KTT G20 Beserta Diplomasi Indonesia
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato pada sesi kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025)-Mentari Dwi Gayati-ANTARA
Pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Bandung Teuku Rezasyah menilai Indonesia perlu menunjukkan kepada seluruh anggota G20 bahwa negara ini mampu menerapkan praktik terbaik dalam kebijakan AI dan transformasi digital.
Kepada dunia, Indonesia harus dapat membuktikan telah memperlakukan AI secara bertanggung jawab. Indonesia juga perlu meningkatkan literasi digital agar masyarakat tetap kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan AI, di mana pemerintah juga harus menjamin pelindungan konsumen dan mendorong verifikasi informasi oleh publik.
Reza menambahkan pentingnya memasukkan pembelajaran terkait AI ke kurikulum agar generasi muda dapat menggunakan teknologi secara aman dan sesuai nilai moral serta hukum.
Di sinilah pentingnya negara-negara yang lebih maju membantu sertifikasi AI untuk guru-guru dari negara yang belum maju di dalam kelompok G20 itu.
BACA JUGA:AI yang Haus: Krisis Air di Balik Revolusi Digital
Reza juga mengingatkan pentingnya pemahaman keamanan siber, termasuk menjaga kerahasiaan kata sandi dan berhati-hati saat membagikan informasi di ruang daring.
Jika Indonesia mampu menunjukkan praktik terbaik dalam kebijakan dan penerapan AI, negara ini dapat menjadi inspirasi bagi sesama anggota G20 yang masih berkembang dalam merumuskan kebijakan AI.
Deklarasi bersama
Negara-negara G20, dalam deklarasi berjudul "KTT G20 Afrika Selatan: Deklarasi Para Pemimpin" menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat multilateralisme dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Mereka kembali menegaskan bahwa perdamaian merupakan jalur menuju pembangunan ekonomi berkelanjutan seraya menekankan pentingnya kerja sama internasional dan solusi multilateral dalam menghadapi tantangan global, termasuk meningkatnya ketidaksetaraan dan ketidakstabilan ekonomi.
Para pemimpin itu mengakui perlunya meningkatkan investasi global untuk mencapai target iklim dalam Perjanjian Paris, serta mempercepat dan secara signifikan meningkatkan investasi serta pembiayaan iklim.
BACA JUGA:Menggapai Swasembada Energi-Mineral dengan Optimalisasi Eksplorasi
Disebutkan pula bahwa sangatlah penting untuk menyelaraskan semua arus keuangan yang relevan dengan tujuan tersebut, seraya meningkatkan pendanaan, pembangunan kapasitas, dan transfer teknologi berdasarkan kesukarelaan dan kesepakatan bersama, dengan mempertimbangkan prioritas serta kebutuhan negara-negara berkembang.
Deklarasi itu menyerukan penambahan keterwakilan negara dari Afrika, Asia Pasifik, Amerika Latin, dan Karibia di dalam Dewan Keamanan (DK) PBB agar meningkatkan representasi kawasan dan kelompok yang selama ini kurang terwakili dan belum terwakili.
Digarisbawahi pula perlunya reformasi DK PBB agar selaras dengan dinamika dan kebutuhan abad ke-21, dengan menjadikannya lebih representatif, inklusif, efisien, efektif, demokratis, akuntabel, dan lebih transparan bagi seluruh anggota PBB.
Deklarasi itu juga menegaskan sentralitas Piagam PBB dalam resolusi damai berbagai konflik serta pentingnya menghindari penggunaan kekuatan dalam menyelesaikan perselisihan.