Tantangan Ujicoba Program Makan Bergizi Gratis di Beltim, Anggaran Pusat Jadi Sorotan
Plt Kepala Dinas Pendidikan Beltim, Dedy Wahyudi-Muchlis Ilham/BE-
MANGGAR, BELITONGEKSPRES.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah diujicobakan di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menemui tantangan baru terkait anggaran dan arahan pengelolaan dari pemerintah pusat.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Beltim, Dedy Wahyudi, menyatakan bahwa waktu untuk pelaksanaan ujicoba semakin sedikit, sementara masih ada kecamatan yang belum memulai simulasi MBG.
“Mudah-mudahan simulasi yang kita lakukan berjalan lancar dan di tahun 2025 program ini bisa mulai berjalan penuh dan menyesuaikan kebutuhan di daerah,” ujar Dedy Wahyudi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 9 Desember 2024.
Salah satu perhatian utama saat ini adalah pengelolaan program MBG di tingkat daerah. Berdasarkan informasi awal, pemerintah pusat berencana membentuk Badan Gizi Nasional yang akan mendirikan Posko atau satuan pelayanan di setiap kabupaten/kota untuk mempermudah pengelolaan dan distribusi makanan bergizi. Namun, Dedy menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan kondisi geografis yang berbeda-beda di setiap daerah.
BACA JUGA:Kelompok Tani Cekau Mandiri Dapat Bantuan Bibit Sawit dari Anggota DPRD Beltim
BACA JUGA:Hasil Reses DPRD Beltim 2024: Aspirasi Masyarakat Diperjuangkan
Tantangan lainnya adalah perubahan alokasi anggaran dari pusat. Awalnya, Presiden menetapkan anggaran Rp 15 ribu per porsi siswa, tetapi belakangan jumlah tersebut diturunkan menjadi Rp 10 ribu per porsi. Menurut Dedy, angka ini sulit memenuhi standar gizi siswa di Beltim.
“Di kita, kebutuhan bahan baku saja lebih tinggi. Untuk TK saja sekitar Rp 18 ribu, SD Rp 20.800, SMP Rp 22 ribu, dan SMA Rp 25 ribu. Itu baru bahan baku saja. Kalau hanya Rp 10 ribu dari pusat, subsidi dari daerah harus cukup besar,” jelas Dedy.
Belum ada arahan yang jelas dari pusat terkait pembagian anggaran dan mekanisme subsidi silang untuk program MBG ini. Sementara itu, setiap daerah memiliki kondisi berbeda dalam menyesuaikan anggaran dan kebutuhan gizi siswa.
“Mungkin di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi bisa beda. Tapi di daerah seperti kita, angka Rp 10 ribu relatif kurang cukup,” tambahnya.
BACA JUGA:Simulasi Makan Bergizi Gratis di Beltim Dimulai, Sasarannya Siswa PAUD, SD dan SMP
BACA JUGA:Ketua KONI Babel Kagumi Semangat Pengurus Cabor Beltim, Meski Anggaran Terbatas
Meski menghadapi tantangan, Dedy berharap program MBG di Beltim bisa berjalan penuh pada 2025 dengan dukungan dari pusat dan keterlibatan Pemda.
"Kami masih menunggu arahan lebih lanjut terkait struktur pengelolaan di daerah dan sinergi anggaran antara pusat dan daerah," pungkasnya.