Solidaritas Cuti Bersama: Hakim se-Indonesia 'Mogok Sidang', Termasuk Belitung

Reporter: Ainul Yakin |

Editor: Yudiansyah |

Rabu , 09 Oct 2024 - 22:23

Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan melaksanakan sidang dengan pita putih sebagai bentuk simbolik mendukung perjuangan Solidaritas Hakim Indonesia, Rabu 9 Oktober 2024-Ainul Yakin/BE-

"Kita tetap sidang. Namun dengan menggunakan pita putih yang disematkan di toga mereka sebagai bentuk simbolik mendukung perjuangan Solidaritas Hakim Indonesia," jelasnya.

Beni mengungkapkan bahwa persidangan akan kembali normal pada 14 Oktober 2024 dan seterusnya. Ia juga memastikan bahwa aksi cuti ini tidak akan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat di Belitung dan Belitung Timur (Beltim).

"Kami pastikan bahwa aksi tersebut tidak akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Pendaftaran dan pelimpahan perkara tetap diterima seperti biasa," tegasnya lagi.

Beni menambahkan, saat ini gerakan Solidaritas Hakim Indonesia sudah melakukan audiensi dengan berbagai pihak. Seperti dengan Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial, Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN RB, Bapenas, serta DPR RI.

Dalam audiensi dengan DPR RI yang diselenggarakan di ruang rapat komisi III DPR RI selasa 8 Oktober 2024, para Hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia diterima langsung oleh 4 Pimpinan DPR RI.

Selanjutnya, mereka juga sempat terhubung langsung dengan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, melalui telepon. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk meningkatkan derajat hakim.

Prabowo juga membandingkan posisi protokoler kenegaraan hakim di Indonesia dengan hakim di Inggris. “Lord chief justice dari Inggris itu berjalan langsung di belakang Raja dan di depan Perdana Menteri, sedemikian pentingnya mereka memandang lembaga yudikatif," pungkasnya.

solidaritas cuti bersama: hakim se-indonesia 'mogok sidang', termasuk belitung                            tanjungpandan, belitongekspres.com - mulai 7 hingga 14 oktober 2024, para hakim di pengadilan negeri tanjungpandan, belitung, provinsi kepulauan bangka belitung (babel) tidak menyelenggarakan persidangan. 
mereka sepakat untuk mengambil cuti bersama sebagai dukungan terhadap seruan yang diinisiasi oleh gerakan solidaritas hakim indonesia. saat ini, hampir seluruh hakim di indonesia mengikuti cuti bersama atau menghentikan persidangan. 
kepada pemerintah, baik presiden saat ini maupun presiden yang akan datang, mereka menuntut untuk memenuhi hak-hak hakim sebagai pejabat negara yang telah dijamin oleh ketentuan undang-undang.
hak-hak tersebut mencakup jaminan kesejahteraan, keamanan, serta pengesahan ruu jabatan hakim dan uu contempt of court. selama 12 tahun, para hakim di indonesia belum menerima penyesuaian pendapatan meskipun inflasi terjadi setiap tahun.
baca juga:sosialisasi dlh belitung: dorong kelembagaan mangrove untuk pelestarian ekosistem
baca juga:ksop tanjungpandan sosialisasikan prosedur pemeriksaan kecelakaan kapal
oleh karena itu, para hakim di seluruh indonesia mengadakan aksi cuti bersama. meskipun demikian, pengadilan negeri tanjungpandan memastikan bahwa layanan bagi para pencari keadilan tetap berjalan lancar.
"kami berharap agar tuntutan ini diperhatikan dan dipenuhi oleh pemerintah, sehingga marwah jabatan hakim dapat ditempatkan sebagaimana mestinya," kata humas pengadilan negeri tanjungpandan, beni wijaya, pada rabu, 9 oktober 2024.
beni menyatakan bahwa jika jaminan kesejahteraan dan keamanan bagi para hakim telah dipenuhi oleh pemerintah, hal tersebut akan berdampak positif pada kualitas pelayanan hukum.
"pelayanan hukum akan semakin membaik, di mana independensi atau kemandirian lembaga peradilan tidak akan mudah dipengaruhi oleh pihak manapun," tegas beni.
baca juga:mtqh babel 2024: memperkuat syiar dan pemahaman kalam ilahi
baca juga:hasil penelusuran bawaslu belitung, posko paslon di gedung bumd bukan pelanggaran
beni menjelaskan bahwa seluruh agenda persidangan dari tanggal 7 hingga 11 oktober 2024 tidak dilaksanakan, kecuali untuk kasus-kasus yang memiliki batas waktu penyelesaian.
kasus-kasus tersebut mencakup perkara anak, gugatan sederhana, serta perkara pidana di mana masa penahanan terdakwa hampir habis. jika ada sidang yang tidak dapat ditunda, para hakim tetap akan menjalankan persidangan.
"kita tetap sidang. namun dengan menggunakan pita putih yang disematkan di toga mereka sebagai bentuk simbolik mendukung perjuangan solidaritas hakim indonesia," jelasnya. 
beni mengungkapkan bahwa persidangan akan kembali normal pada 14 oktober 2024 dan seterusnya. ia juga memastikan bahwa aksi cuti ini tidak akan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat di belitung dan belitung timur (beltim).
baca juga: dugaan perselingkuhan: saksi beberkan kronologis penggerebekan kades dukong, siap diperiksa polisi
baca juga:dprd belitung tetapkan pimpinan definitif, berikut daftar namanya
"kami pastikan bahwa aksi tersebut tidak akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. pendaftaran dan pelimpahan perkara tetap diterima seperti biasa," tegasnya lagi.
beni menambahkan, saat ini gerakan solidaritas hakim indonesia sudah melakukan audiensi dengan berbagai pihak. seperti dengan mahkamah agung ri, komisi yudisial, kementerian keuangan dan kementerian pan rb, bapenas, serta dpr ri. 
dalam audiensi dengan dpr ri yang diselenggarakan di ruang rapat komisi iii dpr ri selasa 8 oktober 2024, para hakim yang tergabung dalam solidaritas hakim indonesia diterima langsung oleh 4 pimpinan dpr ri.
selanjutnya, mereka juga sempat terhubung langsung dengan presiden ri terpilih, prabowo subianto, melalui telepon. dalam sambutannya, prabowo menegaskan komitmennya untuk meningkatkan derajat hakim.
baca juga:anggota dprd belitung harus sampaikan izin jika ingin ikut kampanye pilkada 2024
baca juga:belitung mampau food court resmi dibuka, destinasi kuliner baru yang wajib dikunjungi
prabowo juga membandingkan posisi protokoler kenegaraan hakim di indonesia dengan hakim di inggris. “lord chief justice dari inggris itu berjalan langsung di belakang raja dan di depan perdana menteri, sedemikian pentingnya mereka memandang lembaga yudikatif," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 10 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan