Kejar Swasembada Pangan 2027, Menko Zulkifli Hasan Ajukan Tambahan Anggaran Rp510 Miliar
Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) saat hadir dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (2/11/2024). -Kemenko Pangan-ANTARA/HO
BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp510 miliar kepada Badan Anggaran DPR dalam rapat yang berlangsung di Jakarta pada Senin.
Zulkifli menjelaskan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pangan memerlukan total anggaran sebesar Rp550 miliar untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan. Anggaran yang saat ini tersedia hanya Rp40 miliar, sehingga masih kekurangan Rp510 miliar.
Badan Anggaran DPR meminta waktu 2 hingga 3 bulan untuk berdiskusi lebih lanjut dengan pemerintah mengenai kebutuhan anggaran ini.
Menurut Zulkifli, pencapaian swasembada pangan adalah program prioritas yang digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA:Apindo Soroti Dampak Kenaikan UMP, Khawatir Terjadi Gelombang PHK
BACA JUGA:Mensos Saefullah Yusuf: Pemerintah Pastikan Akurasi Data Penerima Bantuan Sosial
Presiden menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan pada 2027, lebih cepat dari target sebelumnya yang direncanakan pada 2029. Zulkifli pun merasa optimistis target ini dapat tercapai, terutama untuk komoditas utama seperti beras, jagung, dan gula.
Sementara itu, Badan Anggaran DPR yang dipimpin oleh Said Abdullah menyatakan dukungannya terhadap anggaran yang disampaikan oleh tujuh menteri koordinator dalam rapat kerja tersebut.
Said menyebutkan beberapa program prioritas yang akan didorong, termasuk program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional serta di daerah dan desa.
Dalam rapat kerja ini, selain Zulkifli Hasan, turut hadir juga Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. (ant)