Kepala Dinas di Belitung Terancam Dicopot, Buntut Penyalahgunaan Wewenang Penutuhan Kapal

Reporter: Rheza S |

Editor: Yudiansyah |

Kamis , 26 Sep 2024 - 21:48

Pj Bupati Belitung Mikron Antariksa dengan Kepala Inspektorat Paryanta dan Kepala BKPSDM Belitung, KA Azhami terkait penutuhan kapal milik PT Pelni di kawasan Pelabuhan Tanjung Ru, Kamis 26 September 2024-Ist-

Paryanta mengklarifikasi bahwa kapal yang dimaksud adalah KM Kelian, bukan KM Tanjung Kalian seperti yang sempat disebutkan dalam pemberitaan media.

“Kapal KM Kelian adalah milik PT Pelni, sedangkan KM Tanjung Kalian masih beroperasi dan merupakan milik perusahaan swasta. Jadi, jelas tindakan itu merupakan pelanggaran kewenangan," tukasnya.

Ia menambahkan, selain penyalahgunaan kewenangan, juga ditemukan pelanggaran administratif. Di mana surat perintah pembersihan kapal yang dikeluarkan kepala dibuat tanpa melalui prosedur resmi.

“Surat-surat dikeluarkan kepala dinas secara sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan pihak terkait seperti Sekretaris Daerah dan Bagian Aset,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Belitung, KA Azhami mengatakan, bahwa pihaknya akan segera membentuk tim khusus untuk menyelidiki lebih lanjut persoalan tersebut.

“Kami akan membentuk tim yang terdiri dari Pj Bupati sebagai pemberi kewenangan, Pejabat Pembinaan Kepegawaian, Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim, unsur pengawas, unsur kepegawaian, serta satu unsur ad hoc,” jelas Azhami.

Azhami juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melaksanakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sejalan dengan rekomendasi tim investigasi.

“Dari hasil pemeriksaan, poin-poin teknis akan disampaikan lebih lanjut oleh Inspektorat. Namun, yang jelas memang terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum tersebut. Atas hal itu kami harus melaksanakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Belitong Ekspres berupaya melakukan konfirmasi kepada Dishub Belitung Ramansyah terkait dugaan penyalahgunaan wewenang itu. Namun, hingga kini belum ada respon.

kepala dinas di belitung terancam dicopot, buntut penyalahgunaan wewenang penutuhan kapal                            tanjungpandan, belitongekspres.com - kepala dinas perhubungan kabupaten (dishub) kabupaten belitung terancam dibebastugaskan alias dicopot dari jabatannnya karena dugaan penyalahgunaan wewenang.
sanksi pencopotan kepala dinas perhubungan belitung ramansyah merupakan buntut kasus penutuhan kapal milik pt pelni di kawasan pelabuhan tanjung ru, desa pegantungan, kecamatan badau.
hingga saat ini, pemerintah daerah (pemda) belitung tengah menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang terkait laporan penutuhan kapal tanpa izin oleh kepala dinas tersebut.
pj bupati belitung mikron antariksa mengatakan, pihaknya membentuk tim khusus investigasi sebagai tindak lanjut dari dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan pns atau asn dishub itu.
baca juga:kasus pencabulan anak panti sudah disidangkan, kejari belitung dakwa bi pasal berlapis
baca juga:kasus pencabulan anak panti sudah disidangkan, kejari belitung dakwa bi pasal berlapis
menurut mikron antariksa, satu bulan lalu setelah ramai pemberitaan soal penutuhan dan recycling, aktivitas di pelabuhan tanjung ru tersebut langsung dihentikan.
"kemudian telah dilakukan rdp di dprd. tanggal 25 september, tim sudah memberikan laporan dari hasil pemeriksaan tersebut,” ujar mikron kepada wartawan, kamis 26 september 2024.
lebih lanjut pj bupati belitung mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh kepala dinas tersebut. makanya terancam dibebastugaskan.
“yang jelas, terjadi penyalahgunaan kewenangan terhadap persoalan ini dan atas penyalahgunaan tersebut tentu saja kami harus melaksanakan hukuman disiplin terhadap yang bersangkutan,” tegasnya.
baca juga:kadivpas razia narkoba di lapas tanjungpandan, berikut hasilnya!
baca juga:bawaslu belitung ingatkan soal aturan masa kampanye pilkada 2024
sementara itu kepala inspektorat kabupaten belitung, paryanta menambahkan, kepala dishub tidak berwenang untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan penutuhan kapal.
“barang itu bukan barang pribadi yang bersangkutan. bahkan bukan barang milik daerah kita tetapi barang tersebut adalah milik pt pelni,” jelas paryanta.
paryanta mengklarifikasi bahwa kapal yang dimaksud adalah km kelian, bukan km tanjung kalian seperti yang sempat disebutkan dalam pemberitaan media.
“kapal km kelian adalah milik pt pelni, sedangkan km tanjung kalian masih beroperasi dan merupakan milik perusahaan swasta. jadi, jelas tindakan itu merupakan pelanggaran kewenangan," tukasnya.
baca juga:pj bupati belitung minta paslon tak kampanye hitam di pilkada 2024
baca juga:ada pesta budaya dan kuliner di desa buluh tumbang, digelar selama sepekan
ia menambahkan, selain penyalahgunaan kewenangan, juga ditemukan pelanggaran administratif. di mana surat perintah pembersihan kapal yang dikeluarkan kepala dibuat tanpa melalui prosedur resmi.
“surat-surat dikeluarkan kepala dinas secara sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan pihak terkait seperti sekretaris daerah dan bagian aset,” ungkapnya.
sementara itu kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) belitung, ka azhami mengatakan, bahwa pihaknya akan segera membentuk tim khusus untuk menyelidiki lebih lanjut persoalan tersebut.
“kami akan membentuk tim yang terdiri dari pj bupati sebagai pemberi kewenangan, pejabat pembinaan kepegawaian, sekretaris daerah sebagai ketua tim, unsur pengawas, unsur kepegawaian, serta satu unsur ad hoc,” jelas azhami.
baca juga:letda cpm m jaka budi utama jabat dansubdenpom persiapan belitung
baca juga:dprd belitung sahkan 65 perda selama 2019-2024, bukti kerja nyata
azhami juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melaksanakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sejalan dengan rekomendasi tim investigasi.
“dari hasil pemeriksaan, poin-poin teknis akan disampaikan lebih lanjut oleh inspektorat. namun, yang jelas memang terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum tersebut. atas hal itu kami harus melaksanakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
hingga berita ini diturunkan, belitong ekspres berupaya melakukan konfirmasi kepada dishub belitung ramansyah terkait dugaan penyalahgunaan wewenang itu. namun, hingga kini belum ada respon.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 27 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan