Memastikan Subsidi Energi Tepat Sasaran

Penyesuaian harga BBM dan listrik yang menjadi bagian dari kebijakan reformasi subsidi hampir pasti akan memicu inflasi. Pada September 2022, misalnya, Pemerintah menaikkan harga BBM subsidi Pertalite sebesar 30,72 persen dan solar sebesar 32,04 persen. Kenaikan harga BBM ini membuat inflasi pada September 2022 melesat sebesar 5,95 persen (y-on-y).

BACA JUGA:Berharap Performa Sirekap Makin Siap, Demi Transparansi Tak Menguap

Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM dan listrik tidak hanya berdampak langsung pada biaya transportasi tetapi juga memengaruhi harga barang dan jasa secara keseluruhan.

Kebijakan penyesuaian harga BBM adalah langkah yang tidak terhindarkan dalam upaya menjaga keberlanjutan fiskal dan mengurangi beban subsidi yang tidak tepat sasaran. Namun, kebijakan ini harus diiringi dengan langkah mitigasi yang kuat untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak kenaikan harga, salah satunya melalui pemberian subsidi langsung dalam bentuk BLT yang memadai.

BLT jadi solusi

BLT dapat menjadi solusi subsidi langsung dan mitigasi yang efektif. Namun, agar BLT benar-benar memberikan perlindungan yang optimal, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan.

Besaran BLT, misalnya, harus disesuaikan dengan tingkat kenaikan harga barang dan jasa akibat inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga BBM dan tarif listrik. Nominal bantuan harus cukup untuk menutupi peningkatan biaya hidup rumah tangga miskin maupun rentan miskin.

BACA JUGA:Menjadi Guru Ala Sunan Drajat

Lebih dari itu, BLT harus mampu menjaga daya beli masyarakat miskin agar tetap berada di atas garis kemiskinan. Kebijakan ini perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan data inflasi terkini dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.

Selanjutnya, penyaluran BLT harus menggunakan metode yang praktis dan aman, seperti transfer melalui rekening bank, aplikasi e-wallet, atau kartu pintar. Langkah ini tidak hanya mempercepat distribusi, tetapi juga mengurangi risiko penyalahgunaan. Pemerintah juga dapat memanfaatkan platform yang sudah ada, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau kartu sembako, untuk memastikan bantuan tersalurkan secara cepat dan efisien, terutama di daerah terpencil atau sulit dijangkau.

Waktu penyaluran BLT juga merupakan faktor krusial. Bantuan sebaiknya diberikan segera setelah kebijakan penyesuaian harga diberlakukan sehingga masyarakat dapat langsung menggunakan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Selain itu, periode pemberian BLT harus diperhatikan untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM yang mungkin berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.

Terakhir, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program ini.

BACA JUGA:Urgensi Korporasi Menjaga Reputasi di Era Media Sosial

Pemerintah perlu menyediakan sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak. Daftar penerima BLT dan alokasi dana harus dapat diakses oleh publik sebagai bentuk transparansi.

Selain itu, mekanisme pengaduan yang mudah diakses perlu disiapkan untuk mengakomodasi masyarakat yang merasa layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar.

Subsidi energi langsung dalam bentuk BLT bukan sekadar instrumen bantuan, melainkan juga bentuk perlindungan sosial yang dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat di tengah kenaikan harga BBM.