Ketua DPRD Beltim: Rekrutmen PPPK Tergantung Ketersediaan dari APBD 2025

MANGGAR, BELITONGEKSPRES.COM - Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur (Beltim) Fezzi Uktolseja, menegaskan bahwa rencana perekrutan 1.300an PPPK pada 2025 telah dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2025. 

Namun, pelaksanaan rekrutmen PPPK 2024 akan sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Beltim tahun 2025 mendatang.

“Memang di KUAPPAS 2025 sudah dimasukkan oleh Pemerintah Daerah untuk perekrutan sekitar 1.300an PPPK. Namun, catatan pentingnya adalah anggaran tersebut akan dilaksanakan jika keuangan daerah memungkinkan,” jelas Fezzi, Rabu 15 Oktober 2024.

Fezzi menambahkan bahwa pihaknya akan membahas lebih lanjut mengenai hal ini setelah pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Beltim, pada Selasa 15 Oktober 2024.

BACA JUGA:Pemkab Beltim Buka Rekrutmen PPPK 2024, Total Ada 1.358 Formasi

BACA JUGA:Pendaftaran Formasi PPPK 2024: Peluang bagi Honorer di Dinas yang Berbeda

"Setelah pelantikan pimpinan DPRD Beltim, minggu depan kami sudah menjadwalkan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk membahas APBD 2025," ujarnya.

Fezzi menekankan bahwa DPRD ingin memastikan bahwa proses perekrutan ini tidak menimbulkan dampak negatif bagi pihak-pihak terkait, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah. 

“Jika anggaran tidak ada atau tidak tersedia, tentu kita tidak bisa memaksakan perekrutan tersebut. Kami harus realistis, meskipun perekrutan PPPK ini sudah direncanakan, finalnya tetap menunggu APBD 2025,” tegasnya.

Dalam pembahasan KUAPPAS yang dilakukan pada Agustus-September, sudah terlihat bahwa belanja pegawai akan meningkat lebih dari 50 persen jika perekrutan PPPK ini dilaksanakan. 

BACA JUGA:Penting Sebelum Daftar PPPK 2024, Ini Cara Cek Nama di Database BKN

BACA JUGA:Bisakah Guru Swasta Mengikuti Seleksi PPPK 2024? Simak Penjelasannya

Fezzi menambahkan bahwa DPRD memiliki keinginan agar para tenaga honorer bisa terlindungi, tetapi kondisi keuangan daerah tetap menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. 

"Kita semua ingin melindungi tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Beltim, tapi kita juga tidak boleh memaksakan jika anggaran tidak memungkinkan," pungkasnya.