Menkeu: Anggaran Pemilu Terealisasi 71,9 Persen

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran pemilu telah terealisasi sebesar 71,9 persen per April 2024, yakni Rp27,5 triliun dari pagu Rp38,3 triliun.

“Sekarang realisasi sudah 71,9 persen dari pagu Rp38,3 triliun untuk pemilu 2024, termasuk termasuk dalam pilkada yang sebagian dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin 27 Mei 2024.

Penyaluran melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tercatat sebesar Rp25,2 triliun. Anggaran digunakan untuk honorarium badan Adhoc, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, kebutuhan sarana teknologi informasi (IT).

Anggaran itu juga digunakan untuk operasional dan honorarium pengawas Adhoc, pengawasan logistik pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, hingga penanganan pelanggaran dan penetapan hasil Pemilu 2024.

BACA JUGA:Tingkatkan Ekonomi Kreatif, Babel Latih 30 UMKM Olah Cokelat

Alokasi APBN untuk pemilu 2024 juga disalurkan melalui 14 kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp2,3 triliun.

Anggaran itu dimanfaatkan untuk pengamanan Pemilu serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemenuhan alat material khusus (Almatsus) pengamanan pemilu, layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu hingga operasi keamanan siber dan sandi event pemilu.

Kemudian, untuk penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif serta PHPU presiden dan wakil presiden, pemantauan persidangan perkara pemilu, rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas pemilu dan pilkada, hingga supervisi permasalahan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemilu.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan anggaran pemilu telah disiapkan sejak 2022, di mana realisasi pada 2022 sebesar Rp3,1 triliun dan realisasi sementara 2023 sebesar Rp29,9 triliun.

BACA JUGA:Konstitusi Melindungi Kearifan Lokal Demi Anak Cucu Kita

“Kita lihat belanja pemilu itu sebenarnya sudah dimulai tahun 2022 dan bertingkat, puncaknya pada tahun ini saat tahun pemilu,” ujar Sri Mulyani.