Tuduhan Perambahan Hutan di Belitung: Ationg Bongkar Fakta Kebun Sawit Disulap Jadi Hutan Lindung

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Sabtu , 12 Apr 2025 - 23:40

Dedy Hernandie alias Ationg saat menggelar konferensi pers Sabtu, (12/4/2025)--

TANJUNGPANDAN, BELITONGEKSPRES.COM - Tuduhan perambahan Hutan Lindung Pantai (HLP) di Desa Sungai Padang, Kecamatan Sijuk, yang dilakukan oleh pengusaha asal Kabupaten Belitung membuat geger publik.

Namun di balik pemberitaan HLP disulap menjadi perkebunan sawit tersebut, Dedy Hernandie alias Ationg yang dikenal sebagai seorang pengusaha, justru merasa diperlakukan tidak adil oleh negara.

Pasalnya, lahan kebun sawit Ationg kurang lebih sekitar 30an hektar di kawasan Desa Sijuk, tiba-tiba berubah status menjadi kawasan hutan lindung pantai tanpa pemberitahuan.

Padahal ia sudah menetap secara turun-temurun sejak tahun 1902, dari generasi ke generasi di kawasan tersebut. Itu dibuktikan dengan surat segel tanah, yang keluarganya miliki.

“Saya bukan pelaku perusakan hutan. Yang terjadi justru rumah dan kebun saya yang disulap menjadi hutan lindung oleh pemerintah,” tegas Ationg dalam konferensi pers yang digelar Sabtu, (12/4/2025.

Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Ia menjelaskan bahwa sejak 2002 telah menanam sawit di atas tanah yang merupakan warisan keluarga, jauh sebelum wilayah tersebut dimasukkan ke dalam peta kawasan hutan oleh pemerintah pusat.

Namun status lahan kebun milik Ationg kemudian berubah sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 357/Menhut-II/2004 yang merevisi batas kawasan hutan secara nasional.

SK Menteri yang Menjadi Pangkal Sengketa

Kisruh bermula ketika SK 357/Menhut-II/2004 ditandatangani pada 1 Oktober 2004. Keputusan itu secara otomatis menyeret sebagian kebun sawit milik Ationg--yang telah ia kelola sejak awal 2000-an ke dalam status HLP. Anehnya, tidak ada pemberitahuan yang ia terima sebagai pemilik lahan terdampak.

Belum sempat masalah itu selesai, muncul lagi SK No. 789/Menhut-II/2012 yang kembali mengubah peruntukan dan fungsi kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Perubahan ini memperkuat klaim negara atas lahan tersebut, tanpa menyentuh persoalan historis penguasaan tanah oleh masyarakat setempat.

“Bayangkan, saya sudah puluhan tahun di situ, saya keturunan keempat. Kebun keluarga dan rumah saya yang telah ada sejak lama justru diklaim sebagai hutan lindung,” sebut Ationg.

