"Namun, dalam proses verifikasi DTKS, harus jelas bahwa kekalahan dalam judi online tidak bisa menjadi faktor penentu untuk masuk dalam DTKS. Itu tidak dapat diterima," ujarnya.
Diah menegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah menangani praktik judi online secara menyeluruh, karena banyak orang yang menjadi korban penipuan dan kriminalitas terkait hal tersebut.
BACA JUGA:MUI Tolak Usulan Bansos untuk Orang Miskin Gara-gara Kalah Judi Online
BACA JUGA:Menko PMK Usulkan Bansos untuk Korban Judi Online Karena Dianggap Sebagai Orang Miskin Baru
"Kita harus menangani judi online dari sumbernya, karena banyak kasus penipuan yang terjadi. Jadi, yang terpenting adalah penanganan langsung terhadap praktik judi online itu sendiri," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy juga menyampaikan kekhawatiran atas dampak yang ditimbulkan oleh judi online. Dia menegaskan bahwa pihaknya akan terlibat dalam penanganan dampak dari judi online, dengan fokus pada penegakan hukum.
"Kami pasti akan terlibat, tetapi yang memimpin secara langsung adalah Kemenko Polhukam karena ini berada di ranah penegakan hukum bukan ranah pelayanan Kemenko PMK," ungkap Muhadjir di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 13 Juni.