Dorong Potensi Laut, DPRD Babel Sambangi KKP RI dan DKPKP DKI Jakarta

Reporter: Dodi Pratama |

Editor: Dodi Pratama |

Selasa , 10 Sep 2024 - 10:33

Dorong Potensi Laut, DPRD Babel Sambangi KKP RI dan DKPKP DKI Jakarta-Ist-

Ia menjelaskan, adapun untuk luasan lahan disesuaikan dengan berbagai kriteria minimal 17 hektar yang merupakan program tambak udang klaster.

Terpisah, guna menambah informasi tentang pengelolaan UPTD Kelautan dan Perikanan, Herman Suhadi didampingi Beliadi dan Hellyana, Wakil Ketua DPRD beserta Komisi II menyambangi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Jumat 6 September 2024.

Herman Suhadi, menitikberatkan pada bagaimana potensi untuk mendorong peningkatan PAD dari sektor perikanan sebagai masukan bagi babel yang juga merupakan daerah penghasil ikan.

Khairinal selaku Ketua Subkelompok perikanan tangkap manyampaikan bahwa dalam meningkatkan pendapat daerah, pada Unit Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, DKPKP DKI Jakarta menerapkan Perda No 1 Tahun 2024.

Pmprov DKI memungut retribusi dari penyediaan tempat pelelangan ikan, retribusi pelayanan jasa kepelabuhan, retribusi pelayanan penyebrangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan di air.

Maka, dengan adanya Perda itu, persentase kenaikan target retribusi sebesar 15 persen dengan perbandingan besaran tarif retribusi pemakaian fasilitas pendaratan dan TPI dengan tarif PNPB pasca produksi.

Ia memberikan, contoh tonnase kapal kapasitas sampai dengan 60 GT(alat tangkap bouke ami) dengan jumlah hasil tangkapan 10.000 kilogram dikenakan tarif PNPB Pasca produksi senilai Rp 20 juta dan tonnase kapal lebih dari 60GT senilai Rp 40 juta.

Sekarang, Pemprov DKI juga banyak mengambangkan potensi kelautan menjadi destinasi wisata kepulauan dan didukung dengan sarana transportasi kapal penyebrangan di Sunda Kelapa yang dikelola ASDP dan penyebrangan komersil milik swasta di Ancol.

Karena itu, Herman mengapresiasi, langkah-langkah pemprov DKI jakarta guna meningkatan potensi pajak daerah dari sektor kelautan melalui Perda No 1 Tahun 2024 pada unit pengelola pelabuhan perikanan.

"langkah ini (DKI) tentunya dapat menjadi masukan bagi unit Pengelola pelabuhan Perikanan di Babel dalam meningkatkan potensi PAD," tandasnya.

dorong potensi laut, dprd babel sambangi kkp ri dan dkpkp dki jakarta                            jakarta, belitongekpres.com - dprd provinsi kepulauan babel menyambangi kkp ri dan dinas ketahanan pangan, kelautan dan pertanian provinsi dki jakarta, guna mendorong potensi sumber laut.
sebab, sebagai daerah kepulauan yang dikelilingi oleh laut, bangka belitung atau memiliki sumber daya laut laut yang melimpah salah satunya sumber daya perikanan. 
apalagi, saat ini budi daya udang merupakan salah satu sumber ekonomi yang sedang berkembang, babel juga cukup baik dan terus berupaya dalam mensupport potensi tersebut. 
ketua dprd babel herman suhadi bersama komisi ii berkunjung ke dirjen budidaya kkp guna mendapatkan saran dan masukkan guna mendorong peningkatan potensi budidaya udang.
baca juga:musim kemarau 2024, bpbd babel tangani 55 kasus karhutla
baca juga:pencurian kotak amal masjid terekam cctv, pelaku ditangkap
menurut herman suhadi, mereka mendapat informasi bahwa kkp ri didukung oleh asian development bank (adb) yang mempunyai program dalam membantu budidaya laut seperti yang telah di peroleh oleh kebumen, sulawesi, dan aceh.
"pada kamis lalu kami sudah ke kkp ri dan dkpkp dki jakarta. dalam hal ino babel juga ingin memperoleh bantuan program tersebut serta prosedurnya," kata herman suhadi dalam keterangannya kepada belitong ekspres, selasa 10 september 2024.
ia menjelaskan, saat ini babel budidaya tambak udang didominasi oleh tambak udang swasta yang dimiliki oleh perusahaan sedangkan untuk tambak rakyat dikelola oleh gapoktan. 
semantara itu, nono, direktur rumput laut ditjen perikanan budidaya menyampaikan, bahwa bantuan program terbuka untuk setiap daerah dengan melengkapi beberapa persyaratan yang telah ditentukan. 
baca juga:khawatir ekonomi babel: dprd bahas pembekuan jamkrida dan solusi alternatif
baca juga:bappemperda dprd babel dorong penetapan kawasan konservasi laut
maka, hanya dengan pengajuan proposal yang kemudian akan mereka tindaklanjuti dengan survey kelayakan daerah.
"setelah itu apabila memenuhi kriteria akan diberikan bantuan termasuk juga bantuan alat eskavator melalui kabupaten atau kota," katanya.
ia menjelaskan, adapun untuk luasan lahan disesuaikan dengan berbagai kriteria minimal 17 hektar yang merupakan program tambak udang klaster.
terpisah, guna menambah informasi tentang pengelolaan uptd kelautan dan perikanan, herman suhadi didampingi beliadi dan hellyana, wakil ketua dprd beserta komisi ii menyambangi dinas ketahanan pangan, kelautan dan pertanian provinsi dki jakarta, jumat 6 september 2024.
baca juga:ekspor timah dan nontimah babel juli 2024 turun drastis
baca juga:rudianto tjen kembali gelar operasi katarak di bangka belitung, ini jadwalnya
herman suhadi, menitikberatkan pada bagaimana potensi untuk mendorong peningkatan pad dari sektor perikanan sebagai masukan bagi babel yang juga merupakan daerah penghasil ikan. 
khairinal selaku ketua subkelompok perikanan tangkap manyampaikan bahwa dalam meningkatkan pendapat daerah, pada unit pengelolaan pelabuhan perikanan, dkpkp dki jakarta menerapkan perda no 1 tahun 2024.
pmprov dki memungut retribusi dari penyediaan tempat pelelangan ikan, retribusi pelayanan jasa kepelabuhan, retribusi pelayanan penyebrangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan di air.
maka, dengan adanya perda itu, persentase kenaikan target retribusi sebesar 15 persen dengan perbandingan besaran tarif retribusi pemakaian fasilitas pendaratan dan tpi dengan tarif pnpb pasca produksi. 
ia memberikan, contoh tonnase kapal kapasitas sampai dengan 60 gt(alat tangkap bouke ami) dengan jumlah hasil tangkapan 10.000 kilogram dikenakan tarif pnpb pasca produksi senilai rp 20 juta dan tonnase kapal lebih dari 60gt senilai rp 40 juta.
baca juga:dprd babel setujui rancangan apbd perubahan 2024
baca juga:data asn pemprov babel bocor ke publik, bkpsdmd bergerak cepat
sekarang, pemprov dki juga banyak mengambangkan potensi kelautan menjadi destinasi wisata kepulauan dan didukung dengan sarana transportasi kapal penyebrangan di sunda kelapa yang dikelola asdp dan penyebrangan komersil milik swasta di ancol. 
karena itu, herman mengapresiasi, langkah-langkah pemprov dki jakarta guna meningkatan potensi pajak daerah dari sektor kelautan melalui perda no 1 tahun 2024 pada unit pengelola pelabuhan perikanan. 
"langkah ini (dki) tentunya dapat menjadi masukan bagi unit pengelola pelabuhan perikanan di babel dalam meningkatkan potensi pad," tandasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Belitong Ekspres 20 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan