Mensos Saefullah Yusuf: Pemerintah Pastikan Akurasi Data Penerima Bantuan Sosial

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Sosial RI, Saefullah Yusuf, menegaskan bahwa pemerintah sedang berupaya untuk memastikan data penerima bantuan sosial akurat agar program-program yang diluncurkan benar-benar tepat sasaran. 

Dalam pernyataannya di Jakarta, Gus Ipul menyampaikan, "Kami sedang memperdalam data penerima. Begitu proses ini selesai, kami akan mengumumkan kepada publik siapa saja yang berhak mendapatkan dukungan pemerintah dan siapa yang tidak."

Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas rencana Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengenai pemberian bantuan untuk masyarakat kelas menengah yang terdampak kenaikan PPN. 

Muhaimin menggarisbawahi bahwa kelas menengah berisiko terperosok ke dalam kemiskinan, sehingga diperlukan dukungan dari pemerintah untuk menjaga mereka tetap stabil.

Gus Ipul menekankan pentingnya data yang akurat sebelum menetapkan siapa yang berhak menerima bantuan. Ia menjelaskan bahwa penerima bantuan harus didasarkan pada data yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bukan sekadar asumsi. "Kami tidak bisa hanya mengandalkan perkiraan atau harapan. Data yang sedang diolah oleh BPS akan menjadi dasar penentuan," ujarnya.

BACA JUGA:Menko Airlangga Yakin Kenaikan UMP 6,5 Persen 2025 Dapat Menjaga Ekonomi Kelas Menengah

BACA JUGA:TKDN Bukan Hambatan, Kemenperin Tegaskan Kebijakan Ini Lindungi Investasi

Menteri Sosial juga menegaskan bahwa ia tidak ingin berspekulasi mengenai bantuan sosial untuk kelas menengah dan akan bekerja berdasarkan data yang ada serta menunggu instruksi lebih lanjut mengenai wacana tersebut. 

"Sabar dulu. Saya belum berani berandai-andai. Yang terpenting adalah memastikan datanya terlebih dahulu, setelah itu baru kami akan menyusun intervensi yang diperlukan," tambahnya.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan, setiap kementerian dan lembaga memiliki program masing-masing. Gus Ipul menjelaskan bahwa dengan adanya Satu Data Tunggal yang disusun oleh BPS, setiap program dari kementerian atau lembaga dapat disinergikan. 

"Nantinya, akan ada kriteria yang jelas mengenai siapa yang mengalami penurunan atau kenaikan kelas ekonomi. Data ini bersifat dinamis," jelasnya, menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam menentukan kebijakan bantuan sosial. (ant)