Indodax Catatkan Kontribusi Pajak Kripto Sebesar Rp490 Miliar

BELITONGEKSPRES.COM - Selama tiga tahun terakhir, Indodax, salah satu platform perdagangan aset kripto terbesar di Indonesia, mencatatkan kontribusi pajak sebesar Rp490,06 miliar terhadap penerimaan negara. 

CEO Indodax, Oscar Darmawan, menyebut angka ini setara dengan 44,96 persen dari total pajak transaksi kripto nasional selama periode 2022-2024, yang mencapai Rp1,09 triliun.

"Penerimaan pajak dari kripto tumbuh signifikan, seiring lonjakan transaksi kripto yang mencapai Rp556,53 triliun hingga November 2024," kata Oscar dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Angka tersebut mencerminkan pertumbuhan transaksi sebesar 352,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Indodax juga menunjukkan performa positif dengan volume transaksi pada November 2024 mencapai Rp21,28 triliun, yang terus meningkat menjadi Rp23,76 triliun pada Desember 2024. "Ini menegaskan pesatnya pertumbuhan sektor kripto di Indonesia," tambah Oscar.

BACA JUGA:Tingkatkan Akses Kredit UMKM, OJK Susun Aturan Baru

BACA JUGA:Wamen ESDM Sebut Tidak Ada Rencana Perpanjang Diskon Tarif Listrik 50 Persen

Namun, Oscar menekankan pentingnya peninjauan ulang kebijakan pajak, terutama terkait PPN (Pajak Pertambahan Nilai) pada transaksi aset kripto. Menurutnya, penghapusan PPN dapat mendorong peningkatan volume perdagangan dan pendapatan pajak secara signifikan.

"Jika transaksi kripto bebas PPN, kami yakin volume perdagangan di Indonesia akan melonjak. Pendapatan pajak dari sektor ini bisa meningkat dua hingga tiga kali lipat," ujarnya.

Oscar juga menyamakan sifat aset kripto dengan instrumen keuangan tradisional yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Instrumen keuangan biasanya bebas PPN, sehingga ia berharap aset kripto dapat memperoleh perlakuan serupa.

"Dengan kebijakan yang mendukung, industri kripto dapat tumbuh lebih pesat dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar," tutup Oscar.

Peningkatan transaksi kripto dan kontribusi pajak menunjukkan potensi besar sektor ini bagi perekonomian Indonesia. Namun, optimalisasi kebijakan fiskal tetap menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan pendapatan negara, dan menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan kripto regional. (antara)