tuduhan perambahan hutan di belitung: ationg bongkar fakta kebun sawit disulap jadi hutan lindung                            tanjungpandan, belitongekspres.com - tuduhan perambahan hutan lindung pantai (hlp) di desa sungai padang, kecamatan sijuk, yang dilakukan oleh pengusaha asal kabupaten belitung membuat geger publik.
namun di balik pemberitaan hlp disulap menjadi perkebunan sawit tersebut, dedy hernandie alias ationg yang dikenal sebagai seorang pengusaha, justru merasa diperlakukan tidak adil oleh negara.
pasalnya, lahan kebun sawit ationg kurang lebih sekitar 30an hektar di kawasan desa sijuk, tiba-tiba berubah status menjadi kawasan hutan lindung pantai tanpa pemberitahuan.
padahal ia sudah menetap secara turun-temurun sejak tahun 1902, dari generasi ke generasi di kawasan tersebut. itu dibuktikan dengan surat segel tanah, yang keluarganya miliki.
baca juga:misteri kontainer zirkon di pelabuhan belitung: diduga bermuatan timah ilegal, pengurus irit bicara
“saya bukan pelaku perusakan hutan. yang terjadi justru rumah dan kebun saya yang disulap menjadi hutan lindung oleh pemerintah,” tegas ationg dalam konferensi pers yang digelar sabtu, (12/4/2025.
pernyataan itu bukan tanpa alasan. ia menjelaskan bahwa sejak 2002 telah menanam sawit di atas tanah yang merupakan warisan keluarga, jauh sebelum wilayah tersebut dimasukkan ke dalam peta kawasan hutan oleh pemerintah pusat.
namun status lahan kebun milik ationg kemudian berubah sejak diterbitkannya surat keputusan menteri kehutanan no. sk 357/menhut-ii/2004 yang merevisi batas kawasan hutan secara nasional.
sk menteri yang menjadi pangkal sengketa
kisruh bermula ketika sk 357/menhut-ii/2004 ditandatangani pada 1 oktober 2004. keputusan itu secara otomatis menyeret sebagian kebun sawit milik ationg--yang telah ia kelola sejak awal 2000-an ke dalam status hlp. anehnya, tidak ada pemberitahuan yang ia terima sebagai pemilik lahan terdampak.
baca juga:dispora belitung dorong peningkatan pad, ini harga sewa 3 tempat olahraga
belum sempat masalah itu selesai, muncul lagi sk no. 789/menhut-ii/2012 yang kembali mengubah peruntukan dan fungsi kawasan hutan di provinsi kepulauan bangka belitung (babel).
perubahan ini memperkuat klaim negara atas lahan tersebut, tanpa menyentuh persoalan historis penguasaan tanah oleh masyarakat setempat.
“bayangkan, saya sudah puluhan tahun di situ, saya keturunan keempat. kebun keluarga dan rumah saya yang telah ada sejak lama justru diklaim sebagai hutan lindung,” sebut ationg.
ada kuburan di kawasan lindung?
menurut peraturan, kawasan hlp adalah zona yang tidak boleh diganggu dalam bentuk apapun. bahkan sekadar mematahkan dahan pun bisa dianggap pelanggaran.
namun fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. di dalam area yang diklaim sebagai kawasan lindung itu, terdapat kuburan keluarga, rumah dan kebun buah-buahan.
baca juga:75 skt ilegal di kawasan hl tanjung rusa sudah dicabut, camat membalong hormati proses hukum
“masuk akal nggak? hutan lindung tapi ada kuburan warga di dalamnya? itu bukti bahwa tanah ini sejak lama saya huni dan kelola. di situ juga ada tanam tumbuh koeni dan durian,” tukas ationg.
fakta-fakta ini menjadi salah satu argumen kuat ationg bahwa kawasan tersebut bukanlah hutan alami. melainkan sudah lama dihuni dan dikelola jauh sebelum revisi peta kawasan hutan diberlakukan.
ationg menambahkan, terkait perkebunan kelapa sawit yang dia kelola juga sudah memiliki perizinan dari dinas kehutanan belitung. izin perkebunan telah dimilikinya sebelum berubah menjadi kawasan hutan.
dari tuduhan tersangka hingga sp3
tak hanya itu, ationg juga sempat mengalami tekanan hukum. pada 2016, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh direktorat reserse kriminal khusus polda babel atas dugaan perambahan hutan.
baca juga:kasus perambahan hutan: kejari belitung bakal tindak cukong sawit, perusahaan akui panen di hlp 
namun, setelah melalui proses panjang dan menghadirkan berbagai saksi serta bukti pendukung, penyidikan akhirnya dihentikan. dalam surat ketetapan no. s.tap/11/ix/2016/dit reskrimsus, disebutkan bahwa tidak ditemukan cukup bukti untuk menyatakan telah terjadi tindak pidana.
“saya tidak tinggal diam. saya cari bukti, datangkan ahli. hasilnya jelas: saya tidak bersalah. justru saya yang jadi korban dari kebijakan sepihak,” tegasnya.
menguji validitas peta negara
kisah ationg menjadi potret kecil dari persoalan besar: konflik antara peta negara dan sejarah penguasaan lahan oleh masyarakat lokal yang sudah turun-menurun.
tanpa kajian sosial dan verifikasi lapangan yang kuat, penetapan kawasan lindung kerap kali berujung pada tumpang tindih kepentingan, bahkan bisa menjurus pada mal-administrasi.
baca juga:para tersangka kasus sawit di belitung dieksekusi usai lebaran, kejari tunggu spdp polres
pertanyaan pun mencuat: sejauh mana pemerintah melakukan validasi terhadap wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan?
apakah sudah melibatkan masyarakat adat atau warga lokal yang telah lebih dulu tinggal dan mengelola lahan tersebut?
“saya lahir di sana, besar di sana, dan semua orang tahu kebun itu milik keluarga saya, yang sudah ada sejak lama. memiliki izin dan surat menyurat," kata ationg.
menanti langkah pemerintah: evaluasi atau diam?
ationg kini berharap suara dan pengalamannya dapat membuka mata publik dan pemerintah. ia mendorong adanya audit tata ruang secara menyeluruh, termasuk keterbukaan data dalam proses revisi kawasan hutan. termasuk status lahan yang ia miliki harus diperjelas dan ada kepastian.
baca juga:kejari belitung usut dugaan korupsi pabrik sawit pt bat, terkait penyalahgunaan lahan
“saya apresiasi langkah pihak kejaksaan (kejari belitung) yang mulai membuka tabir kasus ini. tapi yang perlu digarisbawahi, jangan sampai opini publik disesatkan oleh informasi yang keliru. saya bukan menyulap hutan jadi kebun, tapi sebaliknya kebun saya yang disulap jadi hutan lindung," tegasnya lagi. ***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 14 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan