Pemerintah Gelontorkan Rp 265,6 Triliun untuk Menutupi 1 Persen PPN Kebutuhan Pokok

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan penerimaan negara tetapi juga menjaga keseimbangan sosial. Kenaikan PPN diarahkan untuk menjadi alat redistribusi yang lebih adil, di mana kelompok masyarakat mampu menyumbang lebih banyak untuk mendukung kebutuhan kelompok kurang mampu.

BACA JUGA:PTK Pastikan Semua Marine Terminal Siap Jelang Libur Nataru

BACA JUGA:Menteri Trenggono: Tata Kelola Bersih bebas dari praktik korupsi Kunci Keberhasilan Program Ekonomi Biru

Dengan pendekatan yang mengedepankan asas keadilan, kebijakan PPN 12% ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan sistem pajak yang progresif. 

Barang kebutuhan pokok dilindungi, sementara barang mewah dikenakan tarif lebih tinggi. Ini menunjukkan komitmen negara untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan perlindungan sosial. (beritasatu)