Nakba yang Terus Berlanjut: Krisis Palestina yang Tak Berujung

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Rabu , 11 Sep 2024 - 22:27

Seorang perempuan Palestina membawa kunci yang menyimbolkan permintaan mereka untuk kembali ke rumah yang mereka tinggalkan atau diusir saat perang yang menyebabkan berdirinya negara Israel pada tahun 1948, saat reli memperingati 74 tahun Nakba, atau mala--

Nakba bukan hanya bagian dari masa lalu, tetapi terus berlanjut hingga kini, memengaruhi situasi geopolitik dan sosial di wilayah Palestina.

Israel menerapkan strategi demografi secara sistematis, yang bertujuan mengubah peta wilayah Palestina, terutama di Yerusalem Timur dan Tepi Barat. Strategi ini mencakup berbagai tindakan seperti pembongkaran rumah, penggusuran paksa, perampasan tanah, serta perluasan permukiman ilegal.

Melalui Perang Enam Hari pada 1967, Israel berhasil menduduki Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Sebelum perang ini, Tepi Barat dikuasai oleh Yordania, sedangkan Jalur Gaza dan Yerusalem Timur masing-masing berada di bawah kendali Mesir dan Yordania.

Perang tersebut berakhir dengan gencatan senjata pada 10 Juni 1967, tetapi Israel tetap memperluas kendali atas wilayah-wilayah strategis tersebut.

Pendudukan Israel atas wilayah Palestina terus menuai kecaman dari dunia internasional. Banyak negara dan organisasi, termasuk PBB, mengutuk tindakan Israel yang dianggap melanggar hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa Keempat, yang melarang pemindahan penduduk dari negara pendudukan ke wilayah yang diduduki.

Kebijakan Israel di Yerusalem Timur dan Tepi Barat dipandang sebagai bagian dari strategi "permainan demografi." Israel sering menggunakan Undang-Undang Properti Absen 1950 untuk merampas properti warga Palestina yang ditinggalkan pada 1948. Selain itu, Israel mempercepat pembangunan permukiman ilegal di wilayah yang direbut dari Palestina dan negara tetangga, termasuk di daerah strategis seperti Lembah Yordan.

Hingga saat ini, Israel masih menerapkan UU Properti Absen 1950 untuk menguasai aset warga Palestina. Diperkirakan sekitar 70 persen dari seluruh properti Palestina yang dirampas Israel dilakukan melalui undang-undang tersebut.

Pengusiran dan Kolonisasi di Yerusalem Timur

Di balik kekerasan yang berlangsung di Jalur Gaza, pengusiran warga Palestina di Yerusalem Timur terjadi secara sistematis dan diam-diam melalui perubahan strategi demografi.

Yerusalem Timur, yang dihuni lebih dari 350.000 warga Palestina dan sekitar 230.000 pemukim Israel, dihormati oleh jutaan orang karena situs-situs suci bersejarahnya. Bagi Palestina, Yerusalem Timur adalah jantung perjuangan mereka dan dianggap sebagai ibu kota masa depan negara Palestina. Namun, Israel mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya.

Emad Moussa, seorang peneliti, menyatakan bahwa pengusiran diam-diam dilakukan melalui penggunaan jaringan hukum dan kebijakan yang mendukung kolonisasi Israel. Strategi ini memungkinkan Israel merebut lebih banyak tanah Palestina tanpa perlu menggunakan kekerasan langsung.

Pembatasan ketat diberlakukan bagi penduduk Palestina di Yerusalem Timur, yang secara perlahan mengisolasi wilayah tersebut dari Tepi Barat. Menurut Tamara Tamimi, seorang peneliti di lembaga think tank Al-Shabaka yang tinggal di Yerusalem Timur, pengusiran paksa warga Palestina meningkat secara signifikan sejak Oktober 2023.

