Survei Indikator Politik Indonesia: Tingkat Kepuasan Publik pada Presiden Prabowo Capai 79,3 Persen

BELITOGNEKSPRES.COM - Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto jelang 100 hari kerja menunjukkan angka yang cukup tinggi. Sebanyak 79,3 persen masyarakat menyatakan puas dengan kinerja presiden, yang terdiri dari 13,5 persen responden sangat puas dan 65,8 persen cukup puas.

“Angka ini menunjukkan tingkat kepuasan yang signifikan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo di awal masa kepemimpinannya,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam paparan daringnya pada Senin, 27 Januari.

Meski demikian, survei juga mencatat bahwa 16,3 persen responden merasa kurang puas, sementara 0,6 persen menyatakan tidak puas sama sekali. Adapun 3,8 persen responden memilih tidak menjawab atau mengaku tidak tahu.

Burhanuddin menilai tingkat kepuasan publik yang tinggi ini menjadi modal politik penting bagi Presiden Prabowo untuk melanjutkan agenda besar pemerintahannya. Ia menyebut fenomena ini sebagai "bulan madu politik" yang masih berlangsung, menunjukkan hubungan positif antara pemerintah dan masyarakat.

BACA JUGA:Kementerian PU Perbaiki Infrastruktur Transportasi Sambut Mudik Lebaran 2025

BACA JUGA:Polri Ingatkan Masyarakat Waspada Penipuan Online dengan Modus Investasi Cryptocurrency

“Berbeda dengan beberapa presiden sebelumnya, di mana pada 100 hari awal terdapat kebijakan-kebijakan yang kurang populer, Presiden Prabowo belum menghadapi tantangan besar yang merusak hubungan dengan publik,” jelas Burhanuddin.

Ia membandingkan situasi ini dengan awal pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertama (2014), yang sempat terganggu oleh kebijakan kenaikan harga BBM, serta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode kedua (2009), yang menghadapi isu Century dan dinamika internal Partai Demokrat.

Namun, Burhanuddin juga menyoroti bahwa isu seperti rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sempat menjadi tantangan bagi pemerintah. Keputusan untuk merevisi kebijakan tersebut, sehingga PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah, dinilai sebagai langkah cerdas yang meredam potensi kekecewaan publik.

Survei ini dilakukan pada 16-21 Januari 2025, melibatkan 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Dengan margin of error sebesar ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen, hasil survei ini memberikan gambaran akurat tentang opini masyarakat terhadap pemerintahan saat ini.

Angka kepuasan yang tinggi ini mencerminkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan kinerja Presiden Prabowo, sekaligus menjadi peluang besar bagi pemerintah untuk terus melanjutkan program kerja yang dirancang untuk memperkuat kesejahteraan rakyat. (jawapos)