Luhut Pastikan Pendanaan IKN dan Program Makan Bergizi Tidak Ada Kendala

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa kebutuhan pendanaan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program makan bergizi pada pemerintahan mendatang tidak akan mengalami kendala. Hal ini diungkapkan Luhut saat menghadiri peluncuran neraca sumber daya kelautan di Denpasar, Bali, pada Jumat.

Berdasarkan model ekonomi yang telah disusun, Luhut optimistis bahwa pendanaan untuk lima tahun ke depan tidak akan menemui masalah.

"Dari hasil model ekonomi yang kami buat, saya melihat tidak ada kendala pendanaan dalam lima tahun ke depan," ujar Luhut.

Luhut mengungkapkan bahwa berdasarkan kajian ekonomi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pemerintah berpotensi mengalokasikan dana hingga Rp612 triliun setiap tahunnya, dengan asumsi defisit anggaran mencapai 2,5 persen.

BACA JUGA:Bapanas Berikan Klarifikasi Terkait Tuduhan Mark Up Impor Beras

BACA JUGA:Meski Ketua KPU Dipecat, Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Berjalan Lancar, Jujur dan Adil

"Dengan anggaran tersebut, kita bisa membiayai program makan siang bergizi, pembangunan IKN, serta menyelesaikan proyek pembangunan tol Sumatera," katanya.

Untuk mendukung alokasi anggaran tersebut, Luhut menekankan pentingnya beberapa langkah, seperti peningkatan teknologi pemerintahan dan intensifikasi pembayaran pajak, serta memastikan tidak ada penunggakan pajak.

"Saya yakin, baik IKN maupun program makan siang bergizi dapat direalisasikan secara tuntas, meskipun keputusan akhir ada di tangan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto," tambah Luhut. "Program makan bergizi itu sangat baik, dan saya harap akan terus berlanjut."

Di sisi lain, Direktur Program Institute for Development and Economics Finance (Indef), Eisha Maghfiruha Rachbini, menyatakan bahwa pemerintah perlu waspada terhadap utang yang akan jatuh tempo, terutama untuk program-program pemerintahan selanjutnya. 

BACA JUGA:KPK Diminta Usut Dugaan Mark-Up Beras Rp 2,7 Triliun, SDR Desak Penangkapan Pejabat Bulog dan Bapanas

BACA JUGA:Pengembangan Kasus Sabu 45 Kg, Polisi Buru Dua Pelaku Termasuk Pemilik

Dalam diskusi publik pada Kamis, 4 Juli, Eisha mengungkapkan bahwa utang pemerintah yang akan jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun, menurut data Kementerian Keuangan per 30 April 2024.

"Porsi utang jatuh tempo pada 2025, yang mayoritas dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 88,28 persen dan pinjaman sebesar 11,72 persen, perlu mendapatkan perhatian serius," kata Eisha. "Ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan utang yang jatuh tempo pada 2024, yang mencapai Rp424,29 triliun."