Kasus Kebocoran Data NPWP: DJP Kemenkeu Lakukan Penyelidikan Mendalam

BELITONGEKSPRES.COM - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan saat ini sedang menyelidiki kasus dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti, mengonfirmasi bahwa tim teknis mereka sedang mendalami isu tersebut. 

"Kami sedang melakukan pendalaman terkait informasi kebocoran data yang beredar," ujar Dwi Astuti dalam pernyataan yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.

Kasus kebocoran ini mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, memposting tangkapan layar dari situs Breach Forums. 

BACA JUGA:Ridwan Kamil Prioritaskan Aspirasi Pengemudi Ojol dalam Program Kesejahteraan Nasional

BACA JUGA:5 Set, 5 Tahun: Perjuangan Komang & Sisca di PON 2024

Melalui akun X @secgron, Teguh Aprianto mengungkapkan bahwa sekitar 6 juta data NPWP telah diperjualbelikan di situs tersebut oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.

Selain NPWP, data yang terlibat juga mencakup nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, email, dan informasi pribadi lainnya, dengan harga jual mencapai Rp150 juta.

Dalam cuitannya, Teguh Aprianto juga menyebutkan bahwa data yang bocor termasuk milik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), putranya Gibran Rakabuming Raka, serta Kaesang Pangarep. 

Beberapa menteri, seperti Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, juga disebutkan dalam daftar tersebut.

Informasi mengenai kebocoran data ini juga disebarluaskan oleh perusahaan keamanan siber Falcon Feeds di platform X. Namun, mereka mencatat bahwa keaslian informasi tersebut masih belum dapat diverifikasi. (ant)