Honorer BPN Belitung Terjerat Pemalsuan Surat, Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Beby

Reporter: Ainul Yakin |

Editor: Yudiansyah |

Rabu , 12 Mar 2025 - 23:15

Suasana sidang eksepsi Beby, Honorer BPN Belitung yang terjerat kasus pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Rabu 12 Maret 2025-Ainul Yakin/BE-

Dan juga tidak tercatat dalam aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada Kantor BPN Belitung.

Atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Sulastri mengalami kerugian sejumlah Rp 40 juta. Selain itu, perbuatan terdakwa juga mengakibatkan kredibilitas buruk terhadap pelayanan Kantor BPN Belitung dan Kantor PPAT an Mersi Yasmin, S.H., M.Kn.

Yakni atas perbuatan terdakwa yang memalsukan Setipikat Hak milik Nomor 164 seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu yang bukan secara resmi diterbitkan lembaga yang berwenang.

Usai mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Belitung, Penasihat Hukum Terdakwa yakni Ricky SH mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut.

Ricky mengatakan, uraian surat dakwaan penuntut umum tidak terdapat adanya persesuaian antara delik yang didakwakan dengan rangkaian peristiwa pidana.

Sehingga surat dakwaan tidak terang atau kabur (obscuurlibel). Dengan tidak cermatnya penuntut umum mendakwakan suatu delik perbuatan maka terdakwa sebagai subjek hukum tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Ricky meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang diketuai Beni Wijaya, agar menerima dan mengabulkan nota keberatan penasihat hukum terdakwa, pada putusan sela.

Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM - 02 / TJPAN / Enz.2 / 02 / 2025 tanggal 21 Februari 2025 atas nama Terdakwa Beby Novega Alias Beby tidak dapat diterima atau batal demi hukum.

"Menetapkan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak dapat dilanjutkan. Membebaskan terdakwa segala dakwaan. Dan membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara," pintanya.

JPU Kejari Belitung mengatakan, dalam dakwaan tersebut Jaksa menilai benar. Seperti uraian yang cermat dan juga lengkap, sesuai Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Surat dakwaan juga telah memenuhi delik materil dan formil.

"Oleh karena itu, kami meminta majelis hakim menolak ekspresi dari terdakwa. Dan melanjutkan ke pembuktian, " katanya. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda putusan sela.

honorer bpn belitung terjerat pemalsuan surat, jaksa minta hakim tolak eksepsi beby                            tanjungpandan, belitongekspres.com - jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri belitung, meminta pengadilan negeri tanjungpandan, menolak ekspresi terdakwa beby novega dan melanjutkan ke agenda pembuktian. 
hal itu, diungkapkan jpu kejari belitung indar sh saat sidang yang mengagendakan tanggapan eksepsi terdakwa pemalsuan surat tersebut di pengadilan negeri tanjungpandan, rabu 12 maret 2025.
deby terjerat kasus pemalsuan surat saat bekerja sebagai honorer di kantor agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn) belitung (kantor bpn kabupaten belitung). 
sebelumnya, dalam perkara ini kejari belitung mendakwa wanita berjilbab itu dengan pasal berlapis. yakni primer pasal 264 ayat (1) ke-1 kuhpidanan. subsider pasal 263 ayat (1) kuhpidana. 
baca juga:baznas belitung buka layanan konsultasi, ini tujuannya
sebab dia diduga melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan. atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.
yaitu dengan maksud untuk memakai, menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.
jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat yang dilakukan terhadap akta-akta otentik yang dilakukan terdakwa. 
peristiwa bermula pada tahun 2011 silam. saat itu orang tua dari saksi mersi yasmin yaitu ahmad shevi menjual objek tanah dengan sertipikat hak milik nomor 164 kepada susastra dengan nilai sejumlah rp160 juta. 
baca juga:kasus penyelundupan timah di belitung, polda babel tetapkan 14 orang tersangka
pembayaran dilakukan dua kali. lalu pada bulan november 2014 ahmad shevi meninggal dunia. setelah itu, terhadap objek tanah tersebut diwariskan kepada anaknya yaitu saksi mersi yasmin.
yakni dengan status transaksi objek tanah dengan sertipikat hak milik nomor 164 belum selesai balik nama kepada susastra.
pada tahun 2022 setelah transaksi jual-beli objek tanah dengan sertipikat hak milik nomor 164 telah selesai. lalu, januari 2022 susastra melakukan balik nama serfipikat langsung atas nama anaknya yaitu suchaini.
yaitu dengan cara menghubungi terdakwa yang saat itu, pegawai honorer di kantor agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn) kabupaten belitung (kantor bpn belitung). 
baca juga:bazar daging ayam segar desa perawas diserbu pembeli, 150 kg ludes terjual
setelah itu, terdakwa memberikan arah kepada susastra untuk melengkapi berkas permohonan balik nama sertipikat. 
pada bulan februari 2022, susastra menyerahkan seluruh proses permohonan balik nama sertipikat melalui anaknya yaitu saksi sulastri. 
terdakwa menerima seluruh kelengkapan berkas permohonan balik nama sertipikat. dokumen asli setipikat hak milik nomor 164 dari saksi sulastri ditambah dengan uang sejumlah rp 40 juta. 
itu untuk biaya pengurusan balik nama sertipikat tersebut. pada tahun 2023 balik nama sertipikat tersebut tidak kunjung selesai. lalu, susastra terus menanyakan proses dan perkembangannya kepada terdakwa.
baca juga:pasca penangkapan 22 ton timah ilegal, rumah di belitung digerebek polisi?
akan tetapi terdakwa tidak memberitahu maupun menyelesaikan pengurusan balik nama sertipikat tersebut.
selanjutnya pada bulan mei 2023 hingga juni 2023 terdakwa dengan maksud seolah-olah telah diproses balik nama yang isinya benar dan tidak dipalsu terhadap setipikat hak milik nomor 164.
terdakwa menuliskan sendiri di lembar pencatatan peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusannya pada setipikat hak milik nomor 164 dalam kolom sebab perolehan bahwa "akta jual beli ppat mersi yasmin,s.h.,m.kn no 21/2023/tgl 26-01-2023".
dan kolom nama yang berhak dan pemegang hak-hak lainnya bahwa "suchairil tanggal lahir 27 april 1981", tanpa melalui proses secara berjenjang melalui pejabat yang berwenang. 
baca juga:target retribusi parkir tepi jalan di belitung 2025 naik, dishub optimis tercapai
seperti tanpa diinput pada aplikasi kkp (komputerisasi kantor pertanahan) serta tanpa melalui proses pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) atau dengan kata lain tanpa melalui standar operasional prosedur (sop) yang berlaku pada kantor atr/bpn kabupaten belitung.
pada sekira bulan februari 2024, terdakwa menyerahkan setipikat hak milik nomor 164 yang seolah-olah telah diproses balik nama atas nama suchairil kepada susastra, dengan menyatakan bahwa proses balik nama tersebut telah selesai.
akan tetapi, saksi sulastri merasa curiga terhadap setipikat hak milik nomor 164 yang telah diberikan oleh terdakwa. pasalnya, pada lembar pencatatan peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusannya ditulis tangan, serta tidak ada bukti pembayaran pajak. 
lalu sulastri mendatangi kantor bpn belitung untuk memastikan kebenarannya. setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa balik nama setipikat hak milik nomor 164 tidak tercatat dalam buku tanah. 
baca juga:ditkrimsus polda babel amankan 22 ton timah ilegal di pelabuhan belitung, siapa pemiliknya?
dan juga tidak tercatat dalam aplikasi kkp (komputerisasi kantor pertanahan) sebagaimana standar operasional prosedur (sop) yang berlaku pada kantor bpn belitung.
atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi sulastri mengalami kerugian sejumlah rp 40 juta. selain itu, perbuatan terdakwa juga mengakibatkan kredibilitas buruk terhadap pelayanan kantor bpn belitung dan kantor ppat an mersi yasmin, s.h., m.kn.
yakni atas perbuatan terdakwa yang memalsukan setipikat hak milik nomor 164 seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu yang bukan secara resmi diterbitkan lembaga yang berwenang.
usai mendengarkan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum (jpu) kejari belitung, penasihat hukum terdakwa yakni ricky sh mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut. 
baca juga:2 bupati di pulau belitung siap bersatu bangun jalan, dprd babel apresiasi
ricky mengatakan, uraian surat dakwaan penuntut umum tidak terdapat adanya persesuaian antara delik yang didakwakan dengan rangkaian peristiwa pidana.
sehingga surat dakwaan tidak terang atau kabur (obscuurlibel). dengan tidak cermatnya penuntut umum mendakwakan suatu delik perbuatan maka terdakwa sebagai subjek hukum tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
ricky meminta kepada majelis hakim pengadilan negeri tanjungpandan yang diketuai beni wijaya, agar menerima dan mengabulkan nota keberatan penasihat hukum terdakwa, pada putusan sela. 
menyatakan surat dakwaan penuntut umum no. reg. perkara pdm - 02 / tjpan / enz.2 / 02 / 2025 tanggal 21 februari 2025 atas nama terdakwa beby novega alias beby  tidak dapat diterima atau batal demi hukum. 
baca juga:duduk di kursi pesakitan, honorer wanita bpn belitung terjerat kasus pemalsuan dokumen
"menetapkan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak dapat dilanjutkan. membebaskan terdakwa segala dakwaan. dan membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara," pintanya. 
jpu kejari belitung mengatakan, dalam dakwaan tersebut jaksa menilai benar. seperti uraian yang cermat dan juga lengkap, sesuai kitan undang-undang hukum acara pidana (kuhap). surat dakwaan juga telah memenuhi delik materil dan formil. 
"oleh karena itu, kami meminta majelis hakim menolak ekspresi dari terdakwa. dan melanjutkan ke pembuktian, " katanya. sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda putusan sela.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 13 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan