Sidang Korupsi 'Tanam Pisang Tumbuh Sawit': 3 Bos Perusahaan Terpojok Dicecar Soal Kerugian Negara

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Jumat , 21 Feb 2025 - 23:55

H Marwan, terdakwa korupsi 'tanam pisang tumbuh sawit saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang, Jumat 21 Februari 2025--(Reza/Babel Pos)

Ia juga bersikukuh bahwa lahan yang dikelolanya bukan termasuk kawasan hutan, melainkan areal penggunaan lain (APL). “Di sana juga banyak lahan masyarakat, dan kami mengganti tanam tumbuh milik mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Bos PT BAM Desak K. Kutha Agustini, terdesak saat ditanya mengenai jual beli lahan masyarakat. Ia mengakui bahwa sebagian lahan yang mereka beli ternyata tidak memiliki keabsahan surat.

“Awalnya kami tidak tahu ada tumpang tindih lahan. Kami baru mengetahuinya setelah kasus ini mencuat,” ungkap Desak.

Kasus yang Berpotensi Menyeret Banyak Pihak

Kasus pemanfaatan hutan seluas 1.500 hektare di Desa Labu Air Pandan dan Kotawaringin, Kabupaten Bangka, periode 2017-2023, sejauh ini baru menjerat pejabat PT NKI dan Dinas Kehutanan Bangka Belitung (Babel).

Para terdakwa meliputi mantan Kadis LHK Bangka Belitung, H. Marwan, Dirut PT NKI, Ari Setioko, serta tiga PNS, yakni Dicky Markam, Bambang Wijaya, dan Ricki Nawawi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap bahwa kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 18,19 miliar dan US$ 420.950,25. Dalam dakwaan, JPU juga menyebut bahwa mantan Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, sempat meminta separuh dari lahan PT NKI setelah adanya MoU dengan Pemprov Bangka Belitung. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh terdakwa Ari Setioko.

Kasus korupsi 'tanam pisang tumbuh sawit' di Kotawaringin Kabupaten Bangka ini nampaknya akan terus berkembang dan berpotensi menyeret lebih banyak pihak seiring berjalannya persidangan.

sidang korupsi 'tanam pisang tumbuh sawit': 3 bos perusahaan terpojok dicecar soal kerugian negara                            pangkalpinang, belitongekspres.com - sidang kasus korupsi 'tanam pisang tumbuh sawit' kotawaringin kabupaten bangka di pengadilan tipikor pangkalpinang pada jumat, 21 februari 2025, semakin memanas.
tiga bos perusahaan perkebunan sawit, yakni h. datuk ramli sutanegara (pt saml), desak k. kutha agustini (pt bam), dan raden laurencius johny widyotomo (pt fal), terpojok setelah dicecar berbagai pertanyaan terkait kerugian negara.
salah satu terdakwa, h. marwan, memanfaatkan kesempatan sidang untuk mempertanyakan tumpang tindih lahan perkebunan ketiga perusahaan tersebut dengan lahan konsesi pt nki.
ia juga menyoroti dugaan pengrusakan kawasan hutan, penerimaan negara bukan pajak (pnbp), jual beli lahan, serta keabsahan surat tanah warga yang telah dibeli.
baca juga:pendekar islamic centre borong juara di bangka pencak silat championship 2025
tumpang tindih lahan dan dugaan kerugian negara
marwan menegaskan bahwa keberadaan tiga perusahaan tersebut menjadi penyebab utama kerugian negara senilai rp 24 miliar akibat tidak dibayarkannya pnbp. ia juga mengungkap adanya aktivitas land clearing seluas 200 hektare oleh pt fal, blocking area oleh pt saml, serta jual beli lahan oleh pt bam.
“di atas lahan kerja sama pt nki dan pemprov bangka belitung seluas 1.500 hektare, tiga perusahaan ini melakukan land clearing, blocking area, hingga penanaman sawit menggunakan alat berat. ini jelas perusakan hutan,” tegas marwan dalam persidangan seperti dikutip dari babel pos.
lebih lanjut, ia mempertanyakan apakah ketiga perusahaan tersebut telah membayar pnbp sebelum memulai kegiatan mereka. “pnbp harus dibayarkan melalui sistem sifuh dengan kode billing kemenhut. kalau ternyata belum dibayar, berarti ada pelanggaran besar di sini,” katanya.
bos perusahaan cuci tangan
pertanyaan marwan membuat ketiga bos perusahaan terlihat terpojok. mereka kompak mengaku tidak mengetahui bahwa lahan yang mereka kelola merupakan lahan konsesi pt nki. mereka berdalih hanya berpedoman pada hasil telaahan balai pemantapan kawasan hutan dari kementerian kehutanan.
baca juga:sidang korupsi ‘tanam pisang tumbuh sawit’: 3 bos perkebunan kompak tak tahu masuk lahan konsesi
terkait pembayaran pnbp, bos pt saml, datuk ramli, mengaku tidak tahu karena itu merupakan urusan stafnya. namun, ia tidak bisa mengelak terkait aktivitas blocking area yang menggunakan alat berat. “itu atas permintaan desa sebagai batas antar wilayah,” elaknya.
bos pt fal, jhony, mengklaim bahwa pihaknya telah membayar pnbp, tetapi ia tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran dalam persidangan.
ia juga bersikukuh bahwa lahan yang dikelolanya bukan termasuk kawasan hutan, melainkan areal penggunaan lain (apl). “di sana juga banyak lahan masyarakat, dan kami mengganti tanam tumbuh milik mereka,” ujarnya.
sementara itu, bos pt bam desak k. kutha agustini, terdesak saat ditanya mengenai jual beli lahan masyarakat. ia mengakui bahwa sebagian lahan yang mereka beli ternyata tidak memiliki keabsahan surat.
baca juga:pwi babel kecam polres belitung panggil 5 wartawan terkait uu ite, boy: ancam kemerdekaan pers
“awalnya kami tidak tahu ada tumpang tindih lahan. kami baru mengetahuinya setelah kasus ini mencuat,” ungkap desak.
kasus yang berpotensi menyeret banyak pihak
kasus pemanfaatan hutan seluas 1.500 hektare di desa labu air pandan dan kotawaringin, kabupaten bangka, periode 2017-2023, sejauh ini baru menjerat pejabat pt nki dan dinas kehutanan bangka belitung (babel).
para terdakwa meliputi mantan kadis lhk bangka belitung, h. marwan, dirut pt nki, ari setioko, serta tiga pns, yakni dicky markam, bambang wijaya, dan ricki nawawi.
jaksa penuntut umum (jpu) mengungkap bahwa kerugian negara dalam kasus ini mencapai rp 18,19 miliar dan us$ 420.950,25. dalam dakwaan, jpu juga menyebut bahwa mantan gubernur bangka belitung, erzaldi rosman, sempat meminta separuh dari lahan pt nki setelah adanya mou dengan pemprov bangka belitung. namun, permintaan tersebut ditolak oleh terdakwa ari setioko.
baca juga:praktisi hukum babel tak puas vonis 20 tahun harvey moeis cs, harusnya segini!
kasus korupsi 'tanam pisang tumbuh sawit' di kotawaringin kabupaten bangka ini nampaknya akan terus berkembang dan berpotensi menyeret lebih banyak pihak seiring berjalannya persidangan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 23 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan