“Kami sudah mengidentifikasi potensi belanja pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri sekitar Rp1.200 triliun. Dari potensi anggaran yang ada di pusat dan daerah ini, kami coba mempertemukan antara pengguna anggaran dengan penyedia produk dalam negeri yang tentunya memiliki sertifikat TKDN,” ujar Eko.
BACA JUGA:Inovasi SUV Crossover Alvez Jadi Faktor Daya Tarik Konsumen untuk Meminangnya
BACA JUGA:Per Februari 2024 Inflasi RI Meroket jadi 0,37 Persen, Harga Beras dan Telur Jadi Penyebabnya
Eko menegaskan bahwa pelaksanaan kewajiban penggunaan produk dalam negeri juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Hal ini menunjukkan upaya untuk memperkuat kedaulatan ekonomi negara serta mengurangi risiko yang timbul akibat fluktuasi harga dan pasokan dari luar negeri.
“Hal ini sejalan dengan kebijakan yang tengah digencarkan oleh Kemenperin, yakni substitusi impor. Jadi, kami optimistis produk industri kita bisa menjadi tuan di negeri sendiri,” pungkas Eko.