Israel menggunakan situasi ini untuk memperluas agenda kolonialnya, dengan melibatkan pembongkaran rumah, penggusuran paksa, dan perluasan permukiman ilegal. Osama Risheq, peneliti dan pengawas hukum di Universitas Al-Quds, menyebutkan bahwa Israel menerapkan kebijakan hukum yang kompleks untuk mendukung proyek kolonisasinya, mengubah demografi wilayah tanpa memicu konfrontasi terbuka.

nakba yang terus berlanjut: krisis palestina yang tak berujung                            jakarta - riyad mansour, duta besar palestina untuk pbb, menuduh israel berupaya memaksakan penyelesaian konflik gaza melalui pendekatan militer yang bertujuan menghapus keberadaan suatu bangsa.
"israel melancarkan perang besar terhadap rakyat palestina dan berusaha memaksakan solusi militer dengan melenyapkan satu bangsa," ujar mansour dalam sidang dewan keamanan pbb pada rabu 5 september.
ia juga menuding israel menggunakan taktik "genosida" dan "apartheid" untuk mencapai tujuan kolonialnya.
mansour menekankan bahwa rakyat palestina mengalami "penghinaan, pemindahan, kehancuran, kerusakan, dan kematian" dalam skala yang belum pernah terjadi sejak peristiwa nakba.
pada mei 1948, negara israel berdiri di tanah palestina yang diduduki, menyebabkan lebih dari 750.000 warga palestina terusir dalam peristiwa yang dikenal sebagai nakba, atau "bencana besar."
baca juga:upaya indonesia-afrika wujudkan ketahanan pangan
menurut mansour, "alih-alih menghentikan nakba, para pemimpin ekstremis fasis israel justru berusaha mewujudkan akhirnya: palestina tanpa warga palestina."
sejak oktober tahun lalu, serangan israel di tepi barat dan yerusalem timur telah menewaskan sekitar 700 warga palestina, termasuk lebih dari 150 anak-anak, dan melukai 6.000 orang lainnya.
di jalur gaza, hampir 41.000 warga palestina—sebagian besar wanita dan anak-anak—tewas, serta hampir 94.400 lainnya terluka akibat serangan sejak 7 oktober tahun lalu.
generasi muda di gaza juga terancam hilang, setelah laporan dari lembaga bantuan inggris, save the children, mengungkapkan sebanyak 15 ribu anak palestina tewas dan 21.000 lainnya dinyatakan hilang.
baca juga:garuda semakin solid dan berkembang
anak-anak yang hilang ini diyakini terjebak di bawah reruntuhan, terkubur di makam tak bertanda, mengalami luka parah akibat bahan peledak, ditahan pasukan israel, atau hilang dalam kekacauan konflik.
blokade israel yang terus berlangsung juga menyebabkan kelangkaan makanan, air bersih, dan obat-obatan, semakin memperburuk kondisi kehidupan warga palestina di gaza.
sejarah nakba
nakba palestina merupakan peristiwa tragis yang menjadi titik hitam dalam sejarah panjang konflik palestina dan israel.
nakba, yang berarti "bencana" dalam bahasa arab, mengacu pada pengusiran massal warga palestina pada 14 mei 1948, bersamaan dengan proklamasi berdirinya negara israel.
sejak awal abad ke-20, ketegangan di palestina semakin meningkat, terutama setelah deklarasi balfour pada 1917, di mana inggris berjanji untuk mendukung pendirian "tanah air nasional bagi orang yahudi" di wilayah palestina.
baca juga:gudang litium dan ambisi indonesia menjadi raja baterai ev
meningkatnya imigrasi yahudi memperuncing hubungan antara komunitas yahudi dan arab palestina. gerakan zionis semakin menguat, memperburuk situasi yang sudah tegang.
puncak ketegangan terjadi pada 1936–1939 dengan pecahnya pemberontakan besar arab palestina melawan mandat inggris dan kolonisasi yahudi.
pemberontakan ini disertai dengan kekerasan, yang direspons inggris dengan tindakan represif, mengakibatkan ribuan warga palestina tewas, terluka, atau dipenjara.
