Pergi ke Jepang Tanpa Izin, Lucky Hakim Akan Temui Dedi Mulyadi dan Mendagri Tito Karnavian

BELITONGEKSPRES.COM - Ketidakhadiran Bupati Indramayu Lucky Hakim karena berlibur ke Jepang di tengah masa cuti Lebaran menuai sorotan, bukan hanya karena absennya di tengah tanggung jawab sebagai kepala daerah, tetapi juga karena perjalanannya dilakukan tanpa izin resmi dari Gubernur Jawa Barat maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tindakan tersebut dinilai mengabaikan prosedur administratif yang menjadi bagian dari etika jabatan publik. Meski sedang dalam masa cuti bersama, sebagai pejabat negara, setiap pergerakan dinas maupun pribadi yang dilakukan ke luar negeri wajib mendapat persetujuan dari otoritas terkait.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengonfirmasi bahwa Lucky Hakim telah mengakui kekeliruannya. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima permohonan maaf secara langsung dari sang bupati.

“Benar, Pak Bupati sudah berkomunikasi langsung dengan saya. Ia mengakui tidak mengajukan izin dan telah menyampaikan permintaan maaf,” ujar Bima Arya kepada media, Senin 7 April.

BACA JUGA:Usai Libur Lebaran 2025, PANRB Tegaskan Sanksi untuk ASN yang Mangkir

BACA JUGA:Wapres Gibran Pantau Arus Balik Lebaran 2025 dari Pusat Kendali Lalu Lintas di Bekasi

Dalam keterangannya, Lucky Hakim menjelaskan bahwa ia berangkat ke Jepang usai melaksanakan kegiatan open house bersama masyarakat Indramayu. Ia menambahkan bahwa keberangkatannya berlangsung dalam masa cuti bersama dan dirinya akan kembali ke Indonesia pada 7 April 2025.

Menanggapi reaksi publik dan pemerintah, Lucky Hakim menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab secara langsung. Ia berjanji akan menghadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setibanya di Tanah Air.

"Setelah kembali ke Indonesia, saya akan menjelaskan semuanya langsung kepada Pak Gubernur dan Pak Mendagri," kata Lucky Hakim, menutup keterangannya.

Kejadian ini menjadi pengingat penting bahwa integritas dan transparansi harus selalu dikedepankan oleh pejabat publik. Tak hanya menjalankan aturan, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat dalam setiap langkah yang diambil termasuk saat sedang berlibur. (beritasatu)