PSI Dukung Target Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun Demi Kepentingan Nasional

BELITONGEKSPRES.COM - Presiden Prabowo Subianto menetapkan target ambisius untuk menghemat anggaran negara hingga mencapai Rp 750 triliun. Langkah besar ini mendapat dukungan penuh dari DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang menilai kebijakan tersebut sebagai upaya strategis demi kepentingan nasional.

Juru Bicara DPP PSI, Furqan AMC, menyatakan bahwa meskipun sejumlah pihak meragukan pencapaian target tersebut, pemerintah diyakini telah melakukan perhitungan yang matang. 

"Ini adalah langkah penting yang akan mendorong kemajuan bangsa. PSI sepenuhnya mendukung kebijakan ini," ujar Furqan optimistis kepada wartawan, Sabtu, 22 Februari.

Sebagian besar dana hasil efisiensi ini akan dialokasikan untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi prioritas utama dalam memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang memadai. "Program ini sangat krusial untuk membentuk generasi masa depan yang sehat dan cerdas," tegas Furqan.

BACA JUGA:Meski PDIP Instruksikan Penundaan, Rano Karno Pastikan Hadiri Retret Kepala Daerah di Magelang

BACA JUGA:Sebanyak 47 Kepala Daerah Absen di Retret Akmil, Bima Arya Ungkap Penyebabnya

Selain itu, dana penghematan juga akan dialokasikan melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mendukung proyek strategis berkelanjutan. Furqan menyebutkan, investasi tersebut diharapkan menjadi motor penggerak bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan.

Pemerintah menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini hanya akan menyasar belanja barang dan modal, termasuk pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas, kajian, kegiatan seremonial, hingga pengadaan alat tulis kantor.

"Anggaran untuk pegawai, pelayanan publik, bantuan sosial, dan sektor pendidikan tetap aman. Jadi, isu mengenai pemotongan beasiswa atau program Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu tidak benar," jelas Furqan.

Langkah efisiensi ini diyakini PSI sebagai terobosan yang diperlukan untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju. Realokasi anggaran dianggap sebagai upaya konkret dalam mengurangi pemborosan dan mengarahkan dana ke sektor yang lebih produktif.

BACA JUGA:Baru 456 Kepala Daerah Ikuti Retret di Akmil Magelang, Sisanya Belum Berbagung

BACA JUGA:ATR/BPN Batalkan 192 Sertifikat Tanah Bermasalah di Kasus Pagar Laut Tangerang

Presiden Prabowo sebelumnya telah mengumumkan bahwa dari target penghematan Rp 750 triliun, sejauh ini telah berhasil disisir Rp 306 triliun pada tahap pertama. Pada tahap kedua, penghematan mencapai Rp 308 triliun, meskipun Rp 58 triliun dari jumlah tersebut dikembalikan ke kementerian dan lembaga (K/L) untuk kebutuhan operasional vital.

Di tahap ketiga, efisiensi mencapai Rp 300 triliun, dengan Rp 100 triliun di antaranya dialokasikan kembali ke BUMN dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN). Total penghematan dari tiga tahap ini akhirnya mencapai target Rp 750 triliun.