Artinya, masih terdapat 15 provinsi di Indonesia yang angka kemiskinan ekstremnya di atas rata-rata angka nasional.
BACA JUGA:Tapera Memupuk Budaya Gotong-Royong Pembangunan Rumah di Indonesia
BACA JUGA:Ikhtiar Menanggulangi Mpox
Melihat kondisi itu, pemerintah daerah diminta untuk terus memperbarui data sebagai bagian dari upaya evaluasi agar dapat memberikan intervensi kebijakan yang sesuai dengan keadaan dan kondisi yang dialami oleh masyarakat.
Data menjadi kunci dalam penanganan kemiskinan ekstrem, hal itu dikarenakan kelompok masyarakat miskin terus bergerak dinamis sehingga perlu pembaruan data dan dipantau terus-menerus. Dengan begitu, kemiskinan ekstrem dapat diselesaikan dengan cara yang cepat dan sebaik-baiknya.
Percepat target
Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022, upaya mempercepat target mengatasi kemiskinan ekstrem hingga nol persen dilakukan melalui strategi kebijakan yang meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Hal ini dilakukan sebagai wujud nyata untuk melindungi kelompok-kelompok rentan agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan mendapatkan akses kebutuhan dasar yang setara.
BACA JUGA:Menang di Sprint Race, Marc Marquez Targetkan Podium di MotoGP Aragon
Berbagai program telah diluncurkan untuk membantu masyarakat guna mengurangi beban pengeluaran. Salah satu yang paling menonjol adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang memberikan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pendidikan, dan layanan kesehatan agar tidak lagi membebani.
Untuk meningkatkan pendapatan, beberapa program yang telah digulirkan di antaranya menyediakan lapangan kerja melalui program padat karya tunai, memberikan program pelatihan, hingga melakukan pendampingan dan bantuan modal usaha.
Sedangkan untuk menangani kantong kemiskinan, pemerintah berupaya memenuhi layanan dasar, seperti peningkatan akses pendidikan, kesehatan hingga peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan infrastruktur jalan.
Selain itu, strategi pentahelix melalui kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, akademisi, organisasi masyarakat, dan media massa, diharapkan dapat memperkuat upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
BACA JUGA:Mewujudkan Indonesia Layak Anak Lewat Pemberian Nutrisi Adekuat
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono menambahkan pemerintah terus melakukan upaya penajaman target sasaran (pensasaran) dan konvergensi program dalam meningkatkan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Target pensasaran penting untuk mencapai target. Oleh karena itu, Kemenko PMK meminta pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi data secara berkesinambungan, karena dengan ketepatan sasaran maka akan semakin lebih baik pelaksanaan berbagai program.