Jokowi: Faktor Skema FOB jadi Penyebab Mahalnya Harga Beras di Indonesia

BELITONGEKSPRES.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti mahalnya harga beras di Indonesia yang dinilai tinggi, dengan menyebut bahwa salah satu penyebab utamanya adalah harga beras impor yang menggunakan skema "free on board" (FOB).

Komentar ini muncul sebagai tanggapan atas anggapan bahwa harga beras di Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Menurut Jokowi, perbandingan harga beras seharusnya memperhitungkan biaya hingga di tangan konsumen.

"Kalau dilihat, harga beras FOB sekitar 530 hingga 600 dolar AS per ton, ditambah biaya pengiriman atau 'freight cost' sekitar 40 dolar AS per ton. Coba dihitung, berapa jadinya. Jadi, jika ingin membandingkan, harus dilihat dari harga yang diterima konsumen," ujar Jokowi saat meninjau Gudang Bulog di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Presiden menjelaskan bahwa harga beras impor dengan skema FOB tersebut sudah cukup mahal, yakni sekitar 530-600 dolar AS per ton, atau setara dengan Rp8 juta hingga Rp9 juta per ton. Ditambah lagi, ada biaya pengiriman melalui laut sebesar 40 dolar AS per ton atau sekitar Rp600 ribu per ton, yang membuat total harga beras impor menjadi Rp8,6 juta hingga Rp9,6 juta per ton, atau sekitar Rp8.600 hingga Rp9.600 per kg.

BACA JUGA:Menteri ESDM Siap Tindak Tegas Tambang yang Langgar Kaidah Pertambangan

BACA JUGA:Groundbreaking Tahap Delapan, Investasi Asing Rp1,15 Triliun Mulai Masuk ke IKN

Mengenai pendapatan petani yang disebut rendah oleh Bank Dunia, Presiden Jokowi menekankan bahwa harga jual petani, baik itu beras maupun gabah kering panen, sangat bergantung pada kondisi harga di lapangan tanpa adanya distorsi.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) saat ini berupaya menjaga harga gabah kering panen di tingkat petani pada kisaran Rp6.000 per kg, agar petani tetap meraup keuntungan dan harga beras di tingkat konsumen tetap terjaga.

"Periksa harga gabah di petani, dulu sekitar Rp4.200 per kg, sekarang sudah mencapai Rp6.000 per kg. Itu harga gabah, bukan beras, dan dari situ terlihat Nilai Tukar Petani (NTP) juga harus dicek langsung di lapangan," tambah Jokowi. (ant)