MUI Tekankan Sikap dan Adab Harus Dijaga Agar Tidak Merugikan Citra Ulama, Sentil Gus Miftah?

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Kamis , 05 Dec 2024 - 23:41

Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud (dua dari kanan) dalam Silatnas LPBKI MUI di Jakarta (5/12). -Foto: Humas MUI-

BELITOPNGEKSPRES.COM - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Marsudi Syuhud, menekankan pentingnya peran ulama dalam menjaga persatuan bangsa.

Dia menegaskan bahwa Pancasila merupakan cerminan nilai-nilai Al-Qur'an dan harus dipahami sebagai landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan musyawarah.

“Kita harus melestarikan kesepakatan yang telah dibangun oleh para kiai di masa lalu,” ungkap Marsudi di Gedung MUI, Jakarta, pada Kamis, 5 Desember.

Pernyataan ini disampaikan dalam konteks Silaturahmi Nasional (Silatnas) yang diadakan oleh Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman MUI (LPBKI). Workshop bertajuk "Peran Ulama dalam Perjuangan Kebangsaan" ini menyoroti kontribusi ulama dalam mempertahankan keutuhan NKRI melalui nilai-nilai keislaman.

Marsudi menyatakan rasa syukur atas kesempatan untuk berdakwah di LPBKI MUI dan menegaskan bahwa ulama memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan NKRI sebagai negara yang menjunjung tinggi musyawarah.

Dia menegaskan bahwa Pancasila merupakan cerminan nilai-nilai Al-Qur'an dan harus dipahami sebagai landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan musyawarah.

“Kita harus melestarikan kesepakatan yang telah dibangun oleh para kiai di masa lalu,” ungkap Marsudi di Gedung MUI, Jakarta, pada Kamis, 5 Desember.

Dia juga menekankan pentingnya pemahaman adab dalam kepemimpinan serta sinergi antara ulama, santri, dan masyarakat dalam pembangunan nasional.

mui tekankan sikap dan adab harus dijaga agar tidak merugikan citra ulama, sentil gus miftah?                            belitopngekspres.com - wakil ketua umum majelis ulama indonesia (mui), marsudi syuhud, menekankan pentingnya peran ulama dalam menjaga persatuan bangsa. 
dia menegaskan bahwa pancasila merupakan cerminan nilai-nilai al-qur'an dan harus dipahami sebagai landasan negara kesatuan republik indonesia (nkri) yang berlandaskan musyawarah. 
“kita harus melestarikan kesepakatan yang telah dibangun oleh para kiai di masa lalu,” ungkap marsudi di gedung mui, jakarta, pada kamis, 5 desember.
pernyataan ini disampaikan dalam konteks silaturahmi nasional (silatnas) yang diadakan oleh lembaga pentashih buku dan konten keislaman mui (lpbki). workshop bertajuk "peran ulama dalam perjuangan kebangsaan" ini menyoroti kontribusi ulama dalam mempertahankan keutuhan nkri melalui nilai-nilai keislaman.
baca juga:setelah ejekan yang dilontarkannya viral, gus miftah angkat pedagang es jadi anggota kehormatan ansor
baca juga:sudah damai dan minta maaf, gus miftah akan berangkatkan pedagang es sunhaji dan keluarga umrah 
marsudi menyatakan rasa syukur atas kesempatan untuk berdakwah di lpbki mui dan menegaskan bahwa ulama memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan nkri sebagai negara yang menjunjung tinggi musyawarah. 
dia menegaskan bahwa pancasila merupakan cerminan nilai-nilai al-qur'an dan harus dipahami sebagai landasan negara kesatuan republik indonesia (nkri) yang berlandaskan musyawarah. 
“kita harus melestarikan kesepakatan yang telah dibangun oleh para kiai di masa lalu,” ungkap marsudi di gedung mui, jakarta, pada kamis, 5 desember.
pernyataan ini disampaikan dalam konteks silaturahmi nasional (silatnas) yang diadakan oleh lembaga pentashih buku dan konten keislaman mui (lpbki). workshop bertajuk "peran ulama dalam perjuangan kebangsaan" ini menyoroti kontribusi ulama dalam mempertahankan keutuhan nkri melalui nilai-nilai keislaman.
marsudi menyatakan rasa syukur atas kesempatan untuk berdakwah di lpbki mui dan menegaskan bahwa ulama memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan nkri sebagai negara yang menjunjung tinggi musyawarah. 
baca juga:kpppa rancang perpres untuk lindungi anak dari di ranah daring
baca juga:dpr ri adakan pertemuan dengan presiden prabowo bahas penerapan ppn 12 persen secara selektif
dia juga menekankan pentingnya pemahaman adab dalam kepemimpinan serta sinergi antara ulama, santri, dan masyarakat dalam pembangunan nasional.
lebih lanjut, dia menekankan perlunya kritik konstruktif untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama. “mui di sini juga berperan untuk mengawasi pemerintahan,” ujarnya.
ketua mui bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan, utang ranuwijaya, menegaskan bahwa mui berfungsi sebagai mitra pemerintah (shadiqul hukuma) dan pelayan umat (khadimul ummah). mui berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif kepada umat, termasuk dengan adanya lembaga khusus untuk mualaf.
utang berharap lpbki dapat menjalin kerja sama dengan kementerian agama (kemenag) dan pesantren untuk meningkatkan literasi islam. di masa mendatang, lpbki juga diharapkan dapat memberikan dukungan kepada para dai dalam memanfaatkan media sosial.
baca juga:kemensos bersama kemenbumn kerjasama perkuat penyaluran program perlindungan dan jaminan sosial 
baca juga:dpr dorong pemerintah kembangkan program komunal untuk pemberdayaan umkm di sektor ekonomi kreatif
ahmad zayadi, plt. direktur urusan agama islam dan pembinaan syariah kemenag, menyatakan bahwa syariah memiliki peran penting dalam kemajuan bangsa. dia menilai syariah sebagai nilai universal yang mencakup aspek moral, etika, dan kesejahteraan nasional. 
zayadi juga menekankan pentingnya ekonomi berbasis syariah, seperti zakat dan wakaf, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. implementasi kebijakan syariah, menurutnya, harus didukung oleh regulasi yang kuat.
di sisi lain, husein muhammad, mustasyar pengurus besar nahdlatul ulama (pbnu), menggarisbawahi perlunya metodologi modern dalam memahami teks-teks keagamaan klasik, mengingat perkembangan realitas baru yang terus muncul.
belakangan ini, perhatian publik tertuju pada tindakan penceramah miftah maulana habiburrahman, yang mendapat kritik karena komentar kasar terhadap seorang penjual es teh. 
tindakan miftah memicu reaksi negatif dari berbagai kalangan, termasuk dpr, yang menuntut permohonan maaf kepada publik dan sunhaji, sang penjual. ini menunjukkan bahwa sikap dan adab ulama harus senantiasa dijaga agar tidak merugikan citra ulama dan institusi keagamaan. (jpc)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Belitong Ekspres 12 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan