Pemerintah Siapkan 620.000 Ton Beras untuk Bansos di Awal Tahun 2025

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengumumkan langkah strategis pemerintah untuk menghadapi tantangan penurunan produksi beras di awal tahun 2025. 

Bantuan sosial (bansos) berupa beras kemasan 10 kilogram akan kembali diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan ini telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas.

“Bantuan pangan sudah diputuskan untuk dilanjutkan pada Januari 2025, dengan alokasi 160.000 ton beras untuk 16 juta penerima,” ujar Zulhas setelah rapat di kantor Bulog, Jakarta Selatan, Jumat 29 November.

Selain bansos, pemerintah juga mempersiapkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mengatasi kemungkinan kelangkaan beras akibat produksi yang diperkirakan menurun hingga di bawah 2 juta ton pada Januari dan Februari 2025. Zulhas menjelaskan bahwa sebanyak 300.000 ton beras akan dialokasikan untuk SPHP selama dua bulan tersebut.

BACA JUGA:BI Rencanakan Percepat Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2025

BACA JUGA:Menaker: Penetapan UMP, UMK, dan UMSK Ditargetkan Tuntas Sebelum 25 Desember

“Untuk Januari, kita alokasikan 150.000 ton, begitu juga pada Februari. Langkah ini untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga di tengah produksi yang menurun,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, Bulog akan mengeluarkan 620.000 ton beras selama Januari dan Februari 2025, yang terdiri dari alokasi bansos dan SPHP. Meski produksi beras pada awal tahun diprediksi turun, Zulhas optimistis bahwa penyerapan beras pada Maret dan April 2025 akan mencapai sekitar 1 juta ton.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menekankan bahwa program bansos beras 2025 bertujuan untuk menstabilkan harga pangan sekaligus memberikan bantuan langsung kepada masyarakat rentan. 

“Januari dan Februari biasanya adalah periode dengan produksi rendah, bahkan di bawah 1 juta ton. Oleh karena itu, bantuan ini penting untuk stabilisasi harga dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Arief.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa program makan bergizi gratis juga menjadi perhatian untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat. "Setelah itu, kita evaluasi lagi, termasuk program makan bergizi gratis yang dapat terus didorong," tutupnya.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus melindungi masyarakat dari dampak fluktuasi produksi beras. Dengan pengelolaan stok yang terencana dan sinergi berbagai pihak, pemerintah optimistis mampu mengatasi tantangan di awal 2025. (beritasatu)