Sri Mulyani Isyaratkan Setujui Tambahan Rp100 Triliun untuk Program MBG
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Kamis (30/1/2025)-Imamatul Silfia/pri-ANTARA
BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mempertimbangkan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun.
Keputusan ini diambil seiring dengan upaya mempercepat cakupan penerima manfaat hingga mencapai 82,9 juta orang lebih awal dari target semula.
"Jika anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis meningkat dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun, maka jumlah sentra distribusi juga akan bertambah. Saya berharap hal ini dapat menciptakan efek berganda yang signifikan bagi sektor usaha kecil dan menengah di Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis.
Menkeu menekankan bahwa efisiensi anggaran menjadi prioritas utama dalam menyusun belanja negara tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun. Efisiensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
BACA JUGA:Harga LPG 3 kg Tetap Sesuai HET, Pertamina Tegaskan Tidak Ada Kenaikan
BACA JUGA:Kredit Perbankan 2025 Diprediksi Tumbuh Terbatas di Tengah Tantangan Ekonomi
Sejalan dengan kebijakan tersebut, program yang berdampak besar pada masyarakat, seperti MBG, akan mendapat prioritas dalam pengalokasian anggaran. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia guna mendukung proses belajar yang lebih optimal.
"Program ini bukan sekadar pengeluaran, melainkan investasi jangka panjang bagi generasi mendatang. Dengan gizi yang lebih baik, kita berharap anak-anak Indonesia tumbuh lebih sehat dan memiliki daya saing yang lebih tinggi," tambah Sri Mulyani.
Untuk mendukung implementasi program ini, Sri Mulyani telah menginstruksikan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), untuk mendorong peran lembaga keuangan dalam pembiayaan program MBG. Akses kredit bagi perusahaan yang terlibat diharapkan dapat memperlancar produksi dan distribusi makanan bergizi.
“Kami akan terus bersinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta kementerian dan lembaga terkait agar program ini berjalan efektif, merata, dan memiliki tata kelola yang transparan,” jelasnya.
BACA JUGA:Efisiensi Rp 306,69 Triliun: Prabowo Pangkas Anggaran untuk Program Prioritas Rakyat
BACA JUGA:Program 3 Juta Rumah dan MBG Dinilai jadi Peluang Strategis bagi Industri Keuangan
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa tambahan anggaran ini merupakan konsekuensi dari percepatan target yang diinstruksikan Presiden Prabowo. Awalnya dijadwalkan rampung pada akhir 2025, target 82,9 juta penerima kini dimajukan menjadi September 2025.
“Presiden ingin percepatan realisasi program. Beliau bertanya, berapa tambahan dana yang dibutuhkan jika target ini ingin dicapai lebih cepat? Kami perhitungkan, tambahan Rp100 triliun diperlukan untuk memastikan pelaksanaan yang optimal,” ungkap Dadan dalam acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu 25 Januari.