Mengenal Apa itu Hak Angket, Ini Penjelasannya

mengenal apa itu hak angket, ini penjelasannya belitongekspres.com, jakarta - usulan untuk menggunakan hak angket sedang menjadi topik yang hangat dibahas.  perbincangan ini didorong oleh dua kubu, yaitu tim nomor urut 01 yang diwakili oleh calon presiden dan wakil presiden anies baswedan dan muhaimin iskandar, serta tim nomor urut 03 yang diwakili oleh calon presiden dan wakil presiden ganjar pranowo dan mahfud md, terkait dengan terpilihnya tim nomor urut 02 yang dipimpin oleh prabowo subianto dan gibran rakabuming. mereka berharap agar hak tersebut didukung oleh partai-partai koalisi yang mendukung mereka di dpr, dengan tujuan untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. pertanyaannya, apa sebenarnya hak angket? menurut definisi resmi dari dewan perwakilan rakyat (dpr), hak angket adalah: hak dpr dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama terkait dengan fungsi pengawasan, dpr memiliki 3 (tiga) hak, yaitu: baca juga:anomali data pemilu terdeteksi 1.223 tps, kpu sudah lakukan perbaikan baca juga:profil hadi tjahjanto, mantan panglima tni yang gantikan mahfud md jadi menko polhukam hak interpelasi: dpr dapat meminta penjelasan dari pemerintah mengenai kebijakan yang dianggap penting dan strategis serta memiliki dampak luas dalam masyarakat, bangsa, dan negara. hak angket: dpr berhak melakukan penyelidikan terhadap penerapan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis, dan memiliki dampak luas dalam masyarakat, bangsa, dan negara, yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan. hak menyatakan pendapat: dpr dapat menyatakan pendapat terkait: kebijakan pemerintah atau peristiwa luar biasa dalam negeri atau internasional. tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket. dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik itu berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela, serta ketidakmemenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. mekanisme pengajuan hak angket baca juga:sirekap eror, rekapitulasi manual dihentikan, partai buruh: tidak ada hubungannya baca juga:besaran santunan petugas pemilu yang meninggal dunia, dari rp10 juta hingga rp36 juta dikutip dari sumber resmi universitas muhammadiyah sumatera utara, berdasarkan pasal 177 uu nomor 27 tahun 2009 tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd, terdapat beberapa langkah yang harus diikuti untuk mengajukan hak angket: 1. minimal 25 anggota parlemen dari lebih dari satu fraksi: untuk mengajukan hak angket, minimal dibutuhkan dukungan dari 25 anggota parlemen yang berasal dari lebih dari satu fraksi di dpr. 2. penyampaian permohonan dengan rincian yang jelas: permohonan untuk hak angket harus disampaikan dengan rincian mengenai kebijakan atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki, serta alasan-alasannya secara terperinci. 3. daftar nama dan tanda tangan: permohonan harus mencantumkan daftar nama dan tanda tangan semua anggota yang mengajukan hak angket beserta fraksinya. baca juga:perolehan suara komeng tak terbendung di dpd jawa barat baca juga:melati erzaldi lolos ke senayan, hasil quick count trias politika strategis 4. pertimbangan di sidang paripurna: permohonan hak angket kemudian akan dipertimbangkan di sidang paripurna untuk menentukan apakah akan diterima atau ditolak. 5. panggilan saksi: jika hak angket disetujui, panitia hak angket berwenang untuk memanggil warga negara indonesia atau orang asing yang berdomisili di indonesia untuk memberikan keterangan.

Tag

• # dpr
• # hak angket
• # anies baswedan
• # prabowo subianto
• # ganjar pranowo
• # mahfud md

Share

• 
• 
• 
• 
•