Pansus DPRD Babel Telah Keluarkan Rekomendasi, Beliadi: PT Foresta Bisa Ditindak

Reporter: Dodi Pratama |

Editor: Yudiansyah |

Senin , 01 Jan 2024 - 21:57

Wakil Ketua DPRD Babel Beliadi--

pansus dprd babel telah keluarkan rekomendasi, beliadi: pt foresta bisa ditindak                            belitongeksprs.com, tanjungpandan - panitia khusus (pansus) dprd provinsi kepulauan bangka belitung (babel) tentang stabilitas harga tandan buah segar (tbs) dan syarat perizinan perkebunan kelapa sawit telah mengeluarkan rekomendasi.
adapun rekomendasi tentang stabilitas tbs kelapa sawit tersebut telah disampaikan oleh ketua pansus aksan visyawan dalam rapat paripurna di dprd provinsi babel pada jumat, 29 desember 2023 yang lalu.
"rekomendasi itu yakni terkait harga tbs kelapa sawit, terkait plasma, terkait perizinan perkebunan kelapa sawit di bangka belitung," kata wakil ketua dprd babel beliadi kepada belitong ekspres minggu, 31 desember 2023.
menurut beliadi, rekomendasi pansus itu kepada gubernur provinsi kepulauan babel, dalam hal ini dinas pertanian dan ketahanan pangan provinsi (dpkpp) dan pabrik kelapa sawit (pks) yang ada negeri serumpun sebalai.
baca juga:yuspian resmi dilantik, ada 3 pr untuk pj bupati belitung
baca juga:semua komisioner kpu belitung wajah baru, amir husin sebagai ketua
beliadi menjelaskan, dpkpp mewajibkan seluruh pks yang ada di bangka belitung untuk melaporkan hasil penjualan cpo dan produk turunannya. sebab ini merupakan salah satu komponen di dalam penentuan harga tbs kelapa sawit.
"mereka juga harus melakukan verifikasi data penjualan cpo, penjualan karnel, bol, botl dan biaya lainnya. untuk setiap data yang disajikan oleh pks pada saat proses penetapan harga tbs," jelasnya.
selain itu, dpkpp babel dalam penentuan rendemen tbs kelapa sawit untuk menggunakan hasil uji rendemen terbaru dari kementerian pertanian (kementan) ri.
lalu, berkoordinasi dengan dinas pertanian kabupaten untuk melakukan pembinaan kepada petani kelapa sawit swadaya untuk melakukan pola kemitraan dengan pabrik kelapa sawit di wilayah sekitarnya.
"mereka harus melakukan pengujian rendemen kebun kelapa sawit swadaya, dan pengujian rendemen tersebut menunjuk lembaga yang berwenang dan terakreditasi yang ditunjuk oleh gubernur ditetapkan dalam peraturan gubernur," sebut beliadi.
baca juga: eka akan dukung pj bupati yuspian, meski tak diundang acara pelantikan
baca juga:minggu pagi yuspian dilantik menjadi pj bupati belitung
maka lanjut beliadi, mereka agar melakukan penetapan harga tbs sawit per 2 minggu di mulai pada bulan januari 2024 dan ditetapkan setiap awal bulan dan pertengahan bulan.
dpkpp babel diminta untuk secepatnya melakukan revisi peraturan gubernur (pergub) tentang penetapan harga tbs kelapa sawit baik pola kemitraan maupun swadaya.
"tak kalah penting, opd itu untuk melakukan/membuat perjanjian kerjasama dengan aparat penegak hukum (aph), kejaksaan tinggi atau kepolisan daerah dalam rangka penentuan dan pengawasan harga tbs kelapa sawit," terang beliadi.
politisi gerindra itu melanjutkan, mengenai plasma tim pansus merekomendasikan agar gubernur melalui dpkpp dan opd di lingkungan pemprov babel berkewajiban melakukan pengawasan dalam hal pemenuhan plasma minimal 20 persen.
"atau dikonversikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku terhadap perusahaan sebagaimana izin iup/hgu yang diterbitkan," ujar ketua dpc partai gerindra kabupaten belitung timur (beltim).
baca juga:bupati dan wakil bupati belitung 'betare', ajak masyarakat gowes dan jalan santai
baca juga:pb prsi belitung genjot atlet dengan program pob
kemudian, sesuai kewenangannya untuk melakukan verifikasi ulang terhadap cpcl plasma pada perusahaan perkebunan kelapa sawit pada saat perpanjangan hgu. kemudian verifikasi ulang dalam mendapatkan sertifikat ispo/rspo dan pup pada perusahaan perkebunan kelapa sawit
"dinas koperasi dan umkm provinsi babel bekerjasama dengan dinas koperasi dan umkm kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada koperasi plasma sawit mulai dari pembentukan, rat dan kepengurusan termasuk laporan rugi/laba, agar keberadaan koperasi plasma sawit bisa memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi anggota koperasi plasma sawit di babel," papar beliadi.
lebih lanjut terkait perizinan, kepada dpkpp babel sesuai kewenangannya untuk melakukan pengecekan ulang terhadap iup seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit secara periodik.
lantas, rekomendasi lainnya yakni gubernur memberikan sanksi sampai dengan pencabutan izin kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dalam melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
baca juga:realisasi pemutihan pajak, samsat belitung berhasil kumpulkan rp 7,2 miliar
baca juga:bawaslu belitung bakal rekrut ptps pemilu 2024, berikut jadwalnya
"yaitu perpanjangan hgu pt foresta lestari dwi karya tidak sesuai dengan uu pokok agraria sebagaimana disebutkan bahwa perpanjangan hgu bisa di perpanjang setelah 5 tahun izin hgu ternyata diperpanjang sebelum izin hgu berumur 5 tahun dan ada yang di perpanjang langsung selama 90 tahun tanpa ada dasar hukum yang merujuk bahwa hgu bisa diperpanjang langsung 90 tahun," beber beliadi.
adanya pembukaan perkebunan di luar hgu dan berada dalam kawasan hutan oleh pt foresta lestari dwikarya.
dengan tidak dibangunnya plasma atau perkebunan masyarakat minimal 20 persen atau tidak adanya konversi oleh pt foresta lestari dwikarya, maka kepada pemerintah provinsi/kabupaten berdasarkan kewenangannya untuk merekomendasikan sampai dengan pencabutan iup atau dilakukan proses ulang atas pt foresta lestari dwikarya. (sesuai pasal 58, 59, 60 undang-undang nomor 39 tahun 2014).
terhadap kelalaian kekurangan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dari tahun sejak terbitnya hgu sampai dengan 12 juli 2023 agar dihitung secara proporsional oleh pt. foresta lestari dwikarya dan diberikan kepada masyarakat sesuai dengan perhitungan kebun masyarakat berjalan.
"saya berharap gubernur segera tindaklanjut rekomendasi pansus dan meminta pt foresta distop operasi," harap beliadi.
beliadi melanjutkan, terkait perpanjangan hgu no. 5 /hgu/kem-atr/bpn/1/2023 tentang perpanjangan hgu atas nama pt steelindo wahana perkasa atas tanah di kabupaten belitung timur provinsi kepulauan bangka belitung oleh menteri agraria dan kepala bpn ri kepada pt steelindo wahana perkasa
(swp), kepada pemprov babel untuk memverifikasi ulang cpcl kebun masyarakat, lokasi serta luasan lahan.
jika hasil dari verifikasi ditemukan tidak tersedia lahan dan cpcl sampai dengan bulan januari 2024, terhadap perpanjangan hgu pt. swp maka kepada pemprov babel untuk merekomendasikan pengurangan/pemotongan luas hgu untuk bisa dijadikan plasma di desa yang terdampak terhadap keberadaan pt swp dan pt parit sembada,
"pemprov babel harus melakukan verifikasi atas terpenuhi atau tidaknya syarat cpcl pada bulan januari 2024 seperti yang disyaratkan dalam perpanjangan izin perpanjangan hgu pt steelindo wahana perkasa (swp)," sebut beliadi.
ia menambahkan, terhadap pembaharuan dan perpanjangan hgu pt. sahabat mewah dan makmur (smm) untuk dilakukan sosialisasi ulang tentang kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat (fpkm) di daerah terdampak ketika hgu awalnya berakhir dan harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan per uu yang berlaku seluas 20% dari hgu.
lalu, jika hasil dari verifikasi ditemukan tidak tersedia lahan untuk pembangunan kebun plasma 20 persen terhadap syarat perpanjangan hgu pt smm, maka kepada pemrpov babel untuk merekomendasikan pengurangan/pemotongan luas hgu untuk bisa dijadikan plasma di desa yang terdampak terhadap keberadaan perusahaan tersebut.
"terhadap adanya indikasi pembukaan kebun yang dilakukan pt smm dan perusahaan lainnya yang masuk dalam kawasan hutan di luar hgu atau masuk dalam sertifikat hak milik (shm) masyarakat agar dapat di proses secara hukum," tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres Edisi 2 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan