitif secara regional.

“Tanpa kebijakan yang progresif, struktur fiskal kita akan lebih sulit diperbaiki, menghambat daya saing ekonomi Indonesia,” tambah Josua.

Kenaikan PPN menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi dan fiskal negara.

Dengan pengelolaan yang tepat, kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan negara tetapi juga membuka jalan bagi pembangunan yang lebih inklusif dan kompetitif, mendukung posisi Indonesia di pentas global. (ant)

ekonom jelaskan 5 manfaat kebijakan penambahan 1 persen tarif ppn                            belitongekspres.com - kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (ppn) dari 11 persen menjadi 12 persen menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian dan meningkatkan penerimaan negara. 
kepala ekonom bank permata, josua pardede, menjelaskan berbagai manfaat kebijakan menaikkan 1 persen ppn menjadi 12 persen yang berpotensi mendukung pembangunan berkelanjutan indonesia.
1. peningkatan penerimaan negara untuk pendanaan strategis
menurut josua, ppn telah menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara yang relatif stabil dibandingkan pajak penghasilan. dengan kenaikan tarif ini, penerimaan negara dapat meningkat signifikan, memberikan ruang lebih besar bagi pendanaan sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
2. mengurangi ketergantungan pada utang
kebijakan ini juga dapat membantu pemerintah mengurangi defisit anggaran dan menekan ketergantungan pada utang. hal ini menjadi sangat relevan setelah pandemi yang mendorong pengeluaran besar-besaran untuk pemulihan ekonomi.
baca juga:transaksi kripto di indonesia melonjak 352 persen, tembus rp475 triliun sepanjang 2024
baca juga:pln siap bergabung dengan bpi danantara untuk dukung target ekonomi 8 persen presiden prabowo
3. efisiensi administrasi perpajakan
ppn dianggap lebih mudah dikelola karena tercatat dalam setiap transaksi konsumsi. efisiensi ini memungkinkan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dengan pengawasan yang lebih baik.
4. menarik investasi asing dengan sistem pajak kompetitif
dengan tarif 12 persen, ppn indonesia mendekati rata-rata global (15 persen) dan sejalan dengan standar negara-negara asean. kondisi ini membuat sistem perpajakan indonesia lebih kompetitif di mata investor internasional.
5. kontribusi pada visi indonesia 2045
peningkatan penerimaan dari ppn juga dapat mendukung pencapaian visi indonesia 2045, yakni menjadi negara maju dengan salah satu ekonomi terbesar di dunia. dana yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendukung transformasi ekonomi yang berkelanjutan.
baca juga:ditjen pajak sebut ppn 12 persen tidak hambat daya beli meski ada kenaikan tarif
baca juga:apindo minta penundaan penerapan ppn 12 persen, celios khawatirkan meningkatnya peredaran barang ilegal
konsekuensi jika kenaikan tidak dilakukan
sebaliknya, josua mengingatkan adanya risiko jika kebijakan ini tidak diterapkan. pemerintah dapat kehilangan potensi pendapatan tambahan yang esensial untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan program sosial. 
hal ini juga dapat memperbesar defisit anggaran, memaksa pemerintah meningkatkan utang, dan menciptakan risiko fiskal jangka panjang.
selain itu, penundaan kenaikan ppn dapat memperlambat reformasi struktural dan membuat indonesia kurang kompetitif secara regional. 
“tanpa kebijakan yang progresif, struktur fiskal kita akan lebih sulit diperbaiki, menghambat daya saing ekonomi indonesia,” tambah josua.
kenaikan ppn menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi dan fiskal negara. 
dengan pengelolaan yang tepat, kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan negara tetapi juga membuka jalan bagi pembangunan yang lebih inklusif dan kompetitif, mendukung posisi indonesia di pentas global. (ant)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Belitong Ekspres 24 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan