Menko Airlangga Yakin Kenaikan UMP 6,5 Persen 2025 Dapat Menjaga Ekonomi Kelas Menengah

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa fundamental perekonomian Indonesia saat ini tetap kuat, sebagaimana tercermin dalam data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal III-2024 yang mencatatkan angka sebesar 4,95 persen.

“Perekonomian Indonesia telah menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara, seperti Singapura yang hanya tumbuh 4,1 persen, Arab Saudi dengan 2,8 persen, dan Meksiko yang hanya 1,5 persen,” ujar Airlangga pada Minggu, 1 Desember.

Dia menyebutkan, Indonesia berhasil mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen selama satu dekade terakhir. Selain itu, Indonesia juga mampu mengendalikan inflasi dengan tingkat yang sangat rendah, yaitu di bawah 2 persen, yang hanya dapat dicapai oleh beberapa negara.

Airlangga juga mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran Indonesia pada Agustus 2024 tercatat sebesar 4,91 persen, menurun dari angka 5,32 persen pada tahun sebelumnya. Pekerja yang tercatat juga mengalami peningkatan, yakni 4,7 juta orang, dengan total pekerja pada Agustus 2024 mencapai 144,6 juta orang, di mana 42,05 persen di antaranya merupakan pekerja formal dan 57,95 persen pekerja informal.

BACA JUGA:TKDN Bukan Hambatan, Kemenperin Tegaskan Kebijakan Ini Lindungi Investasi

BACA JUGA:Pemerintah Siapkan 620.000 Ton Beras untuk Bansos di Awal Tahun 2025

Mengenai gaji, Airlangga menjelaskan bahwa kenaikan gaji minimum 2025 yang diperkirakan mencapai 6,5 persen lebih tinggi daripada angka pertumbuhan ekonomi, yang menurutnya dapat menjaga ekonomi kelas menengah di Indonesia.

“Kelas menengah sangat penting untuk masa depan ekonomi Indonesia, karena kita berambisi menjadi negara dengan pendapatan menengah ke atas. Dalam waktu 10 tahun ke depan, kita ingin mencapai pendapatan per kapita di atas USD 12 ribu,” terang Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga menyebutkan bahwa beberapa provinsi di Indonesia sudah menunjukkan angka pendapatan per kapita yang cukup tinggi, seperti Jakarta yang mencapai USD 22 ribu, Kalimantan Timur dan sejumlah provinsi di Pulau Sumatera yang berkisar di angka USD 17 ribu.

Namun, ia juga menekankan pentingnya pemerataan pendapatan antar daerah. “Pemerintah harus memastikan tidak ada disparitas antar wilayah, dan salah satu caranya adalah melalui pembangunan Indonesia-sentris, dengan memindahkan pusat pertumbuhan ekonomi dari Pulau Jawa ke Indonesia Timur,” jelas Airlangga. Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah telah mengembangkan 22 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai wilayah Indonesia. (jpc)