Aksi Damai di DPRD Belitung, Tuntutan Massa FPMB: Cabut Izin PT Foresta

Reporter: Dodi Pratama |

Editor: Yudiansyah |

Selasa , 09 Jan 2024 - 22:57

Massa dari Membalong membentangkan spanduk tuntutan di depan Gedung DPRD Belitung, yang salah satunya cabut izin PT Foresta Lestari Dwikarya--

BELITONGEKSPRES.COM, TANJUNGPANDAN - Massa Forum Perjuangan Masyarakat Belantu (FPMB) Membalong melakukan aksi damai di Kantor DPRD Belitung di Jalan Anwar, Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjungpandan.

Kurang lebih sebanyak 800 massa masyarakat Kecamatan Membalong yang membentang sejumlah spanduk tuntutan hadir saat aksi di halaman Gedung DPRD Belitung, Selasa 9 Januari 2024.

Aksi damai dimulai pukul 10.00 WIB. Massa datang membawa atribut spanduk maupun baliho dengan berbagai macam tulisan tuntutan kepada wakil rakyat. Salah satunya cabut izin PT Foresta Lestari Dwikarya.

Kedatangan ratusan masyarakat dari Kecamatan Membalong disambut oleh Wakil Ketua DPRD Belitung Budi Prasetyo bersama beberapa anggota dewan lainnya dan pihak pengamanan.

Sekitar 1 jam massa berorasi menyampai tuntutaan, perwakilan massa diajak beraudiensi dengan Ketua DPRD Belitung Ansori beserta jajaran dan Pj Bupati Belitung Yuspian di ruang rapat DPRD.

Korlap sekaligus penanggung jawab FPMB, Minggu mengatakan, aksi ini dilakukan mengingat jadwal agenda sidang pembacaan vonis 11 Pejuang Keadilan Membalong yang dikriminalisasi oleh PT Foresta semakin dekat.

Tentunya, apapun vonis yang akan dbacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan akan turut menjadi penentu untuk semua orang yang sedang memperjuangkan kehidupan yang lebih baik, adil dan sejahtera.

"Kita minta bagaimana cara dan upaya, kami anggap 11 masyarakat kami yang ditahan ini bukan penjahat. Tapi mereka orang-orang yang memperjuangkan hak-hak keadilan untuk masyarakat yang terdampak PT Foresta Lestari Dwikarya," kata Minggu dalam aundiensi itu.

Selain itu, Minggu mengatakan, pada 29 Desember 2023 mereka telah menerima salinan PDF rekomendasi rekomendasi panitia khusus DPRD Babel tentang Stabilitas Harga TBS Kelapa Sawit dan Syarat Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit di Bangka Belitung.

"Di sini tercatat ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PT Foresta Lestari Dwikarya sejak mereka berdiri di 7 desa termasuk Desa Cerucuk dan Kelakak Usang yang ada di luar Membalong," sebutnya.

Maka dari itu, hingga sekarang banyak hal yang tidak pernah direalisasikan oleh PT Foresta Lestari Dwikarya tersebut. Sehingga dari poin-poin pansus itu ada beberapa hal termasuk pencabutan izin PT Foresta.

aksi damai di dprd belitung, tuntutan massa fpmb: cabut izin pt foresta                            belitongekspres.com, tanjungpandan - massa forum perjuangan masyarakat belantu (fpmb) membalong melakukan aksi damai di kantor dprd belitung di jalan anwar, kelurahan lesung batang, kecamatan tanjungpandan.
kurang lebih sebanyak 800 massa masyarakat kecamatan membalong yang membentang sejumlah spanduk tuntutan hadir saat aksi di halaman gedung dprd belitung, selasa 9 januari 2024.
aksi damai dimulai pukul 10.00 wib. massa datang membawa atribut spanduk maupun baliho dengan berbagai macam tulisan tuntutan kepada wakil rakyat. salah satunya cabut izin pt foresta lestari dwikarya.
kedatangan ratusan masyarakat dari kecamatan membalong disambut oleh wakil ketua dprd belitung budi prasetyo bersama beberapa anggota dewan lainnya dan pihak pengamanan.
sekitar 1 jam massa berorasi menyampai tuntutaan, perwakilan massa diajak beraudiensi dengan ketua dprd belitung ansori beserta jajaran dan pj bupati belitung yuspian di ruang rapat dprd.
baca juga:pansus dprd babel telah keluarkan rekomendasi, beliadi: pt foresta bisa ditindak
baca juga:tuan rumah popda babel 2024, dispora belitung tinjau venue pertandingan 
korlap sekaligus penanggung jawab fpmb, minggu mengatakan, aksi ini dilakukan mengingat jadwal agenda sidang pembacaan vonis 11 pejuang keadilan membalong yang dikriminalisasi oleh pt foresta semakin dekat. 
tentunya, apapun vonis yang akan dbacakan oleh majelis hakim pengadilan negeri tanjungpandan akan turut menjadi penentu untuk semua orang yang sedang memperjuangkan kehidupan yang lebih baik, adil dan sejahtera. 
"kita minta bagaimana cara dan upaya, kami anggap 11 masyarakat kami yang ditahan ini bukan penjahat. tapi mereka orang-orang yang memperjuangkan hak-hak keadilan untuk masyarakat yang terdampak pt foresta lestari dwikarya," kata minggu dalam aundiensi itu.
selain itu, minggu mengatakan, pada 29 desember 2023 mereka telah menerima salinan pdf rekomendasi rekomendasi panitia khusus dprd babel tentang stabilitas harga tbs kelapa sawit dan syarat perizinan perkebunan kelapa sawit di bangka belitung.
"di sini tercatat ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pt foresta lestari dwikarya sejak mereka berdiri di 7 desa termasuk desa cerucuk dan kelakak usang yang ada di luar membalong," sebutnya.
maka dari itu, hingga sekarang banyak hal yang tidak pernah direalisasikan oleh pt foresta lestari dwikarya tersebut. sehingga dari poin-poin pansus itu ada beberapa hal termasuk pencabutan izin pt foresta.
baca juga:pengacara minta 3 terdakwa dibebaskan, atas tuntutan kasus pt foresta
baca juga:penerbangan malam ke belitung disambut positif, bangkitkan gairah pariwisata 
"maksud kami marilah kita sama-sama memperjuangkan hal-hal tersebut, tolong bantu kami (masyarakat membalong), kawal kami dan kami tidak terpeleset dan salah jalan," pinta minggu.
audiensi berlangsung cukup alot, sekitar dua jam berada di dalam ruang dprd, masing-masing korlap saling menyampaikan masukan dan begitu juga pj bupati yuspian, ketua dprd belitung ansori, beserta anggota lainnya.
kemudian, sekira pukul 13:00 wib, pj bupati belitung yuspian bersama ketua dprd bersama perwakilan masyarakat fpmb keluar gedung dan menemui masyarakat serta menyampaikan hasil audiensi tersebut.
sementara itu, ketua dprd belitung ansori mengatakan, hasil bersama yang telah disepakati dengan korlap perwakilan, bahwa mereka akan terus berjuang menindaklanjuti hal-hal yang disampaikan masyarakat.
"kita akan perjuangkan sesuai mekanisme dan aturan negara republik indonesia dan itulah komitmen kami bersama pj bupati belitung," kata ketua dprd belitung di hadapan massa.
ansori berpesan, kepada korlap agar terus berkomunikasi dan berkordinasi bersama-sama hingga persoalan itu selesai. sehingga jangan sampai masyarakat bersikap anarkis dan terus berkoordinasi.
sementara itu, pj bupati belitung yuspian mengatakan, mereka akan menindaklanjuti itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dalam hal itu secara teknis akan meminta perwakilan masyarakat membalong sekitar 3 orang untuk bersama-sama menemui pihak-pihak yang berwenang.
"kita sama-sama ke jakarta, bersama anggota dewan dan perwakilan bapak dan ibu masyarakat membalong , biar nanti mendengar seperti apa persoalan ini terkaitan dengan pencabutan izin," kata yuspian.
ia melanjutkan, terkait nasib 11 rekan-rekan yang sedang menjalani proses hukum, ia selalu ketua forkopimda telah menyepakati bahwa akan segera melakukan rapat koordinasi. sebelum, putusan vonis pengadilan terjadi.
"kita akan rapatkan, dan sampaikan serta masuk agenda pembahasan dalam forkopimda. jadi mudah-mudahan hasil yang terbaik untuk rekan-rekan kita yang 11 orang itu dapat terlaksana sebagaimana keinginan bapak dan ibu semuanya," tandasnya.
kemudian, aksi damai massa forum perjuangan masyarakat belantu (fpmb) membalong ditutup dengan doa bersama di depan kantor dprd kabupaten belitung.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres Edisi 10 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan