Kasus Korupsi PT PTBBI, Sanem Terima Uang untuk Bayar Hutang

Reporter: Reza Hanafi |

Editor: Yudiansyah |

Kamis , 11 Jan 2024 - 22:14

Mantan Bupati Belitung, Sahani Saleh--

Hakim Irwan Munir lalu menguraikan jika uang yang diterima mantan Bupati Belitung Sanem berasal dari penyertaan modal itu, bukan duit pribadi terdakawa Iskandar Rosuls selaku Dirut PT PTBBI.

Konyolnya lagi ternyata perusahaan BUMD PT Pelabuhan Tanjung Batu Belitung juga belum ada untung sama sekali, bahkan buntung alias merugi. "Saya tidak pernah minta yang mulia," kelitnya lagi."Tapi saudara tak minta tapi menerima," sanggah Irwan Munir.

Sanem kembali bersumpah menyebut nama tuhan."Saya menerima, tapi saya tak menggunakan uang itu. Demi Allah, cuma saya simpan. Uang itu telah saya kembalikan ke Kejaksaan," ungkap Sanem.

Adapun dua terdakwa terjerat dalam kasus penyimpangan pengelolaan keuangan BUMD PT Pelabuhan Tanjong Batu Belitong Indonesia (PT PTBBI) tahun anggaran 2015-2019. Akibatnya kerugian negara mencapai lebih dari 1 miliar rupiah.

Dua terdakwa yang menjadi pesakitan di muka sidang Pengadilan Tipikor Pangkalpinang, yaitu Iskandar Rosul selaku direktur utama (Dirut) PT PTBBI dan terdakwa Yudi Hartono selaku direktur operasional.

JPU Kejari Belitung Anggoro Arif Wicaksono, dalam dakwaan mengungkap jika tahun 2015 Pemda Belitung telah menggelontorkan penyertaan modal sebesar Rp5 miliar dan modal dari pihak swasta sekitar Rp250 juta.

Pemberian modal tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kepelabuhan. Dengan harapan Pelabuhan Tanjung Batu dapat menggerakan perekonomian dan berkontribusi terhadap daerah.

Akan tetapi, faktanya uang penyertaan modal itu malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Tak hanya itu, juga dipinjamkan ke sejumlah perusahaan lain. Yakni PT Mega Karya Cemindo (MKC), PT Billiton Industrial Global (BIG), PT Next Biliton Indonesia (NBI) dan KOP.

Kemudian, membuat bukti-bukti pertanggungjawaban laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Serta tidak melengkapi bukti yang lengkap dan sah dalam penggunaan dana Penyertaan modal PT Pelabuhan Tanjong Batu Belitung.

Dari hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), kasus korupsi tersebut ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1.285.902.356.

Dalam kasus ini, kedua terdakwa Iskandar Rosul dan Yudi Hartono dijerat dengan primair pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 undang-undang (UU) nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

kasus korupsi pt ptbbi, sanem terima uang untuk bayar hutang                            belitongekspres.com, pangkalpinang - mantan bupati belitung, sahani saleh diduga menerima aliran uang kasus tindak pidana korupsi (tipikor) pt pelabuhan tanjung batu belitung indonesia (pt ptbbi).
oleh karena itu, bupati belitung periode 2018-2023 dihadirkan sebagai saksi dugaan kasus korupsi yang menjerat dua terdakwa di pengadilan tipikor pangkalpinang, kamis11 januari 2024.
akibat penyimpangan pengelolaan keuangan pt ptbbi tahun 2015-2019, kerugian negara mencapai sebesar rp1.285.902.356. kerugian negara ini berdasarkan hasil audit bpkp bangka belitung (babel).
dalam persidangan mantan bupati belitung yang akrab disapa sanem dicecar habis-habisan oleh majelis soal penerimaan aliran uang senilai rp488 juta dari terdakwa iskandar rosul selaku dirut pt ptbbi.
oleh hakim ketua irwan munir, mantan bupati belitung sanem langsung dicecar ada tidaknya menerima sejumlah aliran uang tersebut. awalnya sanem sempat mengelak. "tidak ada yang mulia," kata sanem.
lantas bupati belitung yang baru seminggu lepas jabatan disinggung hakim irwan munir soal uang sebesar rp 100 juta dari terdkawa iskandar rosul. dalih sanem uang itu untuk membayar hutang pribadinya.
baca juga:pps tanjung binga gelar pra bimtek calon kpps
baca juga:rekrutmen pegawas tps belitung, jumlah pelamar capai 587 orang
kemudian, hakim irwan munir juga menyentil jika itu uang dari perusahaan bumd pt pelabuhan tanjung batu belitung. "boleh atau tidak sanem menerimanya itu," tanya irwan munir seraya mendesak. 
mendapat cecaran dari hakim, akhirnya sanem hanya pasrah dan akui selaku bupati belitung tidak boleh menerima aliran uang tersebut. "terus apalagi yang saudara terima," tanya irwan munir lagi. 
menjawab pertanyaan sanem mengakui menerima uang rp 388 juta, tapi hanya berupa pinjaman dan bersumpah tidak memakai uang tersebut. bahkan ia mencoba membela diri tidak pernah meminta. "saya tidak pernah minta pak hakim," sebutnya.
meski sanem membela diri, hakim irwan munir tidak kehilang akal dan terus mencecar bupati belitung periode 2018-2023 itu. "walau saudara gak pernah minta, boleh gak sebagai bupati menerimanya," tanya hakim. "tidak boleh," jawabnya dengan nada berat.
hakim pun terus mencecar soal uang yang diterima sanem bersumber dari keuntungan perusahaan pt pelabuhan tanjung batu belitung atau dari mana. akan tetapi sanem tidak sa menjawab pertanyaan itu.
baca juga:sidang kasus korupsi pt ptbbi, caleg pdip terima uang ratusan juta 
baca juga:aksi damai di dprd belitung, tuntutan massa fpmb: cabut izin pt foresta
hakim irwan munir lalu menguraikan jika uang yang diterima mantan bupati belitung sanem berasal dari penyertaan modal itu, bukan duit pribadi terdakawa iskandar rosuls selaku dirut pt ptbbi.
konyolnya lagi ternyata perusahaan bumd pt pelabuhan tanjung batu belitung juga belum ada untung sama sekali, bahkan buntung alias merugi. "saya tidak pernah minta yang mulia," kelitnya lagi."tapi saudara tak minta tapi menerima," sanggah irwan munir. 
sanem kembali bersumpah menyebut nama tuhan."saya menerima, tapi saya tak menggunakan uang itu. demi allah, cuma saya simpan. uang itu telah saya kembalikan ke kejaksaan," ungkap sanem.
adapun dua terdakwa terjerat dalam kasus penyimpangan pengelolaan keuangan bumd pt pelabuhan tanjong batu belitong indonesia (pt ptbbi) tahun anggaran 2015-2019. akibatnya kerugian negara mencapai lebih dari 1 miliar rupiah.
dua terdakwa yang menjadi pesakitan di muka sidang pengadilan tipikor pangkalpinang, yaitu iskandar rosul selaku direktur utama (dirut) pt ptbbi dan terdakwa yudi hartono selaku direktur operasional.
baca juga:penerbangan malam ke belitung disambut positif, bangkitkan gairah pariwisata 
baca juga:barang bukti narkoba, sabu ternyata milik dpo polres belitung
jpu kejari belitung anggoro arif wicaksono, dalam dakwaan mengungkap jika tahun 2015 pemda belitung telah menggelontorkan penyertaan modal sebesar rp5 miliar dan modal dari pihak swasta sekitar rp250 juta.
pemberian modal tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kepelabuhan. dengan harapan pelabuhan tanjung batu dapat menggerakan perekonomian dan berkontribusi terhadap daerah.
akan tetapi, faktanya uang penyertaan modal itu malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. tak hanya itu, juga dipinjamkan ke sejumlah perusahaan lain. yakni pt mega karya cemindo (mkc), pt billiton industrial global (big), pt next biliton indonesia (nbi) dan kop. 
kemudian, membuat bukti-bukti pertanggungjawaban laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. serta tidak melengkapi bukti yang lengkap dan sah dalam penggunaan dana penyertaan modal pt pelabuhan tanjong batu belitung.
dari hasil audit oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi kepulauan bangka belitung (babel), kasus korupsi tersebut ditemukan kerugian negara sebesar rp 1.285.902.356.
dalam kasus ini, kedua terdakwa iskandar rosul dan yudi hartono dijerat dengan primair pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 undang-undang (uu) nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. 
baca juga:cabuli keponakan istri, de divonis 10 tahun penjara
baca juga:modus jadi dukun, er tiduri anak di membalong
kedua terdakwa dinilai tim jpu kejari belitung telah melalukan tindak pidana korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum. yakni bertentangan dengan: undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 3 yakni keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 4 ayat (1).
yakni:  perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres Edisi 12 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan