Presiden Prabowo Yakin BPI Danantara Akan Jadi Pilar Utama Ekonomi Indonesia

BELITONGEKSPRES.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan keyakinannya bahwa Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan menjadi pilar utama dalam memperkuat ekonomi Indonesia di masa depan.

Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, Presiden Prabowo memastikan peluncuran BPI Danantara tetap berjalan sesuai jadwal pada 24 Februari 2025. 

Ia menjelaskan bahwa Danantara merupakan bentuk konsolidasi aset ekonomi yang dikelola oleh BUMN untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan kesejahteraan nasional.

"Danantara adalah penggabungan berbagai kekuatan ekonomi yang ada dalam pengelolaan BUMN. Semua akan dikelola dalam satu sistem yang kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara," ujar Presiden.

BACA JUGA:Ridwan Kamil: Keberhasilan Program 3 Juta Rumah Butuh Kolaborasi dari Banyak Pihak

BACA JUGA:Presiden Prabowo Terbitkan Aturan Baru, Korban PHK Dapat JKP 60 Persen Selama 6 Bulan

Ia menjelaskan bahwa istilah "Daya" melambangkan kekuatan, sementara "Anagata" berarti masa depan. Dengan demikian, Danantara dapat dimaknai sebagai kekuatan ekonomi untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih sejahtera.

Prabowo pertama kali mengungkapkan rencana peluncuran Danantara dalam World Governments Summit pada 14 Februari 2025. Ia menegaskan bahwa lembaga ini akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia dengan proyeksi pengelolaan aset lebih dari 900 miliar dolar AS dan dana awal sebesar 20 miliar dolar AS.

Dana yang dikelola Danantara akan dialokasikan untuk mendukung proyek-proyek strategis berkelanjutan di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan ketahanan pangan.

Sebagai langkah pengawasan transparansi, Presiden Prabowo juga mengajak mantan-mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan untuk turut mengawasi pengelolaan Danantara.

"Danantara adalah kekuatan ekonomi masa depan yang harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya mengajak para mantan presiden serta pimpinan NU, Muhammadiyah, KWI, dan organisasi lainnya untuk turut berperan dalam mengawasi pengelolaannya," tegasnya. (antara)