meskipun inggris mengeluarkan white paper 1939 yang membatasi imigrasi yahudi, kebijakan tersebut ditolak oleh komunitas yahudi, yang tetap bertekad untuk mendirikan negara mereka sendiri.
baca juga:urgensi 'green financing' ditengah darurat krisis iklim global
setelah perang dunia ii, imigrasi yahudi ke palestina semakin meningkat, terutama setelah tragedi holocaust. kelompok zionis memperkuat jaringan paramiliter mereka, seperti haganah dan irgun, sebagai persiapan pembentukan negara yahudi.
pada 1947, inggris menyerahkan masalah palestina kepada pbb, yang mengeluarkan resolusi 181. resolusi ini membagi palestina menjadi dua negara, memberikan 55 persen wilayah kepada yahudi, sementara 45 persen sisanya untuk negara arab.
komunitas yahudi menerima resolusi tersebut, tetapi komunitas arab palestina dan negara-negara arab menolaknya, yang memicu perang arab-israel 1948. perang ini menyebabkan pengusiran ratusan ribu warga palestina dari tanah mereka, peristiwa yang dikenal sebagai nakba.
hingga saat ini, jutaan pengungsi palestina masih tersebar di wilayah-wilayah seperti tepi barat, jalur gaza, serta negara-negara tetangga. isu hak untuk kembali bagi para pengungsi palestina tetap menjadi salah satu persoalan paling mendasar dalam konflik ini.
strategi demografi israel
baca juga:kolaborasi menuju transisi energi
nakba bukan hanya bagian dari masa lalu, tetapi terus berlanjut hingga kini, memengaruhi situasi geopolitik dan sosial di wilayah palestina.
israel menerapkan strategi demografi secara sistematis, yang bertujuan mengubah peta wilayah palestina, terutama di yerusalem timur dan tepi barat. strategi ini mencakup berbagai tindakan seperti pembongkaran rumah, penggusuran paksa, perampasan tanah, serta perluasan permukiman ilegal.
melalui perang enam hari pada 1967, israel berhasil menduduki tepi barat, jalur gaza, dan yerusalem timur. sebelum perang ini, tepi barat dikuasai oleh yordania, sedangkan jalur gaza dan yerusalem timur masing-masing berada di bawah kendali mesir dan yordania.
perang tersebut berakhir dengan gencatan senjata pada 10 juni 1967, tetapi israel tetap memperluas kendali atas wilayah-wilayah strategis tersebut.
pendudukan israel atas wilayah palestina terus menuai kecaman dari dunia internasional. banyak negara dan organisasi, termasuk pbb, mengutuk tindakan israel yang dianggap melanggar hukum internasional, khususnya konvensi jenewa keempat, yang melarang pemindahan penduduk dari negara pendudukan ke wilayah yang diduduki.
baca juga:ambisi indonesia pacu dekarbonisasi secara global
kebijakan israel di yerusalem timur dan tepi barat dipandang sebagai bagian dari strategi "permainan demografi." israel sering menggunakan undang-undang properti absen 1950 untuk merampas properti warga palestina yang ditinggalkan pada 1948. selain itu, israel mempercepat pembangunan permukiman ilegal di wilayah yang direbut dari palestina dan negara tetangga, termasuk di daerah strategis seperti lembah yordan.
hingga saat ini, israel masih menerapkan uu properti absen 1950 untuk menguasai aset warga palestina. diperkirakan sekitar 70 persen dari seluruh properti palestina yang dirampas israel dilakukan melalui undang-undang tersebut.
pengusiran dan kolonisasi di yerusalem timur
di balik kekerasan yang berlangsung di jalur gaza, pengusiran warga palestina di yerusalem timur terjadi secara sistematis dan diam-diam melalui perubahan strategi demografi.
yerusalem timur, yang dihuni lebih dari 350.000 warga palestina dan sekitar 230.000 pemukim israel, dihormati oleh jutaan orang karena situs-situs suci bersejarahnya. bagi palestina, yerusalem timur adalah jantung perjuangan mereka dan dianggap sebagai ibu kota masa depan negara palestina. namun, israel mengklaim seluruh yerusalem sebagai ibu kotanya.
baca juga:mata air keberagaman budaya dan identitas manusia (catatan perjalanan program afs 2024)
emad moussa, seorang peneliti, menyatakan bahwa pengusiran diam-diam dilakukan melalui penggunaan jaringan hukum dan kebijakan yang mendukung kolonisasi israel. strategi ini memungkinkan israel merebut lebih banyak tanah palestina tanpa perlu menggunakan kekerasan langsung.
pembatasan ketat diberlakukan bagi penduduk palestina di yerusalem timur, yang secara perlahan mengisolasi wilayah tersebut dari tepi barat. menurut tamara tamimi, seorang peneliti di lembaga think tank al-shabaka yang tinggal di yerusalem timur, pengusiran paksa warga palestina meningkat secara signifikan sejak oktober 2023.
israel menggunakan situasi ini untuk memperluas agenda kolonialnya, dengan melibatkan pembongkaran rumah, penggusuran paksa, dan perluasan permukiman ilegal. osama risheq, peneliti dan pengawas hukum di universitas al-quds, menyebutkan bahwa israel menerapkan kebijakan hukum yang kompleks untuk mendukung proyek kolonisasinya, mengubah demografi wilayah tanpa memicu konfrontasi terbuka.
data menunjukkan bahwa jumlah pembongkaran di tepi barat dan yerusalem timur pada tahun ini adalah yang tertinggi dalam dekade terakhir. menurut laporan kantor ham pbb, antara 7 oktober 2023 hingga 26 agustus 2024, otoritas israel telah "membongkar, menyita, atau memaksa pembongkaran 1.446 bangunan palestina di seluruh tepi barat, termasuk yerusalem timur," menggusur lebih dari 3.300 warga palestina, termasuk sekitar 1.430 anak-anak.
baca juga:kunjungan paus fransiskus dan 'promosi' bhinneka tunggal ika
jumlah ini "lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama sebelum 7 oktober," ungkap kantor tersebut. semua permukiman israel dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional, namun hal ini tidak menghentikan upaya israel untuk terus memperluasnya dengan merebut lebih banyak tanah palestina.
israel juga mempercepat pembangunan permukiman baru di yerusalem timur yang diduduki, sekaligus berupaya menguasai wilayah lebih luas di yerusalem dan lembah yordan, kata risheq. upaya ini menciptakan "realitas baru" di lapangan, memperkuat kontrol israel dan semakin menyingkirkan warga palestina.
realitas ini menunjukkan bahwa nakba bukan sekadar peristiwa sejarah tahun 1948, melainkan kenyataan sehari-hari yang masih dirasakan oleh warga palestina. di tengah pendudukan, pengusiran, dan perampasan tanah, mereka terus berjuang untuk mempertahankan eksistensinya. sementara dunia terfokus pada krisis di gaza, perubahan demografi yang terjadi di yerusalem timur dan tepi barat tetap menjadi salah satu masalah inti dalam konflik ini.
pengusiran diam-diam dan kolonisasi menjadi alat strategis israel untuk mengubah kondisi politik dan sosial di wilayah pendudukan. tekanan internasional dan peran komunitas global dalam mendorong solusi yang adil semakin penting, terutama dalam upaya mencapai gencatan senjata dan solusi dua negara yang nyata.
nakba bukan hanya kenangan masa lalu, melainkan krisis yang terus berlangsung, membentuk kehidupan warga palestina hingga kini. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 12 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan