Meski PDIP Instruksikan Penundaan, Rano Karno Pastikan Hadiri Retret Kepala Daerah di Magelang
Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung (kiri) dan Rano Karno (empat kiri) menghadiri penyambutan di Balaikota Jakarta, Kamis (20/02/2025)-Hanung Hambara-Jawa Pos
BELITONGEKSPRES.COM - Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menegaskan komitmennya untuk menghadiri pembekalan kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Meskipun terdapat instruksi penundaan dari DPP PDIP, Rano memastikan akan hadir sesuai jadwal undangan yang ditetapkan pada 27 Februari mendatang.
"Saya akan hadir, karena memang diundang untuk tanggal 27," ujar Rano Karno saat ditemui di Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada Sabtu, 22 Februari.
Pria yang dikenal dengan julukan Si Doel itu menegaskan bahwa instruksi yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bukan merupakan larangan mutlak. Menurutnya, arahan tersebut hanya meminta penundaan, bukan pembatalan kehadiran.
"Hingga saat ini, instruksi itu belum dicabut. Lagipula, undangan untuk wakil kepala daerah baru berlaku tanggal 27, hanya untuk menghadiri penutupan," jelasnya.
BACA JUGA:Sebanyak 47 Kepala Daerah Absen di Retret Akmil, Bima Arya Ungkap Penyebabnya
BACA JUGA:Baru 456 Kepala Daerah Ikuti Retret di Akmil Magelang, Sisanya Belum Berbagung
Sebelumnya, DPP PDIP mengeluarkan surat resmi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025, yang menginstruksikan seluruh kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retret tersebut. Arahan ini diberikan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.
"Seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP diminta untuk menunda perjalanan menuju retret di Magelang yang dijadwalkan pada 21–28 Februari 2025," bunyi pernyataan resmi tersebut.
Megawati juga menegaskan bahwa bagi kader yang sudah dalam perjalanan diminta untuk menghentikan perjalanan dan menunggu instruksi selanjutnya.
"Bagi yang telah berada dalam perjalanan menuju Magelang, diharapkan berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tambahnya.
BACA JUGA:ATR/BPN Batalkan 192 Sertifikat Tanah Bermasalah di Kasus Pagar Laut Tangerang
BACA JUGA:BPOM Ungkap Modus Baru Peredaran Kosmetik Ilegal di Indonesia
Selain itu, seluruh kader diminta tetap menjaga komunikasi aktif dan selalu siap menerima instruksi lebih lanjut.
"Selalu berada dalam komunikasi aktif dan siaga terhadap panggilan komando," tegas Megawati.